Sidang WCC Mencatat Masyarakat Adat Papua Mengalami Kekerasan Sistemik

0
1207
Sekelompok pemuda Pasifik berkumpul untuk foto sebelum kebaktian pembukaan Pertemuan Pemuda Ekumenis yang menyatukan ratusan pemuda dari seluruh dunia menjelang Sidang ke-11 Dewan Gereja Dunia di Karlsruhe, Jerman. (Dok. WCC)
adv
loading...

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Gereja telah menyatakan keprihatinan besar atas situasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang sedang berlangsung di tanah Papua, di mana masyarakat adatnya terus menderita kekerasan sistemik di tangan pihak berwenang Indonesia.

Dalam Sidang Dewan Gereja Sedunia atau Wolrd Council of Churhes ke-11 yang berlangusng di Karlsruhe, Jerman sejak 31 Agustus hingg 8 September 2022 juga mencatat adanya eksploitasi lingkungan oleh perusahaan penebangan dan pertambangan yang mengorbankan penduduk asli.

“Masyarakat Adat Papua – yang sebagian besar beragama Kristen terus mengalami pelanggaran serius dan sistemik terhadap keamanan fisik dan hak asasi mereka. Termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum, serta kekerasan berbasis seksual dan gender. Sementara wartawan independen, organisasi kemanusiaan internasional dan pemantau hak asasi manusia tidak diizinkan atau tidak ada akses ke wilayah tersebut,” sebagaimana pernyataan WCC dalam sidang tersebut pada 8 September 2022, sebagaimana disampaikan Pacific Conference of Churhes (PCC) yang diterima suarapapua.com.

Baca Juga:  Kemenparekraf Ajak Seluruh Pelaku Usaha Kreatif di Indonesia Ikut AKI 2024

“Selain itu, akibat deforestasi dan degradasi lingkungan mengancam mata pencaharian dan budaya tradisional Papua. Sementara itu, kepentingan korporasi Indonesia dan internasional mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah itu – termasuk eksploitasi emas, tembaga, nikel, uranium, gas, minyak dan batu bara, serta sumber daya hutan, laut dan budaya – tanpa ganti rugi ekonomi yang memadai bagi masyarakat Papua.”

“Akhir-akhir ini kekerasan dan pelanggaran HAM diperparah dengan tatanan politik baru [pemekaran 3 provinsi di tanah Papua] di wilayah yang telah dipaksakan kepada rakyat Papua di luar kehendak mereka.”

ads
Baca Juga:  Tiga Warga Sipil Disiksa, Begini Sikap Mahasiswa Puncak se-Jawa dan Bali

“Dimana terjadi peminggiran dan diskriminasi sistemik terhadap orang Papua di tanah mereka sendiri semakin cepat dan intensif. Selain itu, meningkatnya deforestasi hutan hujan Papua berkontribusi terhadap penghancuran ‘paru-paru planet ini’, dan mempercepat lintasan global menuju bencana iklim Perlindungan hutan hujan dan ekosistem laut Papua – dengan keanekaragaman hayati yang luas mereka menjadi tuan rumah – adalah kebutuhan mendesak mereka.”

Para peserta majelis berkumpul untuk pra-pertemuan tentang Komunitas Perempuan dan Laki-Laki yang berkeadilan. (Dok. WCC)

Lalu sidang memuji inisiatif dan tindakan yang diambil oleh WCC untuk menanggapi situasi ini sejak sidang umum yang telah terjadi di Busan Korea, termasuk khususnya kunjungan delegasi ekumenis internasional ke tanah Papua (Papua Barat) pada Februari 2019.

Baca Juga:  Pencaker Palang Kantor Gubernur Papua Barat Daya

Yang mana mendorong keterlibatan berkelanjutan dan intensif oleh WCC (termasuk advokasi di forum hak asasi manusia PBB, dan pertimbangan pembentukan kelompok kerja ekumenis di Papua Barat).

Dengan demikian, pihaknya menghimbau kepada seluruh gereja anggota dan mitra WCC untuk meningkatkan kesadaran, pendampingan dan dukungan bagi masyarakat dan gereja di Tanah Papua, di tengah krisis yang sudah berlangsung lama dan semakin parah terjadi di sana (tanah Papua).

Pernyataan itu didukung dengan pemuda Pasifik yang berdiri di garis depan dalam upaya mengadvokasi isu-isu tersebut di sidang WCC ke -11 ini, dimana advokasi mereka melalui berbagai atraksi.

 

 Editor: Elisa Sekenyap

Artikel sebelumnyaMenlu Retno Datangi Pacific Islands Forum Bahas Isu Papua
Artikel berikutnyaTak Ada yang Tak Mungkin untuk Belajar