Sidang Dugaan Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 Timika Berlanjut, Nasib EO?

0
438
Eltinus Omaleng, bupati kabupaten Mimika, Papua Tengah. (salampapua.com)
adv
loading...

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Setelah pada pekan lalu sempat mangkir, Eltinus Omaleng, bupati kabupaten Mimika, akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Timika, kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (4/4/2024), Eltinus Omaleng hadir.

Eltinus Omaleng dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebagai saksi untuk terdakwa Totok Suharto, mantan kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Mimika 2015-2020. Juga, direktur PT Waringin Megah, Arif Yahya, kepala cabang PT Satria Creasindo Prima, Budiyanto Wijaya, dan Site Engineer PT Geo Inti Spasial Gustaf Urbanus Patandianan.

“Baik, saya tanyakan kepada jaksa ada saksinya?” kata ketua majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dilansir Kompas.com.

“Ada, yang mulia. Kami merencanakan menghadirkan tiga, namun terkonfirmasi satu,” kata Jaksa KPK.

ads

Hakim kemudian meminta Jaksa untuk menghadirkan saksi yang telah hadir untuk memberikan keterangan di muka persidangan.

“Atas nama Eltinus Omaleng,” panggil Jaksa.

“Siap!” sahut bupati Mimika dua periode itu.

Dalam kasus tersebut, KPK mendakwa Totok Suharto telah merugikan keuangan negara Rp14,2 Miliar terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Timika.

Menurut Jaksa KPK, tindakan tersebut dilakukan bersama Eltinus Omaleng dan Marthen Sawy, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) kabupaten Mimika tahun anggaran 2015.

Baca Juga:  Memorialisasi Perjuangan HAM Melawan Lupa Melalui Film Yang Tak Pernah Hilang

Selain itu, perbuatan tersebut juga dilakukan bersama direktur PT Waringin Megah, Arif Yahya dan Teguh Anggara, serta Budiyanto Wijaya dan Gustaf Urbanus Patandianan.

“Merugikan keuangan negara yang seluruhnya sejumlah Rp14.261.210.341,” kata Jaksa KPK Rakhmad Irwan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).

Jaksa menyebut, Totok Suharto dalam perkara ini merupakan ketua Panitia Pelelangan Peningkatan Sarana Aparatur dan Prasarana Aparatur Serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan pada Bagian Kesehteraan Rakyat Setda kabupaten Mimika tahun 2015.

Totok disebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta perubahan berikut peraturan pelaksanaannya.

Tindakan dimaksud terkait pengaturan dalam penentuan pemenang lelang dalam seleksi umum Jasa Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawasan dan lelang umum pelaksanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap I tahun anggaran 2015.

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu untuk pekerjaan jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan memperkaya diri terdakwa sebesar Rp41 juta,” kata Jaksa.

Selain diri sendiri, Jaksa tegaskan, Totok juga telah memperkaya Budiyanto Wijaya sebesar Rp2,07 Miliar, Marten Sawy sebesar Rp90 juta, Gustaf Urbanus Patandianan sebesar Rp181 juta, dan Hasbullan sebesar Rp158 juta.

Baca Juga:  MRP-PBD: Pemkab Sorong Wajib Melindungi Masyarakat Adat Moi

Sementara itu, untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan, Totok juga disebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp25 juta dan memperkaya Eltinus Omaleng sebesar Rp2,5 miliar, serta Marthen Sawy sebesar Rp730 juta.

Tak hanya itu, eks pejabat Dinas PU itu juga telah memperkaya Teguh Anggara sebesar Rp3,7 miliar, Budiyanto Wijaya sebesar Rp978 juta, dan Arif Yahya sebesar Rp3,41 miliar.

Kemudian, Gustaf Urbanus Patandianan sebesar Rp198 juta, Jemmy Sapakoly sebesar Rp42 juta, Melkisadek Snae sebesar Rp25 juta, dan almarhum Kasman sebesar Rp94 juta.

Dalam perkara ini, kerugian negara Rp14,2 miliar terjadi lantaran adanya pembayaran pekeriaan jasa konsultan perencana yang tak sesuai realisasinya sejumlah Rp1.481.245.455 dan pembayaran pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas yang tidak sesuai dengan realisasinya sejumlah Rp1.061.404.545.

Bahkan ada juga pembayaran pekerjaan pembangunan Gereja yang tak sesuai realisasinya sejumlah Rp11.718.560.341 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Jumlah tersebut diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap I TA 2015 nomor 31/LHP/XXI/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022.

Atas perbuatannya, Totok disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca Juga:  Destructive Fishing di Kofiau, Ekosistem Bawah Laut Raja Ampat Terancam

KPK mengagendakan sidang pembuktian perkara tersebut bakal berlanjut.

Sebelumnya, Ali Fikri, kepala bagian Pemberitaan KPK enggan merespons perihal status Eltinus Omaleng dalam perkara tersebut.

Eltinus Omaleng sebelumnya telah divonis lepas, sementara sejumlah terdakwa sedang diproses dari hasil pengembangan kasus yang sama.

Diberitakan, Eltinus Omaleng sebagai inisiator pembangunan rumah ibadah itu divonis lepas di tingkat banding Pengadilan Tipikor Makassar pada 17 Juli 2023. Jaksa KPK telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis tersebut.

KPK sendiri belum tahu dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus lepas bupati Mimika itu. Pertimbangan putusan tidak dibacakan oleh majelis hakim dalam sidang.

Kata Ali hal itu berbeda dari putusan perkara korupsi pada umumnya.

“Kami belum mengetahui dasar pertimbangan hakim,” ujarnya, Senin (17/7/2023).

Lembaga anti-rasuah menetapkan Eltinus Omaleng tersangka kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 sejak 2022. Ia diduga mengatur proses tender, sehingga perusahaan rekanannya menjadi penggarap proyek tersebut. Eltinus dan direktur PT Waringin Megah Teguh Anggara diduga menetapkan komitmen fee sebesar 10 persen dari total nilai proyek Rp46 miliar. Eltinus kebagian jatah 7 persen yakni Rp 4,4 miliar, sedangkan Teguh 3 persen. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp21,6 miliar.

Eltinus kemudian ditangkap di kota Jayapura pada 7 September 2022 karena dianggap tak kooperatif. []

Artikel sebelumnyaPolisi Bougainville Berharap Kekerasan di Selatan Mereda
Artikel berikutnyaWawancara Eksklusif Daily Post: Indonesia Tidak Pernah Menjajah Papua Barat!