Pimpinan MRP enam provinsi bersama DPRP usai diskusi dengan sejumlah tokoh Papua di Jakarta. (Ist)
adv
loading...

Oleh: John NR Gobai

)* Ketua Poksus DPR Papua

Aspirasi bupati dan wakil bupati adalah Orang Asli Papua (OAP) dan pemilihan gubernur dan bupati tidak langsung, tetapi melalui DPRP dan DPRD/K, sebagai bentuk asimetris dalam pemerintahan, sudah pernah diusulkan Tim Papua dan Papua Barat pada saat revisi Undang-undang Otsus. Tetapi pembuatan RUU bukanlah domain DPRP dan DPRPB, sehingga tulisan dalam bentuk buku DPRP dan DPRPB hanya dipandang sebagai saran dan masukan saja.

Kami juga pernah menyusun pokok pikiran ini merupakan bagian dari pokok pikiran yang kami buat dengan judul “Otonomi Khusus Sebagai Pagar Yang Lex Specializ Bagi Tanah Papua” sebagai pokok pikiran perubahan kedua Undang-undang nomor 21 tahun 2001 pada tahun 2021 yang telah disampaikan kepada Pansus Otsus DPR RI, sebagai bahan masukan. (Baca, https://www.jagapapua.com/article/detail/5433/simak-usulan-perubahan-per-pasal-uu-otsus-john-gobay)

Badan Eksekutif

ads

Menurut Ernest Renan, jika lokalitas menggerakkan pemerintahan modern yang demokratis, maka bangsa ini akan menjadi bangsa modern yang demokratis. Karena dalam masyarakat adat Papua, semua keputusan dibuat dalam musyawarah yang penuh demokratis, maka kepemimpinan lokalitas harus dapat diakomodir dalam politik modern. Hak-hak bangsawan atau pemilik Tanah Papua atau Orang Asli Papua haruslah ditransformasikan kedalam hak hak nasional. Di sana, status sosial bangsawan tidak terbunuh oleh perilaku politik modern, sehingga gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati harus OAP merupakan hak kesulungan bagi orang asli Papua untuk menjadi bupati dan wakil bupati sebagai implementasi dari hadirnya UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.

Baca Juga:  MRP Rusak Ketika Perjuangkan Pemekaran DOB

Karena masalah ini belum diatur dalam sebuah regulasi, maka dalam waktu dekat, ketua ketua paguyuban tersebut akan menyampaikan ke para wakil rakyat untuk menyampaikan masalah tersebut untuk segera diperjuangkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri.

Legislator Papua Boy Markus Dawir meminta adanya revisi pada Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) periode mendatang yang salah satunya perihal kepala daerah dan wakilnya adalah harus OAP. Ditegaskan, revisi soal kepala daerah dan wakil kepala daerah harus OAP menjadi tuntutan rakyat Papua saat ini.

Baca Juga:  MRP Berhak Memutuskan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua

“Sesuai arahan bapak Presiden untuk pemerintah dan rakyat Papua melakukan evaluasi dan revisi akan hal-hal penting yang menjadi keinginan rakyat Papua. Seperti saat ini akan dilakukan Pilkada di 11 kabupaten di Papua, tuntutan rakyat adalah seluruh bupati dan wakilnya adalah harus Orang Asli Papua,” kata Boy.

Hal yang sama juga terungkap dalam workshop 19 tahun implementasi Otsus di wilayah adat Tabi-Saireri, yang berlangsung di Media Center Forum Kepala Daerah se-Tabi dan Saireri, di Suni Garden Lake Hotel and Resort, Sentani, kabupaten Jayapura, Papua.

Baca Juga:  Operasi Militer: Kejahatan HAM dan Genosida di Papua

Bab Badan Eksekutif ditambah satu pasal:

1). Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Bupati/Walikota.

2). Bupati/Walikota dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Bupati/Wakil Walikota.

3). Tata cara pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4). Yang dapat dipilih menjadi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat utama Orang Asli Papua, syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5). Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penutup

Kini Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua sedang mendorong pikiran ini sesuai aspirasi masyarakat. Karena ini aspirasi lama, sehingga bersama kita dukung, termasuk pemilihan oleh DPRP dan DPRK.

Semoga Tuhan membuka jalan. (*)

Referensi:

https://www.jagapapua.com/article/detail/5433/simak-usulan-perubahan-per-pasal-uu-otsus-john-gobay https://www.mcwnews.com/read/2020/08/26/202008260003/legislator-papua-kepala-daerah-danwakilnya-harus-oap-uu-otsus-perlu-direvisi.html

tps://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/340526/wilayah-adat-tabi-saireri

Artikel sebelumnyaKondisi Kamtibmas di Papua Barat Daya Sedang Tidak Baik-baik Saja
Artikel berikutnyaAksi Penghijauan di Grasberg Dalam Rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2024