Rilis PersTAPOL: Pembebasan Pilot Mehrtens Mesti Kedepankan Negosiasi Melibatkan Pihak Ketiga

TAPOL: Pembebasan Pilot Mehrtens Mesti Kedepankan Negosiasi Melibatkan Pihak Ketiga

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— TAPOL menyayangkan tindakan penyanderaan pilot Philip Mehrtens asal Selandia Baru yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap III Ndugama Derakma di bawa pimpinan Egianus Kogeya pada 7 Februari 2023.

“Telah sebulan lamanya pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) di Nduga, Papua Pegunungan. Kendati membuat masalah West Papua kembali menjadi sorotan dunia, penyanderaan warga sipil ini patut disayangkan dan tidak bisa dibenarkan berdasarkan norma-norma hak asasi manusia (HAM) dan humaniter internasional,” tulis Tapol dalam pernyataanya yang dirilis pada 8 Maret 2023.

Dalam kasus ini, Pemerintah Indonesia telah membentuk tim yang terdiri dari kepolisian dan militer untuk operasi pembebasan sandera. Pemerintah daerah, tokoh gereja, dan tokoh masyarakat setempat juga dikerahkan untuk membangun komunikasi dengan kelompok bersenjata. Namun titik terang tak kunjung muncul, terlebih karena TPNPB ingin masalah ini dimediasi PBB.

Baca Juga:  ULMWP: Sikap Indonesia Terhadap Palestina Adalah Suatu Hipokrisi

Belakangan pemerintah mengatakan telah mengetahui lokasi keberadaan sandera. Namun operasi pembebasan sandera terhalang karena Pemerintah Selandia Baru minta Indonesia tetap mengoptimalkan cara-cara persuasif karena tidak ingin masalah ini jadi perhatian internasional.

“Terlepas dari alasan Pemerintah Selandia Baru tersebut, bagi kami [Tapol] langkah persuasif seperti negosiasi memang masih merupakan jalan yang masuk akal untuk pembebasan sandera.”

“Pemerintah Indonesia tidak boleh terhasut pihak-pihak yang bernafsu melancarkan serbuan militer dalam penyelamatan [pilot] Philip, sebab rekam jejak operasi militer di masa lalu mengakibatkan bertambahnya jumlah korban sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.”

“Indonesia harus berhati-hati agar operasi pembebasan sandera di Mapenduma tahun 1996, yang menewaskan dua sandera, tidak terulang. Sembrono dalam melakukan pertimbangan bisa membuat nyawa sandera terancam,” tukasnya.

Baca Juga:  Guru Fotografer Papua Calon DPD RI, Coblos Nomor Urut 9!

Mencermati situasi tersebut, TAPOL menyatakan;

  1. Tindakan penyanderaan (hostage-taking) tidak dapat dibenarkan dalam kacamata hukum humaniter dan HAM internasional. Terlebih sang pilot merupakan warga sipil dan tidak terlibat dalam konflik bersenjata antara TPNPB dan pasukan keamanan Indonesia.
  2. Berharap agar selama dalam penyanderaan, Philip tetap diperlakukan secara manusiawi. Ia harus terhindar dari segala bentuk penyiksaan (torture) atau perlakuan buruk lainnya (other ill-treatment), dan segala kebutuhan dasarnya tetap terjamin, khususnya kondisi kesehatan fisik dan mental. Penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya diharamkan dalam situasi apa pun, baik situasi damai maupun situasi konflik bersenjata, oleh hukum HAM dan humaniter internasional.
  3. Pemerintah Indonesia mesti terus mengedepankan negosiasi sambil melibatkan pihak ketiga, internasional yang kompeten, otoritatif, dan netral.
  4. Meminta agar unsur-unsur pasukan keamanan, seperti TNI, Polri, apalagi Kopassus tidak dilibatkan ke dalam pihak-pihak yang bernegosiasi, atau pun dalam mempengaruhi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan negosiasi.
  5. Mendesak pihak-pihak yang bertikai, dalam hal ini TPNPB dan TNI/Polri, mematuhi prinsip distingsi, proporsionalitas, dan kehati-hatian, demi mencegah warga sipil –baik pilot maupun warga sipil lainnya di wilayah sekitar– yang tidak terlibat menjadi korban tindakan yang tidak dapat dibenarkan, termasuk tindak kekerasan.
  6. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak asasi warga sipil yang harus direlokasi (Internally Displaced Person/IDP), karena masalah keamanan di Nduga. Selain memenuhi jaminan tersebut, pemerintah juga harus memberikan pertimbangan serius untuk menerima lembaga internasional yang berpengalaman dalam memberikan bantuan kepada pengungsi.
Baca Juga:  Pembangunan RS UPT Vertikal Papua Wajib Perhatikan Dampak Lingkungan

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Inilah Hasil Kunker MRP Papua Pegunungan Saat Pencoblosan di Jayawijaya

0
“Semua tahapannya sudah sesuai jadwal, tapi permasalahan mulai terjadi pada tahapan perekrutan KPPS melalui PPS. Contohnya di distrik Wamena Kota, beberapa kali terjadi perubahan nama-nama anggota KPPS yang berakibat pada distribusi logistik tidak merata, sebagian besar logistik belum dibagikan sampai hari pencoblosan. Warga seharusnya sudah coblos, tapi kotak suara belum sampai di TPS,” kata Titiana Mabel, anggota MRP Papua Pegunungan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.