SORONG, SURAPAPUA.com— Infrastruktur masih menjadi kendala dalam percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sorong, Papua Barat Daya.
Jhony Way, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya menjelaskan bahwa infrastruktur di wilayah KEK masih menjadi salah satu kendala untuk percepatan pengembangan KEK, contohnya air bersih, pelabuhan dan Kantor KEK.
John Way mantan Kadishut Kabupaten Jayawijaya ini mengatakan, air bersih belum masuk di KEK.
Karena air sangat dibutuhkan dalam skala besar dengan ton, tetapi untuk saat ini sudah ditarik dari Klamono.
Kemudian lanjutnya pelabuhan dinilai belum memadai dalam sekala pengembangan industri smelter dan juga persoalan tanah dari 500 hektar, sementara ini baru 200 hektar yang mengantongi sertifikat.
“Infrastruktur belum lengkap maksimal, termasuk air bersih. Pabrik Semelter perlu air bukan sedikit. Cuci material dengan dalam jumlah ton-ton. Termasuk pelabuhan juga masih pendek, permasalahan tanah, baru 200 h yang bersertifikat, master plan dan AMDAL sudah ada,” jelasnyasaat dijumpai Suara Papua di Sorong, Selasa (13/8/2024).
Ia mengatakan pemerintah provinsi sudah siap namun belum ada investor yang eksisting, ground breaking dan bangun pabriknya sehingga mereka terus berupaya memacu kawasan sehingga tidak ada pencabutan status ataupun evaluasi.
KEK berada di distrik Mayamuk Kabupaten Sorong yang merupakan usulan pemerintah Kabupaten Sorong. Penetapannya melalui PP Nomor 31 tahun 2016. Kemudian, mulai operasi sejak 11 Oktober 2019 dengan luas kawasan KEK 523,7 hektar.
Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaannya yaitu PT. Malamoi Olom Wobok.
Zona KEK adalah industri, logistik dan pengelolaan ekspor. Proyeksi pembangunan kawasan sekitar Rp3,1 triliun dan proyeksi investasi pelaku usaha Rp32,2 triliun. Proyeksi tenaga kerja 15.024 orang.
Infrastruktur kawasan termasuk, pelabuhan arar, gerbang kawasan, jalan lingkungan, drainase utama, jaringan Telkomsel, kantor administrator, fasilitas keamanan.
Sementara infrastruktur wilayah ialah, pelabuhan Sorong, pelabuhan Very, pangkalan pendaratan Ikan (PPI) Katapop, bandara udara Domine Edward Osok, jalan nasional menuju pelabuhan Arar, PLTMG 50 MW, jaringan air bersih dan air baku .
Eksan Musad’ad, Kepala Biro Perekonomian dan Administrator Pembangunan provinsi PBD, memaparkan bahwa tidak ada pembangunan tanpa investasi.
Katanya, investasi menjadi strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang daya saing dalam jangka panjang.
“Mendongkrak kemiskinan melalui investasi KEK sebagai pembangun pertumbuhan ekonomi di kawasan tanah Papua. KEK Sorong adalah milik enam provinsi dan satu-satunya di tanah Papua.”
“Untuk mempercepat investor untuk pengembangan KEK butuh kolaborasi dan sinergitas sesama stakeholder, kelembagaan dan semua sektor,” ujarnya.
