JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kebijakan negara yang satu ini benar-benar menyakitkan. Tanpa diberitahukan ke pemilik ulayat, jutaan hektare tanah adat milik sejumlah suku di kabupaten Merauke, provinsi Papua Selatan, diambil paksa untuk dijadikan sebagai kawasan pengembangan pangan dan energi, bagian dari proyek strategis nasional (PSN).
Program pengembangan pangan dan energi menjadi perhatian pemerintahan presiden Joko Widodo. Pada November 2023 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menetapkan PSN yakni Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di provinsi Papua Selatan, yang direncanakan luasnya lebih dari dua juta hektare.
PSN Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut PSN Merauke, dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha, dengan dalil kesejahteraan ekonomi, ketahanan pangan dan energi. Praktiknya, PSN Merauke untuk pengembangan tanaman komersial yang dikelola perusahaan dan berorientasi pada komoditi ekspor.
Masyarakat adat terdampak dan terancam PSN Merauke, yakni suku Malind, Maklew, Khimaima dan Yei, pemilik tanah, dusun, rawa dan hutan adat, belum pernah diberikan informasi mengenai gagasan proyek tersebut. Mereka dikorbankan dan tak pernah dilibatkan secara bermakna, bermusyawarah dan memberikan keputusan persetujuan bebas sejak awal atas proyek PSN Merauke.
Perusahaan menggunakan aparat dan fasilitas militer dalam perolehan lahan, survey lokasi dan pengukuran tanah, sehingga masyarakat tak bebas dan tertekan. Perusahaan dikawal aparat militer membongkar dan menggusur kawasan hutan, rawa dan tempat penting masyarakat adat, hasil hutan kayu dibawa dan dijual keluar. Parahnya, tak ada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup.
Proyek PSN Merauke merampas hak masyarakat adat, hak hidup, hak atas tanah, hak mengelola sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas pangan dan gizi. Penggundulan hutan, pengrusakan rawa dan lahan gambut, akan meningkatkan krisis ekologi.
Sebaliknya, proyek PSN Merauke untuk intensi ekonomi politik hanya menguntungkan penguasa dan segelintir pemodal. Ini tak adil. Bahkan, sangat tidak adil bagi masyarakat pemilik ulayat. Masyarakat adat berada di pihak korban dalam segala aspek. Kerugian yang bakal diderita pun sulit dinarasikan, walau jelas sangat dahsyat dirasakan oleh sekian generasi Papua kedepan.
Empat gambar grafis dari Yayasan Pusaka berikut ini memperlihatkan dengan jelas masifnya kebijakan negara bernama PSN di Merauke, Papua Selatan. []