PANIAI, SUARAPAPUA.com — Untuk menyampaikan aspirasi menolak peresmian kampung Awabutu, distrik Paniai Timur, Paniai, sebagai Kampung Pancasila pertama di Papua, masyarakat Awabutu mendatangi kantor Koramil 1703-01/Enarotali dan Polsek Paniai Timur, Selasa (13/9/2022).
Pantauan suarapapua.com, tampak mama-mama, bapak-bapak, pemuda dan anak-anak, juga seluruh perangkat pemerintah kampung Awabutu, dari kepala kampung hingga RT/RW serta beberapa warga dari kampung tetangga hadir dalam aksi singkat itu.
Diawali dari gedung balai kampung Awabutu, mereka lalu melakukan long march menuju kedua kantor yang jaraknya tidak jauh sambil membentangkan sebuah spanduk berisi pernyataan penolakan kebijakan sepihak itu.
Mereka juga meneriak yel-yel, “Tolak Kampung Pancasila. Tolak semua program atas nama Pancasila di kampung Awabutu”. Teriakan secara berulang-ulang hingga tiba di dua kantor itu.
Kehadiran mereka disambut baik oleh Danramil 1703-01/Enarotali, Mayor Cba (k) Marina Rumawak. Beberapa anak buahnya turut mendampingi Danramil.
“Tujuan kami datang, mau sampaikan aspirasi tolak ganti nama kampung kami sebagai Kampung Pancasila. Program yang sudah dilakukan itu dengan tegas kami seluruh masyarakat kampung Awabutu tolak,” kata Frans Yogi, penanggungjawab sekaligus koordinator, di hadapan Danramil.
Lanjut Frans menjelaskan dua alasan yang menjadi dasar penolakan seluruh masyarakat kampung Awabutu.
Pertama, kata dia, tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat setempat.
“Kan biasanya apapun program yang mau dilakukan, pertama itu ada sosialisasi jaring aspirasi melalui musyawarah bersama untuk minta tanggapan masyarakat setempat mau atau tidak. Tapi yang terjadi tidak, main tabrak. Itu udah kami anggap program ini tidak jelas tujuannya,” jelas Frans.
Alasan kedua, peresmian Kampung Pancasila terindikasi dalam rangka menciptakan konflik horizontal.
“Secara langsung pencanangan kampung kami sebagai Kampung Pancasila yang ilegal ini mau ciptakan kegelisahan yang berujung pada konflik horizontal antara kami masyarakat Awabutu sendiri dan kami dengan masyarakat dari luar Awabutu. Ini yang sedang kami rasakan sekarang, hanya belum terjadi konflik saja,” bebernya.
Dengan dua alasan itu, warga kampung Awabutu minta dengan tegas untuk segera hapus dan cabut program yang sudah dilakukan jajaran pemerintah kabupaten Paniai pada Rabu (7/9/2022) itu secara resmi pula sesuai aturan.
“Mau dengan alasan apapun kami dengan tegas sudah sepakat tolak. Permintaan kami sekarang, karena dilakukan secara resmi, pencabutan juga sama harus dilakukan secara resmi,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi, Danramil mengatakan, program tersebut murni dari pemerintah setempat dan memiliki tujuan baik.
“Kalau kalian kira program ini dari kami TNI salah, karena yang punya pemerintah Paniai. Kami hanya melaksanakan dan yang suruh bapak bupati sendiri. Bukan kami yang buat-buat. Dan sebenarnya program ini baik. Dalamnya banyak kegiatan, buat bak air, bagi bibit babi dan lain-lain. Jadi, kita tidak punya tujuan lain,” jelas Marina.
Tetap karena masyarakat tolak, Danramil berjanji akan dievaluasi kembali.
“Dari alasan yang kalian sampaikan, sebagai orang Papua, saya mengerti. Untuk itu, programnya akan kami evaluasi kembali,” imbuhnya.
Usai mendengar tanggapan dari Danramil, Frans menyerahkan pernyataan sikap, kemudian mereka bergerak menuju kantor Polsek Pantim.
Setelah sampai, Kapolsek tidak ada di tempat. Mereka tidak sampaikan aspirasi dan hanya serahkan pernyataan sikap kepada anggota polisi yang sedang piket.
Pewarta: Stevanus Yogi
