JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Tim peduli alam dan manusia Kapiraya menyayangkan tak disinggungnya akar persoalan Kapiraya dalam pertemuan pemerintah provinsi Papua Tengah dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Mimika, Deiyai, dan Dogiyai.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung penjabat gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk dihadiri penjabat bupati kabupaten Deiyai, penjabat bupati Mimika, dan penjabat bupati kabupaten Dogiyai, Kamis (26/9/2024) di aula kantor gubernur Papua Tengah.
Musa Boma, ketua tim peduli alam dan manusia Kapiraya, mengaku sangat kesal karena dalam rapat tersebut penjabat gubernur bersama tiga penjabat bupati dan DRPD belum menyoroti kehadiran PT Zoomlion Indonesia Heavy Industry di Wakiya yang masuk di kali Wakiya.
“Soal perusahaan ilegal di Wakiya tidak dibahas dalam pertemuan itu. Berarti masalah belum selesai,” ujarnya melalui keterangan tertulis ke Suara Papua, Sabtu (28/9/2024) malam.
Menurut Musa, kehadiran perusahaan ilegal itu sumber persoalan di Wakiya, Kapiraya. Hal itu mestinya dibahas juga.
“Sebab semua masalah yang terjadi di Wakiya hanya karena perusahaan ilegal itu. Tetapi saya lihat dari hasil pertemuan, pemerintah tidak tanggapi perusahaan ilegal dan rakyat Wakiya yang mengungsi itu.”
Lanjut Musa Boma, “Rakyat merupakan raja yang perlu dihormati oleh pemerintah itu sendiri karena negara Indonesia ada karena rakyat. Provinsi Papua Tengah dan kabupaten bisa hadir karena rakyat. Bagian itu perlu kita tahu.”
Oleh karenanya, Musa tegaskan, pihak pelaku harus dimintai keterangan terkait dengan keterlibatan mereka dalam kasus di distrik Kapiraya.
“Saya minta kepada Mabes Polri di Jakarta, Polda Papua Tengah, Kapolres Dogiyai, Kapolres Deiyai, dan Kapolres Mimika segera tangkap pimpinan PT Zoomlion Indonesia Heavy Industry, kepala desa Wakiya Frederikus M Warawarin, dan kepala suku Kamoro di Wakiya Cosmas Roy Taponamo agar mereka mempertanggungjawabkan semua masalah yang terjadi di Wakiya Kapiraya,” tegasnya.
Rapat pembahasan penegasan batas wilayah antara kabupaten Mimika dengan kabupaten Dogiyai dan kabupaten Deiyai dihadiri perwakilan Depdagri, ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak dan anggota Pokja Adat MRP Papua Tengah, penjabat bupati Deiyai Elimelek Edowai, penjabat bupati Dogiyai Marten Ukago, dan Sekda Mimika.
Hadir juga para anggota DPRD Deiyai dan Dogiyai, para Asisten I, kepala bagian tata pemerintahan, serta tokoh adat dan masyarakat. []
