JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketidakjelasan tapal batas antara kabupaten Mimika dan kabupaten Deiyai di distrik Kapiraya hingga menyebabkan saling klaim hingga keributan antarwarga beberapa waktu terakhir diminta segera diselesaikan.
Penjabat bupati kabupaten Deiyai bahkan memohon kesediaan penjabat gubernur Papua Tengah memfasilitasi penyelesaiannya.
“Mohon fasilitasi penyelesaian tapal batas antara kabupaten Deiyai dan Mimika,” tulis Elimelek Edowai, penjabat bupati Deiyai, dalam surat nomor 100/137/BUP-DEY/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024.
Surat tersebut ditujukan kepada penjabat gubernur Papua Tengah di Nabire.
Diuraikan dalam surat, sengketa atau pertikaian masalah tapal batas antara warga suku Mee yang mendiami distrik Kapiraya kabupaten Deiyai dengan warga suku Mimika-We (Kamoro) yang mendiami distrik Kapiraya kabupaten Mimika, harus segera diselesaikan untuk menghindari pertikaian yang lebih luas.
“Maka itu dengan hormat kami mohon agar ibu penjabat gubernur Papua Tengah dapat memfasilitasi penyelesaian tapal batas antara pemerintah kabupaten Deiyai dan pemerintah kabupaten Mimika dalam waktu yang tidak terlalu lama,” demikian Elimelek Edowai.
Distrik Kapiraya akhir-akhir ini jadi daerah rebutan. Pemkab Mimika bahkan klaim miliknya. Dilansir sejumlah media lokal di Timika, wakil bupati Mimika John Rettob dengan tegas menyatakan Kapiraya bagian sah dari kabupaten Mimika.
Sebelum itu, di sana, kampung Mogodagi dan Wakia, belakangan berdatangan banyak orang untuk mendulang emas. Satu perusahaan yang diduga kuat tanpa mengantongi izin resmi pemerintah telah mendatangkan sejumlah alat berat. Tiga unit excavator didrop ke lokasi penambangan emas illegal.
Yulianus Boga, ketua DPRD kabupaten Dogiyai bersama anggota dewan telah turun ke sana. Hal itu mengingat lokasi penambangan emas tradisional itu masuk juga di wilayah administrasi pemerintah kabupaten Dogiyai. Selain adanya perusahaan sawit yang diduga tengah membabat habis hutan di kawasan Potowaiburu. Aktivitas perambahan hutan diduga telah masuk sampai wilayah Dogiyai.
Dalam beberapa kasus tersebut, tak hanya Pemkab Mimika dan Deiyai saja, tetapi juga mesti melibatkan Pemkab Dogiyai untuk bersama-sama bicara dan perjelas tapal batas tiga kabupaten itu. []
