PartnersRekaman Penganiayaan Aparat Prancis Terhadap Orang Kanak Muncul di Media Sosial

Rekaman Penganiayaan Aparat Prancis Terhadap Orang Kanak Muncul di Media Sosial

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Salah satu pemimpin senior Gereja di Caledonia mengambarkan kebrutalan polisi yang semakin meningkatkan ketegangan antara aktivis pro-kemerdekaan dan pasukan keamanan Prancis di kota-kota di Noumea.

Pada Selasa malam, sebuah rekaman video yang menunjukkan seorang petugas keamanan Prancis, yang tampaknya telah menangkap seorang aktivis Kanaky, kemudian mendorong pria yang diborgol itu ke tanah, sebelum menendang kepalanya dan membuatnya pingsan.

Video tersebut – yang dibagikan di grup facebook pengawas lingkungan Nouméa – beredar luas di dunia maya dan telah dibagikan hampir 400 kali (pada hari Rabu pukul 15.00 NZT).

Menurut sumber, insiden tersebut terjadi di distrik Kilometer Keenam di Nouméa.

Mereka khawatir karena tindakan seperti tidak bisa terungkap melalui medis sosial, karena Paris telah melarang TikTok di Kaledonia Baru. Paris kuatir agar pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak keamanan Prancis tidak terungkap.

RNZ Pacific telah menghubungi kantor Komisaris Tinggi Prancis dan Duta Besar Prancis untuk Pasifik untuk memberikan komentar, meminta tanggapan mereka terhadap rekaman ini.

Pendeta Billy Wetewea dari Gereja Protestan Kanaky Kaledonia Baru mengatakan kepada RNZ Pacific bahwa tindakan polisi “tidak membantu memberikan ketenangan kepada masyarakat di lapangan”.

“Tindakan polisi seperti ini tidak membantu masyarakat kita untuk tidak melakukan kekerasan,” katanya.

Pendeta Watewea mengatakan bahwa masyarakat Kanaky di lapangan telah disarankan untuk mencatat semua pergerakan pasukan keamanan.

Baca Juga:  Sekretaris Umum PIF Disambut di Sekretariat Demi Kepentingan Masyarakat Pasifik

“Terutama ketika pasukan polisi mulai menyerang [masyarakat adat pro-kemerdekaan Kanak]. Dia mengatakan bahwa rekaman yang muncul pada, Selasa malam itu “bukan yang pertama”.

“Beberapa situasi lain dalam video juga telah direkam. Orang-orang yang bertanggung jawab akan membawa masalah-masalah tersebut ke pengadilan karena itu tidak dapat diterima jika polisi memiliki perilaku seperti ini.”

Jumlah korban tewas selama dua minggu kerusuhan yang penuh kekerasan dan merusak di Kaledonia Baru telah meningkat menjadi tujuh orang.

Duta Besar Prancis untuk Pasifik, Veronique Roger-Lacan, mengatakan bahwa 134 polisi telah terluka dan hampir 500 orang telah ditangkap.

Keadaan darurat di wilayah tersebut telah dicabut pada hari Selasa.

Roger-Lachan mengatakan bahwa meskipun keadaan darurat telah dicabut, larangan berkumpul, penjualan dan pengangkutan senjata dan alkohol, serta jam malam, tetap diberlakukan.

Perlawanan akan terus berlanjut

Sebuah barikade yang ditinggalkan di Noumea. (AFP/Theo Rouby)

Seorang aktivis pro-kemerdekaan Kanak, Jimmy Naouna, memperkirakan kebrutalan polisi dan kerusuhan akan terus berlanjut selama Kaledonia Baru masih sangat termiliterisasi.

Pasukan keamanan sebanyak 3000 orang masih berada di Nouméa dan 484 lainnya sedang dalam perjalanan.

Kerugian ekonomi akibat kerusuhan ini diperkirakan mencapai hampir €200 juta.

Anggota aliansi pro-kemerdekaan FLNKS, Naouna, mengatakan kepada RNZ Pacific bahwa wilayah tersebut membutuhkan solusi politik, bukan solusi militer.

“Mereka terus mengirimkan lebih banyak pasukan tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah,” katanya.

