PasifikSejarah Kelam Kaledonia Baru Dari Waktu Ke Waktu

Sejarah Kelam Kaledonia Baru Dari Waktu Ke Waktu

Menelisik ke belakang, Kaledonia Baru telah dimasukan menjadi wilayah Prancis sejak pertengahan 1800-an.

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Sepuluh tanggal penting sejarah Kaledonia Baru di bawa Prancis. Hingga saat ini, persoalan yang diperdebatkan adalah sama, yakni persoalan politik. Sayangnya Prancis tidak memilik niat penyelesaian.

Berikut masa-masa penting sejarah rakyat Kanak di Kaledonia yang ingin memerdekakan diri dari Prancis.

Tahun 1853
Laksamana Muda Prancis Auguste Febvrier-Despointes menandatangani akta kepemilikan Kaledonia Baru atas nama Napoleon III. Tujuannya adalah untuk “mengamankan posisi Prancis di Pasifik yang dibutuhkan oleh kepentingan militer dan angkatan laut komersial”, dan mendirikan koloni penjara di sana sejak tahun 1860-an.

Tahun 1878
Pasukan Prancis melancarkan serangan mematikan terhadap pemberontakan besar suku Kanak yang menentang perampasan tanah. Secara keseluruhan, 200 orang Eropa dan setidaknya 600 pemberontak terbunuh, beberapa suku terhapus dari peta dan 1.500 orang Kanak dipaksa ke pengasingan.

Tahun 1946
Kepulauan ini menjadi wilayah luar negeri Prancis. Orang Kanak menerima kewarganegaraan Prancis dan hak untuk memilih, yang diberikan secara bertahap.

Tahun 1984
Front Libération Nasional Sosialis Kanak (FLNKS) didirikan. Partai pro-kemerdekaan ini memutuskan untuk membentuk pemerintahan sementara untuk Kanaky di masa depan.

Baca Juga:  Perdana Menteri PNG: Tidak Terpengaruh Oleh Kemungkinan Mosi Tidak Percaya Oposisi

Tahun 1987
Referendum kemerdekaan Kaledonia Baru menghasilkan kemenangan telak (98% persen) untuk tetap menjadi bagian dari Prancis. Jumlah pemilih yang hadir adalah 59%.

Tahun 1988
Perdana Menteri Prancis Jacques Chirac berjanji untuk memberikan otonomi kepada Kaledonia Baru dan membaginya menjadi empat wilayah.

22 April hingga 5 Mei: Hanya dua hari sebelum pemungutan suara dewan teritorial, militan FLNKS merebut kantor polisi Pulau Ouvéa, menewaskan empat polisi dan menyandera 26 polisi tak bersenjata lainnya. Kebuntuan berakhir dengan serangan tentara Prancis yang menewaskan 19 orang separatis Kanak dan dua orang tentara.

26 Juni: Kaledonia Baru menandatangani Perjanjian Matignon, memulai proses penentuan nasib sendiri dan dekolonisasi secara bertahap.

Tahun 1989
Kepala FLNKS Jean-Marie Tjibaou ditembak mati oleh Djubelly Wéa, seorang Kanak yang menyalahkan Tjibaou karena menandatangani Perjanjian Matignon. Wéa ditembak mati oleh salah satu pengawal Tjibaou.

Tahun 1998
Pada tanggal 5 Mei, Perjanjian Nouméa, yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Prancis Lionel Jospin dan para pemimpin partai pro-persatuan Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) dan FLNKS, menetapkan proses dekolonisasi selama 20 tahun. Hal ini diratifikasi oleh 71,86% warga Kaledonia Baru.

Baca Juga:  FLNKS Menegaskan Kepada Presiden Macron Tentang Tekad Mereka Untuk Merdeka Dari Prancis

Tahun 2018 hingga 2023
Suara anti-Kemerdekaan memenangkan referendum pada tahun 2018 (56,7%), 2020 (53,3%), dan 2021 (96,5%). Partai-partai pro-kemerdekaan menggugat keabsahan pemungutan suara tahun 2021, yang ditandai dengan rendahnya jumlah pemilih karena pandemi Covid-19.

Macron mendesak partai-partai pro dan anti-kemerdekaan untuk mencapai kesepakatan tentang status kepulauan pada akhir 2023, dengan tujuan untuk mengubah Konstitusi Prancis pada 2024.

Tahun 2024
Pada tanggal 2 April, Senat Prancis menyetujui perubahan konstitusional yang memperbesar jumlah pemilih Kaledonia Baru untuk memberikan hak pilih bagi semua penduduk asli dan penduduk yang telah tinggal di sana selama setidaknya 10 tahun untuk ikut serta dalam pemilihan umum provinsi.

Hampir dua abad berlalu, politiknya masih didominasi oleh perdebatan tentang apakah pulau-pulau tersebut harus menjadi bagian dari Prancis, otonom atau independen – dengan pendapat yang terpecah secara kasar berdasarkan garis etnis.

Siklus kekerasan terbaru dipicu oleh rencana di Paris untuk memberlakukan aturan pemungutan suara baru yang dapat memberikan hak pilih kepada puluhan ribu penduduk non-pribumi.

Baca Juga:  Prancis Mengirimkan Kendaraan Lapis Baja yang Dilengkapi Senapan Mesin ke Kaledonia Baru

Kelompok-kelompok pro-kemerdekaan mengatakan bahwa hal itu akan mengurangi suara masyarakat adat Kanak, yang merupakan sekitar 40 persen dari populasi.

Para pejabat Prancis menuduh kelompok separatis yang dikenal sebagai CCAT sebagai dalang di balik kekerasan tersebut dan menempatkan setidaknya 10 aktivisnya dalam tahanan rumah.

CCAT pada hari Jumat menyerukan “masa tenang untuk memutus spiral kekerasan”.

Annie, seorang warga Noumea berusia 81 tahun, mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi dalam seminggu ini lebih buruk daripada tahun 1980-an yang penuh gejolak, sebuah masa yang penuh dengan pembunuhan politik dan penyanderaan yang disebut sebagai “Peristiwa”.

“Pada saat itu, senjata yang digunakan tidak sebanyak sekarang,” katanya.

Sekitar 1.000 pasukan keamanan mulai memperkuat 1.700 petugas yang sudah berada di sana sejak hari Kamis.

Upaya-upaya untuk merundingkan perdamaian sejauh ini masih tersendat-sendat, meskipun Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mulai menghubungi para pejabat pro dan anti-kemerdekaan secara individual pada hari Jumat, kata kantornya.

Sumber: Frence24 & AFP

Terkini

Populer Minggu Ini:

Siklus Kekerasan, Jangan Terjadi di Paniai!

0
Oleh karena itu, perlu ada mediator yang melibatkan berbagai pihak yang bisa diterima pihak TPNPB OPM dan TNI Polri untuk dapat berkomunikasi dan dialog demi mewujudkan kedamaian di wilayah kabupaten Paniai.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.