BINTUNI, SUARAPAPUA.com— Eduard Orocomna, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Pokja Adat perwakilan Kabupaten Teluk Bintuni meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan pendataan ulang kepada warga masyarakat Teluk Bintuni yang belum lolos K2, K3, dan CPNS.
Melalui saluran telepon kepada suarapapua.com pada, Jumat (20/9/2024), Edward mengatakan pentingnya pendataan ulang terhadap warga tujuh suku Moskona, Sebyar, Kuri, Wamesa, Sumuri, Irarutu dan Sough dan suku Papua lainnya serta warga non Papua yang lahir besar di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
Langkah tersebut segera diambil Kepala BKD agar ada langkah lain yang bisa diupayakan oleh pemerintah Teluk Bintuni dan MRP Papua Barat.
Contoh apa yang dilakukan kepala BKD Kabupaten Manokwari Selatan yang telah melakukan pendaatan ulang bagi CPNS yang belum lolos. Setela itu pihaknya bersama Bupati dan MRP bertemu Menpan RB untuk meminta kuato tambahan dan hal tersebut telah berhasil.
“Oleh sebab itu, saya anggota MRP Pokja adat dari Teluk Bintuni meminta agar BKD melakukan pendataan ulang warga teluk Bintuni mulai tujuh suku. Orang asli Papua dan non Papua yang lahir besar Bintuni yang belum lolos K3, K2 dan Afirmasi CPNS. Kemudian, Bupati dan BKD bersama MRP Papua Barat ataupun Teluk Bintuni bertemua lansung Menpan RB di Jakarta untuk meminta kuato tambahan untuk Kabupaten Teluk Bintuni,” ucap Eduard.
Ia berharap agar BKD Teluk Bintuni tidak tunda waktu dalam mengumumkan hasil CPNS 2021, sehingga tidak mencipatkan kegaduhan di Kabupaten Teluk Bintuni.
“Saya minta hasil test CPNS 2021 segera diumumkan BKD dan tidak bisa tunda waktu lagi. Kalau tunda waktu kira-kira ada apa dibalik itu. Mereka tes itu harusnya hasilnya langsung keluar.”
“Mereka ikuti sampai satu bulan tetapi hasilnya belum diumumkan, maka demo sehingga segera diumumkan hasil Testnya, karena sudah ada pembagian jatah masing-masing. Umumkan hasil test 2021 terlebih dahulu, setelah itu lalu bisa buka pendaftaraan CPNS 2024,” katanya.
Serupa disampaikan Anus Mayen, salah satu perwakilan dari tujuh suku di Bintuni. Mayen berharap ada dobrakan khusus bagi tujuh suku, sehingga ada kuato CPNS 99 persen ataupun 80 persen untuk warga tujuh suku dari Teluk Bintuni.
“Kami tujuh suku ini adalah utama. Tujuh suku ada maka Kabupaten Teluk Bintuni ada. Kami mau makan dan hidup di sini. Kami tidak ke mana-mana, di mana kami bagian dari teluk ini. oleh sebab itu kami anak-anak dari tujuh suku harus diproritaskan,” tuturnya.
Menurutnya, jika hal tersebut tidak dilakukan maka anak-anak tujuh suku tersebut bisa melakukan hal-hal yang tidak meyenangkan hati atau pun bergabung dengan organisasi terlarang.
Contohnya, anak muda di wilayah sona merah yang mana tidak punya pekerjaan atau keterikatan dengan Aparat Sipil Negara (ASN), sehingga mereka mau bergabung dengan organisasi tertentu.
“Kami tujuh suku di Moskona harus diproritaskan karena kami tidak pergi cari makan di mana-mana, tetapi kami lahir sampai tua ada di Teluk Bintuni, maka sekali lagi harus diprioritaskan.”