BeritaKesehatanBertemu Pj Gubernur Papua Tengah, Komisi IV DPR Diminta ke Mimika

Bertemu Pj Gubernur Papua Tengah, Komisi IV DPR Diminta ke Mimika

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kasus pendangkalan sejumlah sungai di wilayah kabupaten Mimika, Papua Tengah, akibat pembuangan limbah tailing PT Freeport Indonesia mengundang keprihatinan berbagai pihak. Baik DPR RI, DPRP asal Meepago, LSM, juga para tokoh masyarakat Mimika. Itu terkesan dalam beberapa pertemuan terpisah di Timika, Jayapura dan Jakarta.

John NR Gobai, anggota DPR Papua, mengatakan, munculnya keprihatinan itu menandakan perlunya upaya nyata pihak perusahaan dan pemerintah. Minimal ada pertemuan antara PT Freeport, masyarakat dan pemerintah yang dimediasi DPR RI untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian.

Langkah-langkah apa saja yang disepakati dalam sebuah pertemuan, harap John, mesti dibuat secara tertulis. Artinya, kesepakatan disertai penandatanganan oleh pihak pemerintah, PT Freeport dan DPR RI.

Kasus tailing di kabupaten Mimika itu diakuinya sudah bukan hal baru. Masalahnya saat ini tidak ada respons baik mengatasi persoalan. Karena itu, dibutuhkan itikad baik agar ada upaya nyata untuk mengatasi dampak lebih besar terhadap warga masyarakat sekitar karena menyangkut keselamatan jiwa.

“Fakta di lapangan, masyarakat di sana terdampak pendangkalan sungai akibat tailing Freeport. Terutama masyarakat yang hidup di distrik Jita, distrik Agimuga, dan distrik Mimika Timur Jauh,” kata John kepada suarapapua.com melalui siaran pers dari Nabire, Jumat (5/5/2023).

Penduduk di tiga distrik itu diakuinya merasakan langsung dampak dari limbah tailing.

Baca Juga:  PT IKS Diduga Mencaplok Ratusan Hektar Tanah Adat Milik Marga Sagaja

“Masyarakat di distrik Mimika Timur Jauh adalah yang terdampak langsung baik aksesibilitas maupun sosial ekonomi yakni mata pencaharian. Sementara, masyarakat di distrik Agimuga dan distrik Jita terdampak tidak langsung yakni aksesibilitas,” urai John.

Legislator Papua utusan masyarakat adat Meepago ini mengaku sudah punya data mengenai dampak tailing. Termasuk testimoni atau pengakuan warga terdampak. Juga, data lapangan dari Lembaga Peduli Masyarakat Mimika Timur Jauh (Lepemawi) dibawah koordinasi Adolfina Kuum, pegiat HAM di kabupaten Mimika.

Uraian persoalan berikut fakta serta harapan berbagai pihak disusun dalam satu laporan tertulis. Kata Gobai, laporan tersebut telah disampaikan ke penjabat gubernur Papua Tengah untuk diperhatikan sekaligus ikut terlibat dalam penyelesaian persoalan ini.

“Laporan tertulis kami sudah kami serahkan langsung ke ibu Riba Haluk [penjabat gubernur Papua Tengah] di ruang kerjanya pada hari Rabu (3/5/2023) kemarin. Semoga persoalan ini mendapat perhatian serius untuk kemudian turut terlibat dalam proses penyelesaiannya,” kata John.

Ribka Haluk saat pertemuan yang berlangsung di kantor gubernur Papua Tengah, menjamu John bersama tiga anggota DPRP: Romanus Omaleng, Yulius Miagoni, dan Kope Wenda.

Dalam pertemuan, penjabat gubernur diminta memfasilitasi bersama Komisi IV DPR RI mempertemukan manajemen PT FI dan masyarakat tiga distrik agar selanjutnya bicarakan sejumlah kesepakatan menyelesaikan kasus tailing dan rencana tindaklanjut pemanfaatannya.