Baca Juga:  Pasukan Prancis Gelar 'Operasi Besar' Guna Membuka Jalur Ke Ibu Kota Kaledonia yang Sedang Bergolak

“Ini adalah masalah politik dan membutuhkan solusi politik. Semakin banyak militer dan polisi di lapangan, semakin banyak kekerasan yang terjadi di kedua belah pihak,” katanya.

‘Orang-orang ingin didengar’
Wetewea mengatakan kepada RNZ Pacific bahwa meskipun kehadiran tentara Prancis di jalanan telah meredakan ketegangan, keputusan yang dibuat di tingkat politik di Paris tidak membantu menenangkan masyarakat di lapangan.

Ia mengatakan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak mendengarkan suara masyarakat adat dan masyarakat adat sudah “muak”.

“Bagi orang-orang di lapangan, mereka sudah cukup. Mereka menginginkan perubahan. Orang-orang ingin didengar, orang-orang di lapangan, orang-orang yang menderita di rumah mereka. Dan kita sekarang menghadapi situasi yang akan sulit untuk dipulihkan.”

Naouna mengatakan bahwa kunjungan Macron ke wilayah tersebut hanyalah “manuver politik”.

Ia mengatakan bahwa kelompok-kelompok pro-kemerdekaan mengharapkan Presiden Prancis untuk meredakan ketegangan dengan menangguhkan dan menarik RUU reformasi pemilu.

“[Macron] kehilangan dukungan dalam kelompok politiknya sendiri. Di Prancis yang akan datang pada bulan Juni, ia kehilangan dukungan untuk pemilihan umum Eropa. Jadi, terutama untuk kepentingan politiknya sendiri, dia harus datang ke Kaledonia Baru.”

Wetewea mengatakan bahwa ada kesadaran dari New Caledoani bahwa semua aksi di Kaledonia dipimpin oleh para pemuda pribumi di kota tersebut yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan dan selalu didiskriminasi.

Baca Juga:  Senin Pekan Depan KNPB Ajak Rakyat Papua Gelar Aksi Solidaritas untuk Kanaky

“Itu adalah bagian dari populasi yang tidak terurus untuk waktu yang lama, bagian dari populasi yang menghadapi diskriminasi setiap hari di sekolah-sekolah, dalam mencari pekerjaan.

Ia mengatakan bahwa anak-anak muda tersebut mengekspresikan semua rasa frustasi mereka terhadap sistem yang tidak mengakui mereka.

“Tetapi lebih banyak menentang sistem yang tidak benar-benar memasukkan atau mengakui orang Kanak dan budaya mereka.”

Membatasi kebebasan berbicara
Editor Asia Pacific Report dan wakil ketua Asia Pacific Media Network, Dr David Robie, menyesalkan apa yang disebutnya sebagai “taktik Prancis untuk kembali ke kebrutalan penumpasan selama tahun 1980-an”.

“Tidak heran jika pihak berwenang Prancis dengan cepat melarang TikTok, yang mencoba membungkam perdebatan bebas dan menyembunyikan kebrutalan,” katanya menanggapi rekaman yang mengganggu tersebut.

Ia mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk berdialog dan upaya yang tulus untuk mendengar aspirasi Kanak, dan niat baik masyarakat, dalam upaya untuk mencapai konsensus untuk masa depan.

“Jika saja Paris dan para menterinya lebih banyak mendengar daripada berbicara selama tiga tahun terakhir, krisis ini bisa dihindari. Namun, penindasan sekarang hanya akan menjadi bumerang.

“Tahun 1980-an berakhir dengan pembantaian Ouvéa yang mengerikan. Tentunya ada pelajaran yang bisa dipetik dari sejarah. Kemerdekaan tidak bisa dihindari dalam jangka panjang.”

Terkini

Populer Minggu Ini:

POHR Desak TNI Ungkap Proses Hukum Kasus Penganiayaan Moses Yewen

0
“Harus ada keterbukaan informasi, apakah kedua oknum anggota TNI itu sudah divonis oleh pengadilan militer atau belum? Bila sudah, berapa tahun hukumannya? Ataukah memang belum diputus karena kendala apa? Kiranya ini perlu penjelasan secara terbuka kepada keluarga korban dan masyarakat. Sekaligus masyarakat juga bisa dapat memastikan bahwa hukum tegak secara fair atau tidak,” ujar Syufi.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.