JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Majelis Rakyat Papua Papua (MRP) Provinsi Papua menyayangkan dan menyesalkan pernyataan pelecehan yang disampaikan Ismail Asso dalam akun media sosial terhadap Uskup Keuskupan Jayapura Mgr. Yanuarius Teofilus Matopai You belum lama ini.
Hal tersebut ditegaskan Frits Mambrasar, Ketua Sementara MRP Provinsi Papua yang didampingi Anggota Pokja Agama saat memberikan keterangan pers di Kantor MRP Provinsi Papua pada, Jumat (2/2/2024) sore.
Menurut Frits, pernyataan yang disampaikan saudara Ismail Asso terhadap Uskup Jayapura maka Pokja Agama MRP bertanggung jawab memberikan pendapat dalam menjaga kerukunan umat beragama di tanah Papua.
“MRP Provinsi Papua sangat menyayangkan dan menyesalkan pernyataan Sdr. Ismail Asso dalam akun Whatsapp terhadap Uskup Keuskupan Jayapura dengan satu pernyataan yang melecehkan dan tidak mengikuti kaidah kemanusiaan yang baik pada chat atau komentar di mana yang bersangkutan telah melukai hati umat Katolik pada umumnya,” kata Mambrasar.
“MRP Provinsi Papua berpendapat bahwa peristiwa ini murni peristiwa pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pelecehan kemanusiaan atau kesejahteraan dalam media sosial dan bukan konflik antar umat beragama, sehingga prosesnya dapat ditangani oleh pihak penegak hukum,” tegasnya.
MRP Papua Pokja Agama mendukung proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan atas peristiwa tersebut.
Olyfa Begindo, Anggota MRP Pokja Agama dari perwakilan gereja Katolik mengimbau dan menyampaikan kepada umat Katolik di Indonesia dan khusus di tanah Papua untuk tetap tenang dan menjaga kedamaian internal umat Katolik.
“Umat Katolik, keluarga, dan tidak terprovokasi dan sepenuhnya menyerahkan kepada pihak berwajib untuk melakukan proses penegakan hukum,” harapnya.
Saiful Islam Al Bayage Anggota Pokja Agama MRP dari perwakilan agama Islam juga mengatakan bahwa sebagai umat islam menyayangkan tindakan yang dilakukan itu.
“Apa yang dilakukan oleh sdr. Ismail Asso sangat rentan dan sangat berbahaya untuk kerukunan umat beragama di tanah Papua. Sehingga kami sangat mendukung agar ia diproses hukum dan beliau juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia,” pungkasnya.
