PolhukamHAMGelar Mimbar Bebas, RPMR Desak Bebaskan Victor Yeimo Tanpa Syarat

Gelar Mimbar Bebas, RPMR Desak Bebaskan Victor Yeimo Tanpa Syarat

Editor :
Markus You

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Rakyat Papua yang tergabung dalam front Rakyat Papua Melawan Rasisme (RPMR) melakukan aksi mimbar bebas di halaman asrama Mimika, Perumnas I Waena, kota Jayapura, Senin (5/6/2023).

Aksi mimbar bebas diadakan dengan tujuan mendesak Pengadilan Negeri Jayapura untuk segera bebaskan Victor Yeimo tanpa syarat.

Mimbar bebas dihadiri berbagai organisasi gerakan, organisasi mahasiswa, pelajar dan rakyat Papua yang ada di kota Jayapura.

Berbagai komponen yang hadir dalam aksi mimbas bebas menyampaikan orasi-orasi politik dengan sasaran utama mendesak pemerintah Indonesia, kepolisian, jaksa dan pengadilan untuk bebaskan Victor Yeimo.

Wene Kilungga, penanggung jawab aksi mimbar bebas, mengatakan, Victor Yeimo adalah korban rasisme yang dikriminalisasi oleh negara untuk membungkam dan membatasi ekspresi politik yang sebenarnya dijamin undang-undang di Indonesia.

Baca Juga:  BREAKING NEWS: Pagi ini Para Pengungsi dari Pastoran Madi Pulang ke Rumah

“Kriminalisasi aktivis pro-demokrasi membatasi hak kritis dan hak kritikan bagian dari hak demokrasi. VY bukan aktor dibalik praktek rasisme secara fisik maupun verbal secara struktural terhadap orang papua selama 60 tahun,” ujar Kilungga.

Lanjutnya, rakya Papua menilai penegakkan hukum tidak adil terhadap orang asli karena selalu diskriminatif, tidak pernah ada keadilan di meja hijau dalam ketukan palu hakim melalui pengadilan.

“Proses hukum dijalani sangat terpanjang 36 kali menjalani persidangan, hingga putusan pada tanggal 5 Victor Yeimo sangat diskriminasi. Seharusnya diputuskan vonis bebas, tetapi majelis hakim menghukum Victor Yeimo 8 bulan penjara dengan pasal basi,” ujarnya.

Ditegaskan, putusan hakim terhadap VY dianggap tidak menggunakan pasal makar dan pasal penghasutan yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU). Hakim juga tidak menggunakan fakta-fakta persidangan.

Baca Juga:  TPNPB Menyatakan Tidak Bertanggung Jawab Atas Pencurian Senjata Api di Polres Yalimo

Hakim menggunakan pasal yang tidak memiliki kekuatan hukum karena pasal 154 dan Pasal 155 yang sesungguhnya sudah digugurkan oleh MK, sehingga tidak relevan dianggap Pasal Sampah.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka Victor Yeimo harus divonis bebas demi hukum dan keadilan. Tanggal 5 Mei 2023, hakim memvonis 8 bulan penjara dikurangi masa tahanan, maka harus dibebaskan pada tanggal 27 Mei 2023. Tetapi JPU naik banding atas putusan hakim pada 12 Mei 2023. Setelah naik banding pengadilan mengeluarkan surat perpanjangan penahanan selama 30 hari pada tanggal 14. Mei 2023,” ujar Wene.

Kilungga menyatakan, dari proses hukum yang dijalani VY sangat diskriminatif merupakan bagian dari praktek rasisme itu sendiri.

Baca Juga:  Yance Rumbino, Seniman dan Pencipta Lagu “Tanah Papua” Berpulang

Dalam aksi mimbar tersebut selain orasi, juga menyanyi, baca puisi-puisi tentang ketidakadilan dan penindasan di Papua.

Akhir dari orasi dan pembacaan puisi dilakukan pembacaan statemen bersama mendesak pembebasan Victor Yeimo tanpa syarat.

Adapun pernyataan sikap yang dibacakan Kenias Bayage, koordinator aksi mimbar bebas yang juga koordinator front RPMR, diantaranya:

Pertama: Kami yang tergabung dalam front Rakyat Papua Melawan Rasisme mendesak negara hentikan kriminalisasi dan diskriminasi penegakkan hukum terhadap Victor Yeimo melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura.

Kedua: Kami mendesak negara melalui Pengadilan Negeri Jayapura berhenti memperpanjang masa penahanan Victor Yeimo.

Ketiga: Kami mendesak segera bebaskan Victor Yeimo tanpa syarat demi hukum sesuai dengan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Oknum TNI AL Ancam Jurnalis, Komnas HAM Bilang Kemerdekaan Pers Belum...

0
“Oknum anggota TNI AL seperti ini harus diberikan pembinaan, bahkan sanksi secara etik, sebab telah menabrak aturan,” tegas Frits.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.