Veryanto Sitohang dari Komnas Anak dan Perempuan sedang memaparkan materi tentang gender dan kekerasan elektronik kepada para peserta FJPI PBD di ruang pertemuan hotel Mariat, kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (5/7/2024). (Dok. FJPI PBD for Suara Papua)
adv
loading...

SORONG, SUARAPAPUA.com — Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) menggelar workshop bertajuk “Stop Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk FJPI cabang Papua Barat Daya (PBD)” yang berlangsung di Hotel Mariat, kota Sorong, Jumat-Sabtu (5-6/7/2024).

Selain workshop, FJPI pusat bersama FJPI cabang PBD juga mengadakan women photo exhibition atau pameran foto selama dua hari.

Kegiatan yang berjalan penuh semangat selama dua hari, anggota FJPI PBD mendapatkan materi tentang gender dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender, jenis-jenis kekerasan elektronik, dan pengenalan dasar keamanan digital.

Khairiah Lubis, sekretaris jenderal (Sekjen) FJPI Pusat, mengatakan, tujuan diadakan workshop yaitu untuk meningkatkan pemahaman para jurnalis perempuan yang ada di provinsi Papua Barat Daya tentang KBGO.

“Workshop dan pameran foto ini merupakan kerjasama FJPI Pusat dengan FJPI Papua Barat Daya,” kata Lubis.

ads

Sekjen FJPI Pusat mengaku workshop dan pameran foto telah diadakan di lima provinsi. Yaitu Medan, Jawa Timur, Kalimantan Barat tepatnya di Pontianak, Manado, dan Sorong, provinsi Papua Barat Daya.

“Mudah-mudahan workshop yang sudah dilaksanakan ini bisa memberikan banyak ilmu kepada jurnalis perempuan. Bagaimana kita sebagai jurnalis turut mengurangi angka kekerasan serta bagaimana kita memberitakan tentang kekerasan seksual dan juga yang terbaru terkait kekerasan berbasis gender online,” harapnya.

Kata Khairiah, saat ini perkembangan dunia internet sudah semakin masif. Dimana kekerasan sangat banyak terjadi di dunia online saat ini.

“Banyak sekali kekerasan terhadap perempuan dan juga gender, baik yang secara langsung maupun online yang sudah terjadi dan angkanya terus meningkat saat ini,” ujarnya.

Baca Juga:  Cegah KBGO, Jurnalis Perempuan di PBD Dibekali Ilmu Keamanan Digital

Khairiah juga membeberkan, di setiap provinsi selalu ada laporan tentang kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan ketidakadilan gender terhadap perempuan.

Kata Lubis, FJPI selalu menjadi tempat curhat lembaga-lembaga perempuan. Karena jurnalis perempuan punya kelebihan dan kepekaan yang lebih. Contohnya ketika mendapat informasi terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan, biasanya jurnalis perempuan menjadi terdepan untuk melakukan advokasi.

“Makanya di FJPI ada divisi advokasi yang bisa membantu mendampingi jika ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita lebih mendampingi dan mengawal di pemberitaan, sehingga pihak kepolisian bisa cepat dan serius menyelesaikan persoalannya,” tutur Lubis.

Sementara, Veryanto Sitohang, komisioner Komnas Perempuan yang juga ketua Sub Com Partisipasi Masyarakat, mengatakan, insan pers termasuk di dalamnya jurnalis perempuan memiliki andil yang sangat besar karena turut serta menyuarakan dan menyampaikan informasi yang tengah terjadi di masyarakat.

“Kehadiran jurnalis khususnya jurnalis perempuan memberikan pengetahuan dan informasi yang membuat kita memang harus bekerja,” ujarnya.

Disisi lain, kata Veryanto, pihaknya juga prihatin karena ancaman kekerasan berbasis gender online sudah semakin tinggi.

“Dulu memang orang tidak terlalu menaruh perhatian terhadap isu ini. Tetapi sejak pandemi Covid-19 tahun 2020, isu ini meledak. Karena masyarakat seluruh Indonesia tidak hanya Indonesia, tetapi global diminta untuk bekerja menggunakan aplikasi-aplikasi. Ternyata di dalamnya predator-predator atau orang-orang yang ingin melakukan kejahatan juga sangat banyak,” bebernya.

