ArtikelMRP Berhak Memutuskan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua

MRP Berhak Memutuskan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua

Editor :
Elisa Sekenyap

Oleh: Paskalis Kossay
*)Politisi Papua.

Belakangan ini menjadi perbincangan ramai oleh rakyat Papua tentang isu keaslian orang Papua dalam rekrutmen politik menjadi calon kepala daerah gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

Buntutunya, Majelis Rakyat Papua (MRP) se-tanah Papua telah mengeluarkan suatu rekomendasi bahwa yang menjadi calon bupati/wakil bupati dan calon walikota/wakil walikota harus orang asli Papua.

Sementara kriteria yang mengatur tentang keaslian orang Papua belum diatur, demikian pula peraturan tentang keharusan menjadi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota orang asli Papua belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang Otsus.

Walaupun pengaturan secara eksplisit belum diatur dalam undang-undang Otonomi Khusus, namun desakan dan aspirasi rakyat Papua semakin kuat menyuarakan bahwa hak politik orang asli Papua perlu diproteksi dengan kebijakan khusus pemerintah.

Atas desakan aspirasi rakyat Papua tersebut, maka MRP se-tanah Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua (pasal 1 huruf g UU Otsus ) mulai merespon aspirasi rakyat Papua tersebut dengan membentuk  Asosiasi MRP se-tanah Papua.

Kemudian mendesak penyelenggara negara (Pemerintah ) supaya yang menjadi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota /Wakil Walikota harus orang asli Papua.

Baca Juga:  Gereja Main Tambang?

Hal ini menjadi dilema bagi pemerintah untuk menerapkan desakan MRP tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak 2024 nanti. KPU sebagai leading sektor pelaksana undang-undang pemilukada tentu saja mengalami kendala teknis.

Jika dibiarkan desakan MRP dengan alasan teknis undang-undang, kemungkinan masalah ini akan menjadi besar resonansi politiknya. Sebab pada hakekatnya keberadaan otonomi khusus Papua adalah jawaban perlindungan dan pemberdayaan hak-hak dasar orang asli Papua.

Tuntutan dan desakan tentang rekrumen calon kepala daerah bahwa harus orang asli Papua merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari amanat otonomi khusus pasal 1 huruf b, bahwa Otonomi Khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat papua menurut prakarsa sendiri.

Sesuai dengan amanat undang-undang Otonomi Khusus tersebut di atas, maka MRP se-tanah Papua bertindak memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi rakyat Papua berdasarkan tugas dan wewenang MRP yang diatur pada pasal 20 ayat (1 ) huruf e, bahwa tugas dan wewenang MRP adalah (e).

Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindaklanjut penyelesaiannya.

Baca Juga:  Operasi Bibida dan Misi Ekspansi Militer

Perlu digaris bawahi bahwa tugas dan wewenang MRP… menyalurkan aspirasi masyarakat yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindaklanjut penyelesaian.

Dalam konteks ini maka MRP bertindak dan sedang bergerak memfasilitasi aspirasi masyarakat Papua untuk menjadi sebuah keputusan pemerintah sebagai tindaklanjut penyelesaian atas desakan Rakyat Papua.

Atas dasar tugas dan wewenang MRP sebagaimana tersebut di atas, maka MRP mempunyai hak secara legal standing untuk memutuskan bahwa yang menjadi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota harus orang asli papua.

Otsus merupakan Lex Specialis
Kita mengenal Asas Hukum yang disebut Lex Specialis Derogat Legi Generali, yang artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Jika berpijak pada Asas Hukum tersebut di atas, maka Otonomi Khusus Papua adalah kebijakan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua.

Maka tidak ada salahnya, jika MRP mendesak pemerintah untuk segera memproteksi hak politik orang asli Papua dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tahun 2024 ini.

Baca Juga:  Jaga Bahasa, Jaga Budaya (Bagian 1)

Walaupun pelaksanaan Pemilukada 2024 berbasis undang – undang nomor 10 Tahun 2016 , namun Papua sebagai daerah Otonomi khusus harus menjadi perhatian khusus juga terutama menyikapi aspirasi masyarakat yang sedang mengemuka saat ini.

Mengesampingkan aturan yang bersifat umum untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Papua saat ini adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Tinggal komitmen politik pemerintah terhadap pemberlakuan Otonomi Khusus Papua.

MRP berani bersuara dan mengeluarkan rekomendasi untuk menjadi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota harus orang asli Papua memang hal yang mendasar dan dijamin oleh pemberlakuan Asas Lex specialis derogat Legi Generali.

Kepentingan Papua harus berbeda dengan kepentingan daerah lain di Indonesia. Papua mesti dikelola dengan kebijakan khusus berdasarkan karakteristik lokal Papua, berdasarkan aspirasi yang berkembang seperti saat ini. Tidak bisa disamaratakan dengan kepentingan daerah lain lantas mengorbankan kepentingan Papua yang sudah diproteksi oleh pemberlakuan undang-undang Otsus.

Konsisten gunakan undang-undang Otsus sebagai basis kebijakan negara bagi kemajuan Papua, agar Papua cepat maju dan berkembang sejajar dengan daerah lain.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Gustaf Kawer: Kasus Teror Bom Adalah Perkara Serius yang Dianggap Remeh...

0
“Termohon telah dapat membuktikan dalil bantahannya, sedangkan pihak pemohon tidak dapat membantah dalil termohon. Dari pertimbangan di atas maka gugatan pemohon tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya,” kata Zaka saat membacakan putusan tersebut.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.