SORONG, SUARAPAPUA.com— Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura menggelar aksi bisu di Taman Sorong City, Kota Sorong, Papua Barat Daya (PBD) pada, Kamis (22/8/2024).
Aksi bisu ini merupakan bentuk protes kepada pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang mendorong revisi UU KPK, Polri, TNI, Penyiaran, dan UU Pilkada.
Aksi penolakan rezim dinasti Jokowi ini tidak hanya dilakukan di Sorong, Papua Barat Daya, tetapi juga dilakukan secara serentak di beberapa kota besar lainnya seperti Jakarta, Yogyakarta dan lainnya.
Ayub Paa, aktivis masyarakat adat di propinsi Papua Barat Daya mengatakan, selama 10 Tahun kekuasaan rezim Jokowi, Presiden leluasa merombak sistem demokrasi di Republik Indonesia.
“Jokowi hari ini mempertontonkan satu contoh pemerintahan yang bobrok, sebab tengah menyiapkan aturan agar dinasti politik langgeng di Indonesia,” ujar Ayub.
Selama menjelang akhir jabatan, Jokowi justru kembali berulah dengan mendorong revisi UU KPK, Polri, TNI, Penyiaran, dan UU Pilkada yang menguatkan politik dinasti.
“Kita semua tahu Jokowi ini tumbuh dari sipil, namun diakhir masa jabatannya dia berubah jadi monster kapitalis,” tegasnya.
Selama ini masyarakat adat membutuhkan pengesahan RUU Masyarakat Adat, hanya saja rezim Jokowi bersekongkol dengan DPR agar melawan Putusan MK No.60/PUU-XXI/2024 terkait ambang batas.
“Kita tahu Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini tengah memperbaiki mukanya di depan publik, namun Jokowi dan DPR justru mau melawan semuanya demi dinasti,” ucapnya.
Menurutnya, kekuasaan rezim Jokowi hari ini hanya cari sensasi dengan memakai baju adat di Istana Negara, namun justru mengabaikan RUU terkait Masyarakat Adat.
“Selama ini rezim Jokowi ikut menyiapkan aturan yang rasis dimana memberi ruang ke pemilik modal mengeruk hasil bumi orang Papua sebesar-besarnya,” jelasnya.
Ayub berharap, gerakan yang digelar di Kota Sorong bisa membuka mata rezim Jokowi agar kembali melihat kepentingan publik.
Selain itu, anggota AJI Jayapura bidang advokasi, Safwan mengaku ikut perihatin melihat kondisi rezim Jokowi yang menjelma jadi pemerintahan oligarki dan dinasti.
“Hari ini banyak Masyarakat Adat Papua kehilangan Tanah Adat, namun yang dibuat hari ini adalah menyiapkan aturan agar melanggengkan politik dinasti,” katanya.
Tak hanya itu, rezim Jokowi saat ini tengah menyiapkan perangkat aturan RUU TNI dan RUU Polri agar menyambut rezim otoriter.
“Hari ini banyak darah yang jatuh sia-sia, namun negara justru masih melakukan pendekatan militerisme di Tanah Papua,” tuturnya.
