PANIAI, SUARAPAPUA.com — Noken ada di tujuh wilayah adat Papua. Diwariskan secara turun temurun dan menjadi bagian dari keseharian hidupnya. Pengesahan oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) mempertegas hakikat noken sebagai warisan budaya takbenda yang membutuhkan perlindungan mendesak.
Titus Pekei, penggagas Noken ke UNESCO, menyatakan, perlunya kebijakan pemerintah akan memperlihatkan keberpihakan terhadap pengakuan komunitas kebudayaan dunia terhadap Noken Papua.
“Disahkan UNESCO artinya telah diakui oleh komunitas kebudayaan dunia. Noken disahkan sesuai peta adat Papua. Indonesia negara anggota UNESCO harus hargailah itu dengan kebijakan jelas tanpa banyak embel-embel. Kebijakan untuk pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Noken warisan budaya dunia dari Tanah Papua,” kata Titus, Sabtu (10/12/2022).
Setiap suku bangsa yang ada di Tanah Papua punya Noken dengan segala keberagamannya. Tak hanya bentuk dan jenis, tetapi penyebutan nama juga berbeda. Multi sebutan dalam bahasa daerah turut mempererat makna filosofi Noken. Kata Titus, secara keseluruhan memang unik, khas, dan tidak tergantikan. Hanya butuh keberpihakan pemerintah saja sesuai rekomendasi UNESCO.
“Sebagai anggota UNESCO, Indonesia harus hargailah. Bukannya pemerintah justru terus menerus biarkan tanpa ada upaya nyata,” ujarnya.
Kebijakan jelas pemerintah terhadap Noken dinilai turut patuh pada rekomendasi akhir UNESCO dengan berlandaskan Konvensi 2003 yakni konvensi tentang warisan budaya tak benda (intangible cultural heritage convention).
“Noken setiap suku sudah menjadi warisan dari generasi ke generasi. Ini ada hanya di Tanah Papua. UNESCO terima dan tetapkan secara resmi. Terdaftar dalam warisan budaya tak benda yang membutuhkan perlindungan mendesak, menurut Konvensi 2003 supaya ada pelestarian. Tetapi jujur saja bahwa selama sepuluh tahun ini belum ada bukti perhatiannya,” ujar Titus.
Selama ini diakuinya masyarakat bahkan pemerintah sering sebut hingga perkenalkan Noken memiliki historis secara ekologis alam dan manusia di Tanah Papua.
“Tetapi bagaimana komitmen pemerintah Indonesia sebagai negara pihak anggota UNESCO setelah Noken diakui oleh komunitas kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012? Upaya tindak lanjut itu yang dibutuhkan hingga hari ini,” tuturnya.
Selain kebijakan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, Titus menyebut pendirian prasasti Noken menjadi wujud tertinggi atas pengakuan Noken dari alam dan semua penghuni Tanah Papua.
“Upaya tindak lanjuti pendirian prasasti noken menjadi wujud tertinggi atas pengakuan noken dari alam, hutan, tanah di Papua.”
Lanjut Titus, “Pertanyaannya, siapa yang urus saat itu? Silakan tanya staf IBDB yang pernah menghubungi dan minta alamat itu pak Anggoro staf IBDB Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud. Mereka harus pastikan, apakah sudah pasang atau belum? Setahu saya sampai sekarang belum dirikan, berarti Dirjen Kebudayaan segera realisasi sesuai wilayah konservasi Noken di Tanah Papua.”
Diakuinya, hingga kini belum tahun bagaimana perkembangan pelaksanaan antara negara lindungi dan lestari atau ada unsur kesengajaan hingga kegagalan di tubuh pemerintah Indonesia bagi Papua negeri warisan budaya takbenda dan alam dunia itu.
Kewajiban pemerintah belum selesai untuk upaya pelestarian, tetapi bagi Titus, hal ini perlu diingatkan lagi agar tidak ada kebohongan yang gemar dirawat dengan mengatasnamakan hingga mengorbankan komunitas pengrajin Noken di Tanah Papua.
Ia juga mempertanyakan tanggungjawab dalam perawatan Museum Noken di bilangan Taman Budaya Papua, Waena, kota Jayapura.
Museum Noken didirikan sebagai tempat koleksi, perlindungan dan pelestarian nilai, fungsi dan makna filosofi Noken sebagai noken pendidikan, noken keterbukaan, noken pemberdayaan ekonomi, noken perdamaian, noken keadilan, dan lain-lain.
“Museum Noken di Ekspo Waena merupakan pusat koleksi berbagai jenis noken sebagai ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan masyarakat lokal dari tujuh wilayah adat Papua. Bagaimana perawatannya, apakah mau terus dibiarkan? Pentingnya aset warisan dunia ini tidak dibiarkan oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Kebudayaan dan pemerintah daerah terlantar,” imbuh Pekei.
Pewarta: Markus You
