Artikel10 Alasan Mengapa Saya Menolak Penempatan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan di...

10 Alasan Mengapa Saya Menolak Penempatan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan di Wouma-Welesi

Oleh: Benyamin Lagowan
*) Salah satu pemilik dan ahli waris tanah adat Wouma

Ada beberapa alasan pokok dan mendasar mengapa penempatan kantor pusat pemerintahan provinsi Papua Pegunungan harus ditolak dari lokasi tanah masyarakat adat suku Wio Wouma-Welesi.

Berikut ini adalah alasan yang menurut kami menjadi amat penting semua orang ketahui, terutama masyarakat kedua aliansi, sehingga menjadi sangat sulit dinegosiasikan.

1. Tanah adat wilayah Wouma-Welesi merupakan lahan subur yang mana sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan pangan maupun holtikultura karena tanahnya berasal dari endapan kali Ueima yang berstruktur tanah, batu dan pasir aluvial. Jenis tanah aluvial dalam ilmu geologi merupakan jenis tanah terbaik bagi pertanian dan perkebunan karena mengandung unsur hara tinggi, sehingga sangat subur.

2. Tanah Wouma-Welesi oleh karena poin satu di atas, maka harus diproteksi sebagai tanah adat, tanah sentra produksi pertanian dan perkebunan rakyat. Tanah seperti ini langka dan sangat dicari, karena kualitasnya sangat subur untuk penanaman semua jenis tanaman pangan. Saat ini dan dimasa depan ada potensi terjadi krisis pangan sesuai prediksi FAO 2018. Buktinya beberapa waktu lalu, Mendagri, presiden dan pejabat negara mengeluarkan seruan agar masyarakat konsumsi pangan non beras karena harga beras yang meroket mendadak. Bila hal seperti ini terjadi bahkan krisis besar di masa depan, masyarakat kedua suku akan konsumsi apa?.

3. Bila orang Wouma dan Welesi melepas tanah adat tersubur yang telah diakui dunia di Balim tersebut, artinya masyarakat adat kedua aliansi akan tercabut dari akar sejarah dan budaya jati diri komunal mereka. Mengingat budaya pertanian masyarakat Balim telah diakui oleh dunia sebagai kultur sistem pertanian tercanggih abad 20. Bisa baca pandangan Pastor Franz Lieshout OFM mengenai ini dalam buku “Kebudayaan Masyarakat Hubula di Lembah Balim-Papua” (2019), dan lain-lain.

Baca Juga:  Papua Sedang Diproses Jadi Hamba-Nya Untuk Siapkan Jalan Tuhan

4. Para ahli gizi (Nutrisionist) telah menemukan bahwa kandungan nutrisi ubi jalar sangat kaya dan sangat sempurna memenuhi unsur makanan gizi seimbang karena dilengkapi antosianin (ubi ungu) yang merupakan antioksidan bagi terjadinya kanker dan sangat berperan dalam eradikasi berbagai jenis penyakit. Kehilangan tanah adat tersebut, maka otomatis akan menyebabkan masyarakat kedua aliansi akan semakin riskan terpapar berbagai faktor resiko sakit dan penyakit di masa depan, khususnya berbagai penyakit tidak menular dan kanker.

5. Penempatan kantor pusat pemerintahan Papua Pegunungan akan menciptakan masyarakat kelas miskin baru di atas tanah air negeri mereka sendiri. Menciptakan masyarakat miskin kota, pemuda pengangguran, dan akibatnya akan semakin meningkatkan angka kriminalitas.

6. Tidak ada jaminan akan masa depan yang baik bagi kedua masyarakat adat bahwa dengan hilangnya tanah garapan subur, bahwa di masa depan jabatan yang diperoleh akan bersifat permanen atau bertahan selamanya. Seperti status tanah adat yang telah menjadi milik mereka untuk selamanya sejak leluhur moyang mereka ribuan tahun lalu.

7. Tidak ada kejelasan mengenai kesiapan SDM putra daerah kedua aliansi yang cukup layak memenuhi syarat untuk diangkat pada jabatan-jabatan fungsional maupun struktural di pemerintahan. Ada potensi masyarakat adat ditipu demi memuluskan kepentingan elit lokal dalam meraup untung dari upaya penempatan kantor pusat provinsi Papua Pegunungan secara sepihak. Terutama para aktor yang bermain di balik ini.

