BeritaMahasiswa Yahukimo Desak Pemerintah Indonesia Akhiri Konflik Bersenjata di Tanah Papua

Mahasiswa Yahukimo Desak Pemerintah Indonesia Akhiri Konflik Bersenjata di Tanah Papua

Editor :
Elisa Sekenyap

SORONG, SUARAPAPUA.com— Himpunan mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan di Kota Sorong, Papua Barat Daya mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengakhiri konflik bersenjata di Tanah Papua yang mengakibatkan ratusan Orang Asli Papua (OAP) mengungsi.

Daud Hiluga, mahasiswa Yahukimo di Sorong mengatakan konflik yang terjadi di Tanah Papua sudah berlangsung sangat lama, namun sangat disayangkan karena pemerintah daerah hingga pemerintah pusat terus membiarkan konflik itu terus terjadi.

“Sangat disayangkan konflik di Papua dibiarkan terus terjadi seakan tidak terjadi apa-apa di tanah Papua ini,” kata Hiluka dalam keterangan persnya mahasiswa Yahukimo dan solidaritas peduli kemanusiaan Sorong Raya di asrama Yahukimo, Kota Sorong Papua Barat Daya, Senin (18/9.2023).

Dalam paparannya menyatakan bahwa Papua sedang berada dalam krisis kemanusiaan karena konflik bersenjata TPNPB dan TNI/Polri yang terus terjadi di Tanah Papua. Situasi ini tidak terlepas dari sejarah panjang operasi militer Indonesia di tanah Papua, sejak 1961.

Baca Juga:  KNPB Bantah Terlibat Pembakaran dan Pengrusakan Ruko Saat Iring-Iringan Jenazah Lukas Enembe

Yang akibatnya katanya saat ini ratusan masyarakat sipil di Kabupaten Yahukimo sedang mengungsi akibat konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI/Polri (TNI-AU) itu.

“Sebanyak 674 kelapa keluarga sejak 21 Agustus 2023 telah mengungsi keluar dari rumah mereka di Dekai Yahukimo. Sebanyak 13 rumah dibakar, ternak dibunuh,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diterima dari masyarakat yang mengungsi, terdapat 13 orang yang sedang sakit di tempat pengungsian. Sementara belum ada petugas medis yang mengunjungi untuk memberikan pengobatan kepada para pengungsi.

“Sampai hari ini belum ada petugas kesehatan yang melayani pengungsi. Sudah ada yang meninggal dan ada yang saat ini sedang sakit keras,” jelasnya.

Baca Juga:  KPU Yahukimo Gelar Acara Pelepasan Logistik untuk Didistribusikan Ke 51 Distrik

Maikel Yahukimo mahasiswa lainnya mengatakan hal serupa. Katanya, seperti diketahui bersama bahwa operasi militer di Tanah Papua tidak terlepas dari kepentingan investasi di wilayah-wilayah yang berpotensi sumber daya alamnya melimpah.

“Yahukimo masuk dalam pemetaan Blok Wabu. Atas dasar ini pemerintah Indonesia memobilisasi aparat dalam jumlah yang sangat besar setiap tahun ke Papua untuk mengamankan dan melancarkan rencana eksplorasi sumber daya alam itu,” katanya.

Dengan kehadiran mereka, bukan untuk mengamankan daerah, justru mengorbankan jutaan masyarakat sipil di mana peristiwa ini sudah terjadi sejak 1961.

“Kita tidak tahu kapan konflik kemanusiaan di tanah Papua ini akan berakhir,” pungkasnya.

Dengan demikian, mahasiswa Yahukimo dan solidaritas peduli kemanusiaan di Sorong Raya menyatakan;

Pertama, mengecam keras sikap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo yang membiarkan aparat militer (TNI/Polri) melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil Papua di Yahukimo.

Baca Juga:  Pilot Philip Mehrtens Akan Dibebaskan TPNPB Setelah Disandera Setahun

Kedua, pemerintah Indonesia segera menarik aparat militer organik dan non organik dari seluruh teritorial wilayah Tanah Papua.

Ketiga, segera menutup PT. Freeport dan seluruh investasi di Tanah Papua.

Keempat, hentikan penangkapan aktivis pro demokrasi Papua dan masyarakat sipil serta proses hukum para pelaku pembunuhan masyarakat sipil di luar hukum.

Kelima, cabut otonomi khusus (otsus) dan tolak daerah otonomi baru (DOB) di seluruh Tanah Papua.

Keenam, segera bebaskan seluruh tahanan politik (Tapol) di Indonesia dan di tanah Papua tanpa syarat.

Ketujuh, segera berikan akses bagi jurnalis nasional maupun internasional untuk meliput situasi pelanggaran HAM di seluruh teritorial wilayah Tanah Papua.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.