Tahun 2021, Komnas Perempuan dan Anak mencatat kasus kekerasan berbasis gender online melampaui angka 1.000 kasus yang dilaporkan berbagai pihak.

Baca Juga:  Pameran Foto FJPI “We Work Too”, Lima Foto dari PBD Tentang Potret Mama-mama Papua Pekerja Keras

Di tahun 2023, Komnas Perempuan dan Anak mencatat secara spesifik kasus kekerasan seksual berbasis gender sebanyak 838 kasus yang dilaporkan. Tentu yang tidak dilaporkan pasti jauh lebih banyak.

“Kasus ini tidak hanya terjadi di kota-kota saja. Bahkan ini lebih menyasar pada perempuan-perempuan yang tinggal di desa. Secara umum usianya adalah remaja, tetapi juga menyasar ibu-ibu,” imbuhnya.

Di Jakarta, lanjut Veryanto, dua minggu terakhir sedang ramai membahas tentang pinjaman online. Dimana pinjaman online berkontribusi menjadi salah satu motif yang digunakan terjadinya kekerasan seksual berbasis online.

“Terima kasih kepada FJPI yang telah menaruh perhatian terhadap KBGO. Kami juga akan menyelenggarakan workshop terkait dengan stop KBGO untuk jurnalis perempuan karena jurnalis perempuan sebagai pilar dari demokrasi rentan menjadi korban KBGO,” tambahnya.

Sementara itu, penjabat gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Irma Riyani Soelaiman, menyatakan, kegiatan ini dianggap penting dan strategis karena melalui di forum ini jurnalis perempuan khususnya dapat pemahaman secara lebih baik tentang apa itu KBGO.

Menurut Irma, keberadaan teknologi digital bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi digitalisasi mampu mempermudah beragam aktivitas manusia, tetapi di sisi lainnya teknologi digital juga mampu membawa dampak negatif jika tak diiringi dengan literasi yang baik.

Hal tersebut, katanya, terlihat dari jumlah konten negatif dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang mempercayai isi konten negatif. Alhasil konten tersebut berpotensi memicu keresahan dan perpecahan.

Baca Juga:  Cara WKRI Papua Tengah Rayakan 100 Tahun di Nabire

“Ditambah lagi dengan konten berbasis gender yang mana perempuan menjadi obyek, karena perempuan di Indonesia masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap tindak kekerasan,” ujarnya.

Irma juga membeberkan, di sisi lain upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan juga harus mendapat perhatian yang serius. Hanya dengan peningkatan peran perempuan, pembangunan manusia Indonesia dapat terlaksana dengan baik dan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

“Peran perempuan sangat strategis dan potensial sebagai sumber daya pembangunan, karena perannya tidak tergantikan sebagai ibu bangsa. Sehingga permasalahan berbasis gender tidak dapat kita biarkan terus menerus terjadi. Harus ada upaya yang komprehensif dan terukur untuk menghilangkan itu semua, minimal meminimalisir. Sehingga kekerasan berbasis gender online semakin berkurang,” tandas Irma.

Oleh karena itu, harap Kadis Kominfo PBD, pemerintah dan pers harus menjadi garda terdepan. Dimana pemerintah dalam hal mendorong adanya pendidikan literasi dan keamanan digital, implementasi Undang-undang tindak pidana kekerasan yang serius dan kerja sama dari perusahaan media sosial dengan berbagai pihak terutama kaum muda.

“Pers sendiri dengan memberikan edukasi melalui pemberitaan yang positif, dengan tidak menutupi fenomena riil yang terjadi, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwajib. Saya berharap dengan kegiatan ini sudah membuka ruang dialog, untuk terus mengkampanyekan stop kekerasan digital berbasis gender,” tegasnya. []

Artikel sebelumnyaPemkab Intan Jaya Bagikan SK CPNS Formasi K2 dan PPPK di Sugapa
Artikel berikutnyaAkhiri Polemik Tapal Batas, Pj Gubernur Papua Tengah Diminta Turun Tangan