Berita12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Diakui Presiden, Dua Diantaranya di Papua

12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Diakui Presiden, Dua Diantaranya di Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Presiden Joko Widodo mengumumkan Laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) yang berat di Istana Merdeka Jakarta pada, Rabu (11/1/2023).

Presiden Jokowi mengakui telah membaca laporan yang disampaikan tim yang dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 17 Tahun 2022 tersebut dengan seksama.

“Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan, saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” ujarnya.

Berikut 13 pelanggaran HAM berat yang disampaikan Presiden di Istana Merdeka Jakarta:

  1. Peristiwa 1965-1966;
  2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985;
  3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989;
  4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989;
  5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa tahun 1997-1998;
  6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998;
  7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999;
  8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999;
  9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999;
  10. Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002;
  11. Peristiwa Wamena, Papua di 2003; dan
  12. Peristiwa Jambo Keupok di Aceh tahun 2003.
Baca Juga:  Seorang Fotografer Asal Rusia Ditangkap Apkam di Paniai

“Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.”

“Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik.”

Baca Juga:  Jelang Idul Fitri, Pertamina Monitor Kesiapan Layanan Avtur di Terminal Sentani

“Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sementara, Veronica Koman, Aktivis HAM Papua yang bermukim di Australia mengatakan, 12 kasus pelanggaran HAM Berat yang diumumkan Presiden Jokowi hari ini merupakan bagian dari kemenangan kecil dari begitu banyak kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia.

Baca Juga:  Atasi Konflik Papua, JDP Desak Pemerintah Buka Ruang Dialog

“Ini adalah kemenangan kecil, meskipun begitu banyak kasus yang hilang dan banyak dari pelaku adalah bagian dari pemerintahannya. Juga tidak ada peta jalan. Memalukan bahwa kejahatan terhadap Timor-Leste tidak disebutkan,” twit Koman, Rabu (11/1/2023).

Koman mengakui, dirinya sebagai minoritas etnis Tionghoa yang hidup dalam kengerian [atas tragedi] Mei 1998 ketika masih kecil. Namun setela mendengarnya informasi ini ia mengaku meneteskan air mata.

“Saya meneteskan air mata mendengar kasus ini diakui oleh presiden. Tetapi itu tidak cukup. Di mana keadilannya? Di mana reparasinya? Para pelaku masih menjadi pemimpin negara ini,” tukas Koman.

 

REDAKSI

Terkini

Populer Minggu Ini:

KPK Menang Kasasi MA, Bupati Mimika Divonis 2 Tahun Penjara

0
“Amar Putusan: Kabul. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara 2 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 2 tahun kurungan,” begitu ditulis di laman resmi Mahkamah Agung.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.