Baca Juga:  Diduga Dana Desa Digunakan Lobi Investasi Migas, Lembaga Adat Moi Dinilai Masuk Angin

Ribka merespons baik laporan berikut usulan dari tim DPRP asal Meepago. Ia bahkan berkeinginan hadir dalam pertemuan yang direncanakan bersamaan agenda kunjungan Komisi IV DPR RI.

Kabarnya, Komisi IV DPR akan segera berkunjung ke Timika untuk memantau langsung kondisi pendangkalan sungai akibat tailing Freeport.

Kondisi Tragis

Fakta di lapangan cukup mengerikan. Sedimen tanah yang sangat tinggi dikhawatirkan suatu waktu bakal menenggelamkan pulau Anjing dan pulau Puriri menyatu dengan daratan. Kondisi saat ini daratan pulau Anjing ketika air pasang otomatis terendam.

John membeberkan akibat sungai makin dangkal gara-gara tailing, aksesibilitas warga tiga distrik itu terhambat pada saat bepergian ke atau dari Pomako dan Timika. Seringkali kapal terkandas di pertengahan sungai Aijkwa karena tidak bisa pastikan jalur yang dilalui mengalami pendangkalan.

Pulau Anjing dan pulau Puriri sering dijadikan tempat singgah untuk istirahat atau menunggu air laut teduh sebelum melanjutkan perjalanan ke distriknya masing-masing.

Alternatif untuk mengakses Pomako dan Timika adalah melalui jalur laut dengan memutar tanjung pulau Puriri dan pulau Bidadari. Ini tergolong sulit dan membahayakan karena harus melintasi perairan lepas yang berpotensi terjadinya kapal terbalik. Sementara, masyarakat dari tiga distrik itu hanya menggunakan perahu longboat.

Pendangkalan muara sungai ini juga membuat nelayan tradisional dari distrik Mimika Timur Jauh kehilangan sumber mata pencaharian. Mereka sulit menangkap ikan.

Baca Juga:  Empat Jurnalis di Nabire Dihadang Hingga Dikeroyok Polisi Saat Liput Aksi Demo

Adolfina Kuum membenarkan kondisi memprihatinkan itu.

Kata Adolfina, muara sungai sudah tidak bisa diharapkan sebagai tempat masyarakat mencari ikan karena airnya terkontaminasi tailing. Ditambah lagi sungai kian dangkal, ikan semakin berkurang.

Kondisi ini diperparah dengan proyek pembangunan tanggul barat oleh PT Freeport di Sungai Yamaima. Sungai ini diduga sebagai jalur migrasi ikan Lemuru yang akan bermuara ke Sungai Aijkwa. Ikan Lemuru adalah spesies ikan bersirip kipas dari famili Clupeidae. Dikenal memiliki kaya manfaat, sehingga sering dikonsumsi masyarakat.

Pembuatan jalan tanggul barat itu telah memotong aliran Sungai Yamaima yang menyebabkan aliran air yang bermuara ke muara Sungai Aijkwa menjadi kering dan tidak dapat dilewati perahu.

Akibat limbah tailing, kata Adolfina, masyarakat kesulitan mendapat sumber air bersih. Air sungai yang biasanya diambil sudah tidak bisa lagi karena terkontaminasi tailing. Masyarakat terpaksa mengandalkan air hujan.

Bencana besar melanda masyarakat tiga distrik semenjak munculnya ekses tailing. Pembuangan tailing merupakan satu kejahatan terhadap lingkungan ulah PT Freeport sejak 1967 beroperasi di bumi bumi Amungsa.

Kehadirannya membawa berbagai penyakit di tengah masyarakat suku Kamoro, Amungme dan Sempan yang mendiami 23 kampung di tiga distrik. Ribuan orang terancam limbah perusahaan raksasa itu.

Pewarta: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Dewan Gereja Pasifik Minta Dukungan Doa dan Solidaritas Rakyat Kanak Hadapi...

0
PBB untuk memimpin misi dialog yang tidak memihak dan kompeten untuk memantau secara kritis situasi yang mengkhawatirkan di negara tersebut.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.