JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyampaikan dukungan yang kuat kepada pemimpin Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste dan saudara-saudara rakyat Kanaki di Kaledonia Baru dalam masa-masa yang penuh tantangan ini, ketika rakyat berani menentang rancangan undang-undang konstitusi oleh Paris yang telah disahkan melalui Majelis Nasional untuk membekukan daftar pemilih bagi masyarakat setempat.
ULMWP mengutuk kebijakan kolonial Prancis yang mengakibatkan ketegangan keamanan dan hilangnya nyawa sebagaimana laporan yang diterima belum lama ini.
“Kami mendukung posisi FLNKS dalam menentang proyek kolonial Prancis. Seperti halnya Papua Barat, sebagaimana yang ditengahi terkait persoalan Papua oleh Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia tanpa konsultasi dengan penduduk asli Papua Barat pada awal tahun 1960-an – dan kemudian memilih segelintir pemimpin Papua Barat untuk memberikan suara di bawah paksaan yang disebut sebagai tindakan pilihan bebas,” kata Markus Haluk, Sekretaris Eksekutif ULMWP dalam surat solidaritanya kepada rakyat dan pemimpin Kaledonia pada, Minggu (16/5/2024).
Kata Haluk, pihaknya memahami dampak dari pemungutan suara oleh majelis nasional Paris terhadap hak penduduk pribumi Kanaki.
“Kami memahami dampak yang signifikan dari pemungutan suara di Majelis Nasional Paris terhadap penduduk asli setempat. Kami menyadari pentingnya kekuatan rakyat dan mengakui pentingnya persatuan dan ketahanan di tengah-tengah tantangan yang akan dating,”Haluk.
Selain itu ia menggarisbawahi pentingnya solidaritas di dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).
Perjuangan rakyat Kanaki yang tak kenal lelah untuk menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Kanaky memberikan contoh yang sangat besar bagi Papua Barat.
“Kami percaya bahwa kemerdekaan Kanaky menjadi preseden yang kuat tidak hanya bagi Papua Barat, namun juga bagi wilayah-wilayah yang belum memiliki pemerintahan sendiri di kepulauan Pasifik yang masih memiliki agenda dekolonisasi yang belum selesai.”
“Kolaborasi dan dukungan timbal balik antara FLNKS dan ULMWP tidak hanya memperkuat gerakan individu kami, tetapi juga menjadi contoh persatuan dan tekad rakyat Melanesia dalam mengejar kedaulatan dan keadilan.”
Haluk lalu menjelaskan terkait kepemimpinan ULMWP berdasarkan mandat KTT ULMWP ke-2 yang diadakan di Port Villa pada Agustus 2023.
Di mana katanya, tuan Manase Tabuni menjabat sebagai Presiden Eksekutif, tuan Octovianus Mote sebagai Wakil Presiden, dan Markus Haluk sebagai Sekretaris Eksekutif. Presiden Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif berkantor di Papua Barat, sementara Wakil Presiden Eksekutif mengawasi upaya diplomatik di luar negeri.
“Kami terus berupaya untuk mengorganisir dan memobilisasi anggota secara efektif. Sebagai Sekretaris Eksekutif, saya ditunjuk sebagai penghubung untuk komunikasi internal ULMWP.”
“Kami tetap teguh dalam janji kami untuk saling mendukung aspirasi kemerdekaan di berbagai platform domestik dan regional. Tujuan kami adalah untuk menegaskan kembali ikatan solidaritas dan persahabatan yang abadi antara gerakan pembebasan Kanaky dan Papua Barat di masa yang akan datang, karena kami terus menjunjung tinggi ikatan yang mendalam antara kedua entitas politik kami, yang berakar pada warisan Melanesia yang sama dan perjuangan bersama melawan penjajahan.”
Sementara kata Haluk perjalanan Kanaky berlangsung di bawah pemerintahan Prancis dan kami di bawah pemerintahan Indonesia.
“Sangat penting untuk mengakui bahwa proses dekolonisasi terus berlanjut bagi kita bersama. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan kemunduran di sepanjang jalan, tekad kami tetap teguh.”
“Kawan-kawan, ketika Anda bertahan dalam upaya mobilisasi Anda, yakinlah bahwa Anda tidak sendirian. Bersama-sama, kita melangkah maju menuju masa depan di mana suara-suara masyarakat adat bergema, dihormati, dan dihargai.”
Kami berharap untuk terus mendapatkan kekuatan dari kolaborasi bersama kita saat kita berjuang untuk hari esok yang lebih cerah.”
