Nasional & DuniaPBB Memperingatkan Dunia yang Sedang Melupakan Konflik Meningkat di RDK dan Rwanda

PBB Memperingatkan Dunia yang Sedang Melupakan Konflik Meningkat di RDK dan Rwanda

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Kepala hak asasi manusia PBB mengatakan bahwa dunia sedang melupakan kekerasan yang meningkat di Kongo timur karena konflik terus berlanjut di beberapa tempat seperti Ukraina dan Gaza.

Sebagaimana laporan VOA Afrika, bahwa Kongo Timur telah lama dikuasai oleh lebih dari 120 kelompok bersenjata yang berusaha menguasai sumber daya alam yang kaya di kawasan itu dengan melakukan pembunuhan massal.

Ratusan ribu orang telah mengungsi dalam beberapa bulan terakhir, memperburuk salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Sekitar tujuh juta orang mengungsi, banyak yang berada di luar jangkauan bantuan.

Krisis kemanusiaan ini harus ditanggapi dengan “sangat serius” untuk menghindari eskalasi lebih lanjut, kata kepala hak asasi manusia PBB Volker Türk setelah bertemu dengan para pengungsi di Bulengo dekat Goma, kota terbesar di wilayah tersebut.

Kota ini menampung sebagian besar pengungsi tetapi semakin terancam oleh pertempuran di desa-desa sekitarnya.

“Ada banyak konflik di dunia, dan terkadang saya mendapat kesan bahwa situasi di sini dilupakan,” kata Türk.

Konflik yang dimaksut mendapat banyak perhatian adalah konflik antara Russia dan Ukraina, Palestina dan Israel serta konflik lainnya. Namun demikian, konflik yang memakan banyak korban dan pengungsian besar-besaran di dunia yang terjadi di Afrika tidak mendapat perhatian dunia, seolah-olah dilaupkan.

Baca Juga:  Pacific Network on Globalisation Desak Indonesia Izinkan Misi HAM PBB ke West Papua

Di mana pertempuran telah meningkat antara pasukan keamanan dan kelompok pemberontak M23, yang paling dominan di wilayah tersebut dengan dugaan hubungan dengan negara tetangga Rwanda.

Serangan-serangan yang dilancarkan oleh kelompok pemberontak tersebut memaksa sedikitnya 165.000 orang meninggalkan rumah mereka pada bulan Maret, sebagian besar dari mereka masuk ke Goma, yang diperkirakan berpenduduk dua juta jiwa dan memiliki sumber daya yang tidak memadai.

Beberapa penduduk Goma mengungkapkan rasa frustasi mereka karena bantuan kemanusiaan yang datang sangat lambat, bahkan tidak ada sama sekali, meskipun sudah ada kunjungan dan himbauan.

“Kami telah berada di sini selama dua tahun dan tidak banyak yang berubah,” kata Asha Shamamba, 25 tahun, seorang ibu dari lima anak.

“Ketika kami melihat orang-orang kulit putih berbaris di sini, kami pikir mereka akan dapat mengubah sesuatu dalam situasi kami. Namun sayangnya, mereka hanya datang dengan janji-janji.”

Pejabat PBB tersebut mengatakan bahwa banyak dari para pengungsi adalah perempuan dan anak-anak yang terus bergerak karena pengeboman dan tembakan secara teratur meletus dari gunung-gunung di sekitarnya.

Baca Juga:  Paus Fransiskus Segera Kunjungi Indonesia, Pemerintah Siap Sambut

“Saya sedih melihat orang-orang yang telah mengungsi beberapa kali dalam situasi yang sangat genting di sini dan menginginkan perdamaian,” kata Türk.

Dia mengimbau kelompok-kelompok dan orang-orang yang berpengaruh untuk “menggunakan pengaruh itu untuk mengakhiri situasi ini.”

Peta wilayah negara Republik Demokrtik Kongo dan Rwanda. (Dok. Global Centre for the Responsibility to Protect)

M23 melayani kepentingan Rwanda!
Dalam laporan DW baru-baru ini mengarisbawahi pertempuran sengit antara tentara Kongo dan pemberontak M23 yang terus memperparah krisis keamanan di bagian timur Kongo.

Di mana lebih dari 100.000 warga sipil terpaksa mengungsi dalam beberapa hari terakhir ketika para pejuang pemberontak M23 bergerak maju ke arah ibukota provinsi Kivu Utara, Goma, yang berbatasan dengan Rwanda dan Uganda.

Tentara Kongo dan M23 telah bertempur untuk menguasai Goma dan daerah sekitarnya selama bertahun-tahun. Pada bulan November 2012, M23 sempat menguasai Goma – sebuah kota strategis dengan penduduk sekitar 1 juta jiwa – namun para pemberontak kemudian menarik diri dari Goma setelah adanya kesepakatan dengan pemerintah yang ditengahi oleh Uganda.

M23 (Gerakan 23 Maret) adalah salah satu dari 200 kelompok pemberontak bersenjata di RDK bagian timur yang kaya akan mineral. Namun, para analis mengatakan bahwa M23 merupakan ancaman paling signifikan terhadap kedaulatan Kongo karena diduga memiliki hubungan dengan Rwanda.

Baca Juga:  Pacific Network on Globalisation Desak Indonesia Izinkan Misi HAM PBB ke West Papua

Konflik berbagai aspek di Kongo telah meluas ke wilayah Great Lakes yang lebih luas. Kinshasa telah lama menuduh negara tetangganya, Rwanda, mendukung pemberontak M23. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menuduh Kigali mendanai, melatih, dan memperlengkapi para pemberontak M23.

Meskipun sebelumnya telah menyangkal, Rwanda pada awal pekan ini menolak seruan AS untuk menarik pasukan dan sistem rudal, dengan mengatakan bahwa instalasi militer di RDK timur adalah untuk mempertahankan Rwanda dari FDLR (Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda), kelompok pemberontak bersenjata yang anggotanya termasuk para tersangka pelaku genosida Rwanda tahun 1994 dimana hampir satu juta orang Tutsi dibunuh oleh milisi Hutu.

Banyak dari mereka yang kemudian melarikan diri ke Kongo untuk menghindari proses peradilan di Rwanda.

“Kelompok M23 selalu menjadi kendaraan untuk melindungi kepentingan Rwanda di Kongo timur,” kata Kristof Titeca, peneliti konflik untuk Afrika Tengah dan Timur di Universitas Antwerp.

Dia mengatakan kepada DW bahwa Rwanda memiliki kepentingan politik, keamanan dan ekonomi di RDK.

“Rwanda melihat FDLR sebagai ancaman besar bagi keamanannya. Tentara Kongo berkolaborasi dengan FDLR, yang membuat Kigali marah,” kata Titeca.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Banyak Masalah di Kapiraya, JDRP2 Desak Pihak Terkait Turun Tangani

0
"Hal ini sangat penting untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait demi mewujudkan suasana rukun, aman, damai dan sejahtera, khususnya di distrik Kapiraya," ujar Selpius Bobii.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.