Dewan Gereja Papua Tolak Rencana Transmigrasi ke Tanah Papua

0
316

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Dewan Gereja Papua (DGP) menyatakan menolak rencana pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto menghidupkan program transmigrasi. Karena menurut DGD, kehadiran warga trans, ancaman bagi orang asli Papua.

Pdt. Dorman Wandikbo, anggota DGP, mengaku pihaknya telah mengirim surat kepada kementerian terkait rencana transmigrasi dari pulau Jawa dan sekitarnya ke Tanah Papua.

“Kami sudah menulis surat tertulis kepada menteri terkait karena Dewan Gereja Papua sangat kecewa dengan satu program itu. Memang ini bukan program baru, sebab pernah juga dulu diterapkan. Hari ini orang Papua membutuhkan pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan dan lain-lain. Orang Papua tidak pernah minta transmigrasi. Ini kalau diterapkan, mereka akan kuasai dan pemilik tanah semakin tersingkir,” ujar Dorman saat diwawancarai Suara Papua di Wamena, Papua Pegunungan, Senin (28/10/2024).

Mantan presiden GIDI di Tanah Papua itu mengemukakan dampak transmigrasi apabila benar-benar diberlakukan, orang asli Papua akan terusir dari tanahnya dan terpaksa tinggal di hutan atau bahkan di bawah kolong jembatan.

Baca Juga:  Mahkamah Agung Tolak Kasasi Suku Awyu, Hutan Adat Papua Kian Terancam

“Sampai hari ini orang asli Papua ada banyak yang mengungsi dari Ndugama, Pegunungan Bintang, Maybrat, Intan Jaya, dan Yahukimo. Jumlah hari ini pengungsi sudah 67 ribu orang asli Papua yang sedang ada di tengah hutan,” bebernya.

ads

Kebijakan transmigrasi bahkan dianggap sebagai cara pemerintah Indonesia menjajah orang asli Papua.

“Dewan Gereja Papua melihat aneh, orang asli Papua punya tanah dan kehidupan di sini diusir untuk tinggal di hutan, lalu orang dari luar yang masuk mengisi tempat untuk tinggal di sini. Dan itu menjadi pertanyaan buat kami semua, bahwa ini ada apa? Ini satu kejahatan yang luar biasa,” ujar Dorman.

DGP menurutnya sepaham dengan sikap masyarakat bahwa transmigrasi bagian dari metode penjajahan ala modern.

“Program transmigrasi yang mau diterapkan oleh presiden Prabowo Subianto itu melanjutkan programnya Soeharto. Dulu Tanah Papua penuh dengan warga trans. Sekarang ini jangan terjadi lagi. Indonesia harus tahu bahwa tanah Papua ini bukan tanah kosong.”

Dorman juga menyinggung penguasaan Papua kian berlanjut dengan program transmigrasi. Terbukti sekarang ketika masa pemilihan kepala daerah (Pilkada), hampir semua wakil bupati adalah warga seberang. Belum lagi lembaga legislatif, warga trans lebih dominan ketimbang orang asli Papua.

Baca Juga:  Pemda Merauke dan Negara Segera Hentikan Aktivitas PSN di Atas Wilayah Adat

“Nah, kita paham bahwa transmigrasi itu salah satu bagian dari upaya Indonesia menyingkirkan orang asli Papua dari semua miliknya. Maka Dewan Gereja Papua tidak terima dan tolak transmigrasi,” tegasnya.

Atas nama DGP, Dorman berpesan kepada presiden RI terpilih agar program transmigrasi dan  penyerobotan tanah adat di Merauke demi kelapa sawit dan proyek raksasa pangan nasional itu harus dibatalkan.

“Transmigrasi dan penyerobotan tanah adat di Merauke itu kami tolak. Pengungsi 67 ribu orang harus dikembalikan ke rumah mereka. Papua bukan tanah kosong,” pungkasnya.

Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat, Lamek Dowansiba, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang rencana pemerintah menggarap program transmigrasi ke Papua. Lamek mengkhawatirkan program transmigrasi akan menambah beban bagi masyarakat daerah. Apalagi Papua memiliki kompleksitas persoalan.

“Saya pikir Pak Presiden harus bijak juga dalam melihat hal itu, kemudian bisa mengutus para tim khusus yang memang dibentuk untuk kaji kembali soal wacana transmigrasi,” kata Lamek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024) dikutib dari kompas.com.

Baca Juga:  Diduga Imbas Keputusan KPU PBD, Kantor Dukcapil Dirusak Massa

Dia juga khawatir program transmigrasi akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

“Karena kalau ini bertambah lagi (jadi beban daerah), saya yakin gejolak politik di Papua itu eskalasinya akan meningkat dan saya pikir ini harus dikaji,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan Kementerian Transmigrasi mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama ke Papua.

Tujuannya, untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan daerah-daerah di Indonesia.

“Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks persatuan nasionalnya, dan dalam konteks lebih besar,” kata Iftitah saat serah terima jabatan Menteri Transmigrasi di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 dikutib dari Tempo.co. []

Artikel sebelumnyaImbauan BKD Kab. Intan Jaya untuk Calon Peserta Prajabatan Tahun 2024
Artikel berikutnyaDi Konferensi ke-III, Theo Loho Kembali Pimpin KNPB Wilayah Yalimu