Tanah PapuaLa PagoLayanan Penkes Kritis, MRP Soroti Kebijakan Satu Pintu di Jayawijaya

Layanan Penkes Kritis, MRP Soroti Kebijakan Satu Pintu di Jayawijaya

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan satu pintu di kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dianggap sebagai penghambat jalannya efektifitas pendidikan dan kesehatan di distrik dan kampung yang jauh dari perkotaan.

Demikian diungkapkan Yoel Luiz Mulait, wakil ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP), menanggapi tak maksimalnya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terus dikeluhkan masyarakat di kabupaten Jayawijaya.

Kata Mulait, dalam beberapa pekan terakhir media massa memberitakan masih adanya sekolah yang tak menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) selama tiga tahun, kantor distrik dan rumah dokter yang hilang dalam rerumputan akibat tak ada aktivitas.

“Kondisi seperti itu seharusnya dikontrol oleh kepala distrik di masing-masing wilayahnya. Tidak ada pengawasan membuat semua berjalan sesukanya. Kepala distrik dan staf yang tidak masuk kantor, kepala sekolah dan guru tidak di tempat tugas, itu kan sangat disayangkan,” tuturnya.

Baca Juga:  Alpius Yigibalom Fokus Usai Serah Terima Jabatan Pj Bupati Lanny Jaya

Faktor lain, kata Mulait, pemerintahan selama empat tahun berjalan di kabupaten Jayawijaya hanya berpusat di kota Wamena saja. Hal itu mengakibatkan aktivitas di distrik dan kampung tak efektif.

“Urus KTP semua di kota. Kenapa tidak diarahkan ke kantor distrik masing-masing supaya ada aktivitas pemerintahan di distrik? Dengan adanya aktivitas di distrik, kepala distrik punya kewajiban untuk kontrol Puskesmas, Pustu, dan sekolah yang ada di wilayahnya. Seharusnya begitu,” kata Yoel.

Bila proses pemerintahan terfokus di kabupaten, ia pastikan aktivitas pemerintahan di distrik dan kampung tak akan berjalan efektif. Solusinya, kepala daerah harus berikan kewenangan penuh kepada bawahannya yaitu kepala distrik dan kampung untuk jalankan administrasi di sana.

Baca Juga:  22 Mei 2024 Akan Dirayakan 130 Tahun Misi Katolik di Tanah Papua

Akibat dari itu kasus HIV/AIDS juga makin meningkat. Penyebabnya tak ada pengawasan serius dari pemerintah maupun dinas terkait.

“Nanti ada kasus baru muncul dan baku tegur. Itu yang tidak boleh terjadi. Kebijakan seperti ini disayangkan sekali,” kata Mulait.

Keluhan selalu diutarakan mengingat buruknya fakta di lapangan. Seperti kepala suku dan warga masyarakat yang ada di distrik Musatfak, bahkan mendesak Pemkab Jayawijaya segera ganti kepala Puskesmas (Kapus) distrik Musatfak.

Baca Juga:  Harus Ada Kepastian Hukum Dalam Penerimaan CPNS OAP di Papua Selatan

Lazarus Alua, kepala suku di wilayah itu sangat kecewa dengan pelayanan kesehatan dari tenaga medis kesehatan yang ditugaskan di Puskesmas Musatfak.

Karena, kata Alua, petugas medis sering datang terlambat untuk membuka jam pelayanan. Belum lagi petugas datangnya cepat dan pulang lebih awal. Banyak pasien yang mau berobat, terpaksa harus menunggu bahkan memilih pulang ke rumah. Kadang pergi berobat ke kota Wamena.

Beberapa waktu lalu juga heboh dengan macetnya akivitas KBM di SD Negeri Logotpaga, distrik Asologaima. Selama tiga tahun anak-anak di sana tak lagi belajar. Penyebabnya, kepala sekolah dan guru tak di tempat tugas.

Pewarta: Agus Pabika
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Seruan Damai Pemuda Katolik Paniai Pasca Situasi Bibida Mencekam

0
"Saudara-saudari kita ini harus segera kembali ke rumah. Cepat atasi situasi menuju perdamaian adalah dambaan kita semua saat ini. Damailah negeriku agar sesama umat Tuhan segera kembali ke asal dusun. Doa saya, Tuhan Allah memberkati kita semua," ucap Yunus Eki Gobai.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.