Tanah PapuaAnim HaHarus Ada Kepastian Hukum Dalam Penerimaan CPNS OAP di Papua Selatan

Harus Ada Kepastian Hukum Dalam Penerimaan CPNS OAP di Papua Selatan

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dengan melihat tidak adanya komitmen dan kebijakan khusus berupa kepastian hukum dalam Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Aparat Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan sesuai kuota yang ditetapkan, maka mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Papua Selatan (IMPPAS) gelar diskusi seri ke-IV mengawal proses penerimaan CPNS.

“Diskusi publik tersebut di hadiri mahasiswa dan pemuda Papua yang siap mengawal proses  penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan kuota 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk non OAP sebagaimana yang telah diumumkan Pj Gubernur Papua Selatan belum lama ini,” ujar Philipus Chambu, salah satu pemuda Malind yang merupakan pengurus IMPPAS dalam sela-sela diskusi di halaman gedung Gereja Kerahiman Ilahi Mangga Dua Merauke pada, 26 Mei 2024.

Chambu minta agar penerimaan CPNS formasi tahun 2024 oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan harus benar-benar berpihak pada orang asli Papua mengingat Papua adalah daerah otonomi khusus.

Baca Juga:  Perusahaan Perusak Hutan Diberi Penghargaan di Hari Lingkungan Hidup

“Dalam audiensi IMPPAS dengan BKD Provinsi Papua Selatan tertanggal 13 Mei 2024, terkait kuota 80/20 persen tersebut ibarat harapan palsu yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan kepada OAP mengingat tidak ada jaminan berupa instruksi khusus dari gubernur atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait hal-hal teknis dalam proses perekrutan OAP dalam formasi CPNS 2024.”

“Oleh karena itu kuota 80 persen akan diambilali oleh orang non OAP.  Atas dasar tersebut IMPPAS kemudian menyerahkan aspirasi tersebut ke pimpinan MRP Papua Selatan pada 16 Mei 2024 yang bertempat di LBH Papua Pos Merauke. Harapannya ditindaklanjuti oleh MRP, namun sayangnya hingga saat ini belum ada tanggapan dan kemajuan dari pihak MRP terkait aspirasi yang sudah disampaikan itu,” ujarnya.

Oleh sebab itu kata dia pihaknya akan mengawal proses perekrutan formasi CPNS tahun 2024 ini.

Senada disampaikan Yoseph JK Minipko, aktivis Papua Selatan yang juga merupakan perwakilan pemuda Muyu. Ia katakan, pernyatan Pj Gubernur Provinsi Papua Selatan tentang kuota 80/20 persen tidak memiliki kekuatan hukum.

Baca Juga:  Butuh Dukungan Pemuda untuk Sukseskan Rapimda KNPI Tambrauw

“Kami tidak punya kekuatan, karena formasi 1.000 orang itu adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Kemarin kita sudah audiens dengan BKD Provinsi Papua Selatan dan ternyata 80/20 persen itu tidak pasti orang asli Papua, karena tidak ada jaminan hukum soal ini. Hal ini artinya bahwa yang pasti pernyataan dari Pj gubernur juga tidak bisa dipegang,” ujar Yoseph.

Yoseph mengatakan bahwa mestinya ada pengawasan dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari transparansi oleh BKD kepada publik, terlebih khusus bagi orang asli Papua.

“Harus ada keterbukaan informasi. Saya rasa itu penting terkait dengan pengawasan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat dan juga organisasi-organisasi pemuda. Kita mengawal  bersama karena barang ini juga untuk kita, supaya keberpihakan dan kekhususan benar-benar dirasakan oleh kami orang asli Papua,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPC IMPPAS Cabang Merauke Kansius Kingga, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa masih banyak pemuda Malind yang telah menyelesaikan pendidikan dan telah menjadi sarjana tetapi masih sulit mendapatkan pekerjaan di Merauke.

Baca Juga:  AMAN Latih Tata Kelola Manajemen Bagi Pengurus Daerah di PBD

“Saya mau kasih tahu alasan atau kedok kegelisahan kami sebagai putra daerah yang masih melarat belum dapatkan pekerjaan. Secara umum kami di Papua Selatan banyak pengangguran. Hari ini kita lihat banyak sarjana orang asli Papua menganggur dan susah menjadi pegawai negeri sipil di tanah sendiri, apalagi teman-teman yang hanya lulusan SMA SMK – mereka lebih susah lagi.”

“Oleh sebab itu kami sampaikan agar pemerintah Papua Selatan ptoteksi bagian ini. Pemerintah harus mampu mengurangi angka pengangguran dengan mengakomodir lewat formasi CPNS 2024 ini, agar kami anak-anak asli Papua Selatan bisa menikmati pekerjaan dalam birokrasi pemerintahan dalam konteks daerah otonomi baru.”

“Kalo bisa tes CPNS tahun 2024 seratus persen orang asli Papua di empat kabupaten yaitu  Mappi, Asmat, Merauke dan Boven Digioel sebagai pemilik negeri Papua Selatan,” pungkasnya.

Terkini

Populer Minggu Ini:

MRP Rusak Ketika Perjuangkan Pemekaran DOB

0
Asosiasi MRP se-Tanah Papua membawa aspirasi pemekaran atau penambahan DOB itu tindakan bodoh, tindakan sepihak tanpa aspirasi rakyat, lagi pula bukan ranahnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.