Mahasiswa Papua di DIY Tegaskan Lima Sikap Terkait Kriminalisasi Haris dan Fatia

0
320
Solidaritas Papua Untuk Haris-Fatia menegaskan pernyataan sikap untuk segera bebaskan tanpa syarat kedua aktivis pembela HAM itu, Minggu (7/1/2024) di Yogyakarta. (Supplied for SP)
adv
loading...

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sedikitnya lima pernyataan sikap ditegaskan mahasiswa Papua di kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyikapi kasus kriminalisasi yang menjerat dua aktivis pembela hak asasi manusia (HAM): Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar.

Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Solidaritas Papua Untuk Haris-Fatia menyatakan, kasus kriminalisasi terhadap Haris-Fatia telah sampai pada proses persidangan ke-28, dimana Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana 4 tahun penjara untuk Haris Azhar dengan denda 1 juta rupiah dan subsider kurungan 6 bulan, sedangkan Fatia Maulidiyanti dituntut 3 tahun 6 bulan penjara dengan denda 500 rupiah dan subsider kurungan 3 bulan.

“Kasus kriminalisasi yang menimpa Haris dan Fatia merupakan ancaman serius terhadap kebenaran dan demokrasi serta menambah panjang daftar praktik kriminalisasi terhadap aktivis hak asasi manusia menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” ujarnya membacakan pernyataan sikap, Minggu (7/1/2024).

Baca Juga:  Mahasiswa Nduga se-Indonesia Sikapi Konflik Pemilu di Distrik Geselema

Solidaritas Papua menegaskan, tuntutan hukum pencemaran nama baik terhadap dua aktivis HAM itu seharusnya tidak diterima karena sungguh berasal dari fakta penelitian terkait dengan informasi riset dan laporan.

“Kami mendesak, jaksa dan penegak hukum harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan profesionalisme.”

ads

Hal itu berdasarkan kenyataan yang terjadi di Tanah Papua, sejak operasi Blok Wabu mulai diwacanakan, pengiriman militer organik dan non-organik dimasifkan pemerintah Indonesia, sehingga terjadi operasi militer secara besar-besaran. Akibatnya, rakyat sipil jadi korban penembakan dan sebagiannya mengungsi dari tanah air sendiri, dan ada pula yang meninggal dari tempat pengungsian.

Baca Juga:  PKJ Sorong Raya Minta Polda Papua Proses Hukum Ismail Asso

“Itulah sebabnya apa yang dibicarakan Hariz dan Fatia tentang realita yang terjadi adalah benar adanya.”

Lanjut dibeberkan, tindakan atau kebijakan negara akan menimbulkan efek gentar dan menyebarkan ketakutan yang membuat masyarakat enggan untuk menyampaikan pendapatnya, jelas-jelas tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan jauh dari standar HAM internasional.

“Negara seharusnya melindungi, bukan membatasi hak warga untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan demokrasi.”

Oleh karena itu, Solidaritas Papua Untuk Haris-Fatia menyampaikan sikap protes sekaligus tuntutan jelang sidang putusan akhir.

  1. Bebaskan Haris dan Fatia!
  2. Hentikan kriminalisasi terhadap Haris-Fatia karena mereka berbicara tentang kebenaran berdasarkan fakta dan riset.
  3. Cabut UU ITE yang mudah mengkriminalisasi aktivis pejuang HAM dan lingkungan semaunya penguasa dengan dalil pencemaran nama baik.
  4. Tolak operasi Blok Wabu di kabupaten Intan Jaya dan semua bentuk eksploitasi lainnya di seluruh Tanah Papua.
  5. Hentikan operasi militer dan tarik pasukan militer organik dan non-organik dari seluruh Tanah Papua.
Baca Juga:  Dewan Adat dan Intelektual Moi Mendukung Kepemimpinan Silas Ongge Kalami

Rencananya, sidang putusan terhadap Fatia-Haris akan digelar besok, Senin (8/1/2024) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. []

Artikel sebelumnyaGenteng Pasar Rufei Rusak, Pedagang Dirikan Tenda Dalam Gedung
Artikel berikutnyaBREAKING NEWS: Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Divonis Bebas