SORONG, SUARAPAPUA.com — Petisi Rakyat Papua (PRP) Sorong Raya terus melakukan aksi tolak pembentukan daerah otonom baru (DOB) di atas teritorial West Papua.
Aksi kali ini dilakukan di depan lampu merah Elin Sorong, Kamis (25/8/2022).
Di sela-sela aksi massa, Apey Taramy, koordinator PRP Sorong Raya, menyatakan, rakyat Papua tetap berprinsip menolak apapun kebijakan sepihak pemerintah Indonesia.
“Rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke, rakyat yang tertindas dan terjajah, tetap menolak dengan tegas semua upaya pemaksaan dari Jakarta. Entah Otus dan pemekaran, turut didukung oleh elit politik lokal dan segelintir tokoh Papua yang punya misi melanggengkan penindasan terhadap rakyat Papua,” ujar Apey.
Bukan rahasia lagi, kata Apey Taramy, agenda terselubung mereka sudah diketahui sejak awal yakni misi pendudukan dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) Papua.
“Otsus dan pemekaran provinsi baru itu dipaksakan untuk tetap menjalankan agenda-agenda mereka demi kepentingan investasi, kepentingan politik, kepentingan pendudukan atas Papua. Semuanya tidak lain adalah kepentingan eksploitasi sumber daya alam Papua,” bebernya.
Sebagai kelanjutan dari aksi-aksi sebelumnya, menurut Apey, aksi kali ini dilakukan untuk menyikapi kunjungan Komisi II DPR RI ke Papua Barat guna menjaring aspirasi terkait pembahasan RUU DOB Papua Barat Daya bersama penjabat gubernur dan pimpinan daerah se-Sorong Raya pada 25 Agustus yang digelar di gedung Lambert Jitmau Kota Sorong.
“Kita bisa lihat bahwa salah satu wilayah yang masuk dalam pemekaran provinsi PBD yaitu Maybrat tidak ada kepentingan lain yang lebih mendesak atas penunjukan penjabat bupati Bernath Rondonuwu yang bukan putra asli Maybrat, kecuali sumber-sumber kekayaan alam yang siap dieksploitasi. 78.000 hektar lahan tambang semen di Mare, kayu di Aifat, dan potensi Nikel di wilyah Ayamaru Selatan adalah aset berharga bagi kapitalis yang sudah diproteksi keberadaannya untuk eksploitasi dalam waktu dekat ini,” ujarnya.
Apey Taramy juga menduga pengangkatan penjabat bupati Maybrat oleh Mendagri tidak lain adalah upaya pemerintah Indonesia demi eksploitasi SDA di kabupaten Maybrat.
Sejumlah orator juga menegaskan sikap tolak rakyat Papua terhadap kebijakan pemekaran provinsi baru.
Natex, salah satu massa aksi mengatakan, pemerintah Indonesia tidak punya itikad baik membangun Papua, kecuali mengeruk kekayaan alam Papua.
“Skenario Jakarta begitu kejam dan mengerikan,” ujar Natex.
PRP Sorong Raya membacakan beberapa pernyataan sikap dalam aksi ini:
- Cabut RUU tentang pembentukan provinsi PBD.
- Cabut Undang-undang Otsus jilid dua.
- Kami menolak pemekaran DOB di seluruh teritori West Papua termasuk pemekaran provinsi PBD.
- Segera berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
