SORONG, SUARAPAPUA.com — Hak-hak dari belasan tenaga honorer di SMKS Tambrauw kelas jauh di Sausapor, kabupaten Tambrauw, yang belum ditangani merupakan tanggung jawab pihak pendiri bersama Yayasan Bina Taruna Papua.
Hal itu ditegaskan Hermina Pelwaty Lewier, kepala SMKS Kesehatan Tambrauw, menanggapi belum dibayarkan gaji untuk para guru honorer yang kemudian memilih tak mengajar siswa-siswi di kelas jauh.
Ia menyatakan tak bertanggungjawab dengan persoalan hak belasan guru honorer itu. Menurutnya, itu tanggung jawab pendiri dan yayasan pengelola.
“Masalah gaji guru honorer di kelas jauh itu bukan tanggung jawab saya,” ujar Hermina kepada suarapapua.com di ruang kerjanya, Rabu (1/2/2023).
Hermina lebih lanjut menjelaskan, sejak dipercayakan memimpin SMKS Kesehatan Tambrauw telah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan provinsi Papua Barat terkait status SMKS Kesehatan kelas jauh di Sausapor. tersebut namun hasilnya tidak terdaftar.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak yasasan maupun Dinas Pendidikan Papua Barat, tetapi kelas jauh ini terdaftar. Karena itulah masalah gaji para honorer bukan tanggung jawab sekolah. Silakan para guru honorer dan pendiri berkoordinasi dengan pihak yayasan,” tuturnya.
Selain itu, Hermina berharap agar dengan pengembalian status guru SMK/SMA yang dulunya menjadi tanggung jawab provinsi dan kini dikembalikan ke kabupaten/kota dapat menjawab hak guru honorer SMKS Kesehatan Tambrauw kelas jauh.
Sebelumnya, Anthon Titit, salah satu pendiri SMKS Kesehatan Tambrauw saat ditemui suarapapua.com di Sausapor, mengatakan, aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah itu lumpuh total sejak April 2022 lantaran guru-guru honorer mogok mengajar.
“Belasan guru hingga kini memogok belajar dan terus mempertanyakan hak mereka yang belum terpenuhi selama tiga tahun terhitung sejak tahun 2020 hingga sekarang. Itu hak mereka yang wajib untuk dibayarkan,” kata Anthon.
Anthon akui telah berkoordinasi dengan Pemkab Tambrauw maupun Dinas Pendidikan provinsi Papua Barat menyelesaikan masalah tersebut dengan harapan proses KBM segera dilanjutkan.
“Saya sudah bertemu penjabat bupati dan pihak Dinas Pendidikan provinsi juga. Kita tunggu saja hasilnya.”
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
