SORONG, SUARAPAPUA.com— Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir mengingatkan kepada Majelis Rakyat Papua untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam memverifikasi bakal calon kepala daerah.
Kepolisian Daerah Papua Barat berkomitmen untuk menjaga situasi keamanan dalam pemilihan umum kepala daerah di Propinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan aman dan kondusif.
Pernyataan itu terungkap pada koordinasi antara MRP dan KPU PBD yang membahas mekanisme verifikasi calon kepala daerah di salah satu hotel, Kota Sorong pada Sabtu 24 Agustus 2024.
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Eddizon Isir mengatakan MRP harus menjaga marwahnya sebagai lembaga Kultur yang merupakan representasi dari masyarakat Papua.
“MRP PBD jangan menerima janji, barang ataupun uang dalam proses verifikasi bakal calon kepala daerah,” tegasnya.
Kapolda menegaskan, jikalau dalam proses verifikasi terdapat laporan money politic, maka Kepolisian Daerah Papua Barat akan segera menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Jika nanti dalam proses ini berjalan ada laporan, maka kami akan menindaklanjutinya,” tegasnya mengingatkan para pihak yang hadir dalam Rakor tersebut.
Ketua MRP PBD, Alfons Kambu dalam kesempatan itu mengatakan sesuai aturan hukum Majelis Rakyat Papua memiliki waktu 14 hari untuk melakukan verifikasi keaslian bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagai orang asli Papua.
Oleh sebab itu, untuk memastikan proses pemilihan kepala daerah berjalan lancar, Alfons berharap dukungan pemerintah dalam pembiayaan.
“Saya belum bisa menyebutkan beberapa besar biaya yang dibutuhkan, karena untuk melakukan verifikasi faktual bakal calon perlu ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan bersama, baik itu letak geografis, keamanan dan lainnya,” katanya.
