JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dr. Sophian Andi, rektor Universitas Kristen Papua (UKiP) Sorong, mengatakan, pemerintah provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah kabupaten Sorong, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, Raja Ampat dan Kota Sorong berkewajiban memastikan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dialokasikan untuk pendidikan harus dipergunakan dengan tepat sasaran dan efektif demi memajukan pendidikan orang asli Papua (OAP).
Dana Otsus harus dimanfaatkan dengan baik, menurut Sophian, tentu untuk menjawab tantangan pendidikan OAP terutama di wilayah kepala burung pulau Papua.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana Otsus yang diterima dapat digunakan tepat sasaran dan efektif untuk memajukan sektor pendidikan orang asli Papua, baik pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi,” kata Sophian kepada suarapapua.com belum lama ini.
Pemerintah harus membuat rencana strategis yang terperinci tentang bagaimana dana Otsus akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Rencana harus meliputi tujuan jangka pendek dan jangka panjang, prioritas, dan metode evaluasi untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan efektif.
Selain itu, kata Sophian, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur pendidikan seperti sekolah, laboratorium, dan perpustakaan.
“Dana Otsus dapat digunakan untuk berbagai hal yang penting dalam mendukung pendidikan, antara lain untuk memperbaiki, membangun, dan memelihara fasilitas pendidikan serta memperluas akses pendidikan ke daerah-daerah terpencil atau yang sulit dijangkau. Ini dapat dilakukan dengan membangun sekolah baru atau memperbaiki sekolah yang sudah ada,” ujarnya.
Lanjut Sophian, dana Otsus juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan tenaga pendidik serta juga dapat digunakan untuk pengadaan buku teks, bahan ajar, dan teknologi pendidikan lainnya.
“Pemerintah dapat menggunakan dana Otsus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.”
Sophian berharap, “Dana Otsus dapat digunakan untuk mengadakan program pelatihan bagi orang tua atau komunitas tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana mereka dapat membantu anak-anak mereka belajar.”
Untuk itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota disarankan bekerjasama dengan para tokoh adat, agama, pemuda dan lain-lain guna memantau dan mengevaluasi penggunaan dana Otsus untuk memastikan dana digunakan tepat sasaran dan efektif.
“Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja, seperti tingkat kelulusan siswa, tingkat keterampilan guru, dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar dana Otsus efektif dan tepat sasaran untuk memajukan sektor pendidikan di wilayah ini,” sarannya.
Ia akui tingginya angka putus sekolah khususnya perguruan tinggi di Tanah Papua dikarenakan sebagian besar peserta didik khususnya perguruan tinggi swasta berasal dari keluarga tidak mampu yang penghasilan orang tuanya rendah dan sebagian lagi tidak berpenghasilan tetap.
“Tersedianya beasiswa khusus afirmasi bagi putra-putri OAP sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 2 tahun 2021 hal ini perlu menjadi prioritas karena memperhatikan kondisi nyata bahwa sebagian besar peserta didik adalah orang asli Papua yang berasal dari orang tua dengan penghasilan sangat rendah dan tidak berpenghasilan tetap,” tutur Sophian.
Fokus Pemerintah
Di tahun pertama setelah provinsi Papua Barat Daya hadir, fokus perhatiannya pada tiga aspek utama, yakni bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan perekonomian masyarakat.
Dr. Muhammad Musa’ad, penjabat gubernur Papua Barat Daya, mengatakan, dirinya harus memastikan bahwa kehadiran provinsi ini akan memberikan nilai tambah bagi kecerdasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di provinsi Papua Barat Daya mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi.
“Nanti juga ada pendidikan vokasi untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan dan fokus kita guna melahirkan Papua Barat Daya cerdas, sedikit demi sedikit bisa kita wujudkan,” kata Musa’ad.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You