JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pengadilan Rakyat Permanen (Permanent Peoples’ Tribunal/PP), yang didirikan pada 1979 berdasarkan Deklarasi Universal Hak-hak Rakyat, dan sesuai dengan Statuta PBB, telah membuka prosedur untuk menyelidiki dampak pembangunan terhadap lingkungan di Papua Barat dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan praktik-praktik tersebut.
PPT diminta oleh beberapa organisasi hak asasi manusia terpenting yang berbasis di Papua Barat dan Indonesia, bersama dengan LSM hak asasi manusia dan lingkungan internasional terkemuka yang bekerja di bidang ini, dan dikoordinasikan oleh Pusat Kejahatan Iklim dan Keadilan Iklim yang berbasis di Queen Mary University, London.
Sesi ini akan berlangsung di Queen Mary University of London Mile End Campus, dari tanggal 27 hingga 29 Juni 2024.
Selama audiensi publik, PPT akan memeriksa sejumlah bukti tentang dampak lingkungan dari pembangunan di wilayah tersebut, dan penganiayaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan terhadap orang-orang Papua Barat, yang telah terlibat dalam perjuangan untuk mendapatkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri sejak penjajahan Belanda pada tahun 1898.
Secara khusus, organisasi-organisasi pemohon meminta agar Tribunal mengeksplorasi bukti-bukti pemindahan massal penduduk asli, penipisan dan peracunan persediaan air dan penghancuran ekosistem lokal yang berkaitan dengan penebangan, perkebunan kelapa sawit dan ekstraksi mineral.
Menurut Surat Dakwaan, subyek dakwaan “berakar pada hubungan sosial dan ekonomi yang secara fundamental tidak setara yang memungkinkan kebijakan industri Indonesia dipaksakan kepada rakyat Papua Barat di luar kehendak mereka”.
“Teknik-teknik kontrol sosial yang bersifat militer yang menyertainya menjamin kelanjutan hubungan sosial dan ekonomi yang tidak setara tersebut”.
Seperti yang diminta, Tribunal akan bergerak di luar paradigma hukum untuk mengeksplorasi, dan memulihkan, dari perspektif rakyat Papua Barat, hubungan antara hak-hak rakyat dan hak-hak bumi.
Menurut Statuta, PPT telah memberitahukan surat dakwaan kepada pihak berwenang Indonesia untuk sepenuhnya mengakui hak-hak mereka untuk melakukan pembelaan.
Panel hakim yang dibentuk oleh Presiden PPT dan sekretariat umum PPT, terdiri dari berdasarkan urutan abjad, mulai dari Teresa Almeida Cravo (Portugal), Donna Andrews (Afrika Selatan), Daniel Feierstein (Argentina), Marina Forti (Italia), Larry Lohmann (Inggris), Nello Rossi (Italia) dan Solomon Yeo (Kepulauan Solomon).
Apa itu Permanent Peoples’ Tribunal
Pengadilan Rakyat Permanen adalah pengadilan opini internasional yang berwenang untuk mengadili semua jenis kejahatan yang dilakukan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan minoritas.
Pengadilan ini didirikan di Bologna pada tahun 1979 berkat intuisi ahli hukum dan politisi Lelio Basso, berdasarkan kerangka kerja yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Rakyat (1976).
Didirikan sebagai kelanjutan langsung dari Tribunal Russel untuk Vietnam (1966-67) dan Amerika Latin (1973-76), Tribunal ini kemudian diubah menjadi lembaga permanen, yang mampu memberikan suara dan visibilitas bagi orang-orang yang menghadapi kekurangan hak-hak mereka, dan kekebalan hukum.
Tribunal ini dibangun di sekitar jaringan para ahli yang diakui secara internasional, yang kemudian ditunjuk sebagai panel hakim PPT untuk setiap sesi.
Melalui sidang-sidang dan putusan-putusannya, Tribunal telah memberikan visibilitas pada beberapa kasus pelanggaran HAM berat, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida.
Baru-baru ini, Pengadilan ini telah memperluas cakupan kompetensinya untuk mencakup kejahatan ekonomi, ekologi, dan sistemik. PPT berkantor di Roma, di Fondazione Lelio e Lisli Basso, Via della Dogana Vecchia 5.