SORONG, SUARAPAPUA.com— Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah menyatakan menolak dengan tegas program transmigrasi ke Tanah Papua yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Ketua Pokja Agama MRP Papua Tengah Benny Pakage dalam pernyataannya kepada suarapapua.com pekan kemarin.
Menurut Pakage, ada sejumlah alasan yang menjadi dasar pertimbangan penolakan penempatan transmigrasi ke Tanah Papua.
Dimana kata dia program transmigrasi di Tanah Papua sudah terjadi sejak tahun 1902, dimana ketika itu Indonesia di jajah pemerintah kolonial Belanda.
“Penempatan transmigrasi ini tidak memberikan dampak yang baik dalam kehidupan orang Papua. Jadi sejak 1902 Belanda telah menempatkan orang Jawa di Merauke untuk mengarap sawah dan menanam padi dan sayur-sayuran.”
“Kemudian 1908 Belanda membawa orang Timur ke Merauke. Itupun juga tidak memberikan dampak baik bagi kehidupan orang Papua,” kata Pakage.
Kehadiran transmigrasi di Tanah Papua kata dia hanya membuat orang Papua semakin minoritas di atas Tanahnya sendiri.
“Dampak dari transmigrasi ini adalah jumlah pendatang [non Papua] lebih banyak dari orang asli Papua. Mungkin bagi negara ini sesuatu yang baik, tetapi bagi orang asli Papua, ini merupakan suatu ancaman bagi hak hidup orang Papua.”
Namun demikian ia mengakui bahwa tanpa adanya program transmigras dari pemerintah pusat, transmigrasi sudah dan terus berjalan dengan skala kecil. Maka itu, pemerintah perlu menjaga kesimbangan penduduk di tanah Papua.
“Pemerintah perlu menjaga keseimbangan sehingga tidak ada kelompok suku di Tanah Papua yang menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri,” ujarnya.
Alasan lain kata dia adalah banyak orang non Papua yang hidup di tanah Papua yang hingga hari ini kesulitan mencari lapangan pekerjaan dan belum juga sejahtera. Oleh sebab itu pemerintah pusat tidak bisa lagi mencanangkan program transmigrasi ke tanah Papua dengan alasan apapun.
“Jumlah transmigrasi saat ini di tanah Papua sudah banyak. Anak-anak mereka saat ini belum mendapatkan pekerjaan, mereka saat ini berkompetisi dengan orang asli Papua untuk merebut semua pekerjaan, baik itu di bidang usaha jasa, pengusaha maupun birokrasi. Hal ini menyebabkan ke depan nantinya ruang hidup ini semakin terancam,” jelasnya.
Selain itu Pakage mengkuatirkan eksistensi tanah Papua sebagai tanah injil. Di mana gejolak transmigrasi yang masif ke tanah Papua, secara otomatis akan mengancam keberadaan tanah injil di tanah Papua.
Oleh sebab itu, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah memintah kepada pemerintah pusat agar segera menghentikan program transmigrasi tersebut.
“Kami MRP Papua Tengah Pokja Agama minta pemerintah segera menghentikan program transmigrasi. Sebab transmigrasi ini juga akan mendatangankan penduduk non Papua yang bukan beragama Kristen dan ini akan mengancam Papua sebagai pulau injil. Faktor keagamaan juga harus di pertimbangan,” tutupnya.
Penolakan transmigrasi ke Tanah Papua bukan hanya disuarakan oleh Majelis Rakyat Papua tetapi juga disuarakan oleh mahasiswa, organisasi baik yang ada di tanah Papua maupun di seluruh Indonesia.
Niko, salah satu mahasiswa asal Papua di Kota Yogyakarta mengatakan, penduduk di enam provinsi di Papua jumlahnya tidak banyak.
“Maka kami khawatir dengan pengaruh warga pendatang [non Papua] yang akan semakin banyak karena program transmigrasi. Ini akan menyingkirkan eksistensi orang Papua di tanah Papua,” ujar Niko.
Ia juga mengkuatirkan dampak dari transmigrasi ini. Di mana kata dia ke depan bisa saja terjadi konflik horizontal karena pertambahan penduduk yang sulit dikontrol.