Baca Juga:  Freeport dan Kejahatan Ekosida di Wilayah Suku Amungme dan Suku Mimikawee (Bagian 4)

8. Mau bilang alasan apapun, masyarakat adat adalah pihak yang pasti otomatis rugi karena yang akan diuntungkan adalah elit lokal yang akan pegang proyek miliaran dan mereka yang akan mendapatkan bagian-bagian tanah bagi usaha, investasi pribadi di atas lahan komunal. Yang akan nebeng seperti parasit dalam isu pembangunan pusat pemerintahan provinsi Papua Pegunungan ini.

9. Bila proses pembangunan pusat kantor pemerintahan provinsi Papua Pegunungan berhasil, maka peluang masyarakat adat melepaskan tanah di sekitar lokasi kian besar. Akibatnya, masyarakat adat kedua aliansi di 10 tahun mendatang akan kehilangan tanah-tanah adat sekitar karena: pertama, tidak mungkin kantor pusat tersebut berada di tengah hutan. Sudah pasti akan diikuti pembangunan berbagai fasilitas publik, tempat usaha (mall, hotel, bar, karaoke, kafe, rumah makan, dan lain-lain) atau berbagai kantor-kantor instansi swasta lainnya seperti bank, badan, dan lain-lain. Kedua, status tanah adat sekitar akan menjadi tanah dengan status strategis kelas satu oleh karenanya akan menjadi incaran para investor, pengusaha, penguasa, dan lain-lain. Di sini dengan rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya tanah di masa depan, maka masyarakat akan melepaskan tanah mereka dan akhirnya kehilangan tanah mereka. Apalagi bila investor menawarkan dengan harga fantastis. Contoh ini telah terjadi di beberapa bagian kota Wamena.

Baca Juga:  Menghidupkan Kembali Peran Majelis Rakyat Papua

10. Bila kedua aliansi masyarakat adat ceroboh dan tidak memiliki kalkulasi, maka tanah adat warisan leluhur moyang akan lenyap dalam 10 tahun ke depan karena sifat pembangunan yang ekspansif dan berkembang terus menerus seiring dengan perkempangan zaman dan juga bertambahnya kepadatan penduduk. Bisa kita saksikan sebagai contoh adalah kota Wamena yang dulu hanya di sekitar Wesaput. Lalu berkembang ke sekitar bandara Wamena (Silver City), kemudian hingga menyebar ke sepanjang jalan Gatot Subroto, Trikora, dan Yos Sudarso, namun kini telah berekspansi hingga seluas seperti yang ada saat ini.

Sebagai kesimpulan landasan penolakan saya amat jelas bahwa saya adalah manusia yang berasal dari genetika yang tersusun dari ubi jalar selama ribuan tahun. Saya tidak mau genetika saya itu tergantikan totaliter oleh beras yang orang Wouma sendiri belum tahu tanam dan produksi.

Saya adalah Ap Wita yang dalam sejarah peradaban moyang kami adalah para pria petani tulen, ahli ekonomi, kesuburan, kesehatan, dan lain-lain. Saya membela tanah garapan, hak waris kami. Saya bertugas dan berperan untuk itu sesuai pembagian, identifikasi keahlian kami sejak awal kami diciptakan Tuhan di atas lembah subur agung Balim. Kami adalah pemilik kultur tani terbaik, tercanggih dan termodern yang sudah diakui dunia, bahkan mengalahkan metode pertanian dunia barat. Ubi dan pertanian adalah DNA original kami. Identitas origin kami.

“Setelah tanah kami kau rampas atas nama republik atau ibu pertiwi, kami mau kau kemanakan?”.

Jayapura, 9 Oktober 2023

Terkini

Populer Minggu Ini:

Gawat! Di Mimika, 2.500 Ekor Babi Mati Terserang Virus ASF

0
“Hampir setiap hari babi-babi mati akibat terpapar virus ASF, sehingga kandangnya harus disterilkan untuk mencegah penularan lebih lanjut. Vaksinnya memang belum ada. Jadi, upaya memutus mata rantai penyebaran virus ASF di kabupaten Mimika harus terus dilakukan. Dan, itu yang kami dorong kepada para peternak agar harus berperan aktif,” kata drh. Sabelina Fitriani.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.