JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Penyebutan nominal anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, dalam debat publik putaran pertama di Graha Bethesda, Nabire, Papua Tengah, Senin (28/10/2024) malam, dipertanyakan karena selain angkanya tak benar, juga beberapa poin tuduhan tak mendasar menyasar hingga terkesan sebuah pembohongan publik.
Calon bupati nomor urut 4 Alfred Fredy Anouw dalam sesi tanya jawab melontarkan pernyataan kepada calon bupati nomor urut 2 Yudas Tebai mengenai Daftar Penyusunan Anggaran (DPA) dari Dikbudpora selama dua tahun anggaran terakhir (2022-2023) tak sesuai fakta. Apalagi nominal yang disebutkan cukup fantastis, yakni sebesar Rp214 Miliar, yang sejatinya tak benar, hoaks dan terkesan pembohongan publik, sehingga perlu diklarifikasi oleh yang bersangkutan.
“Dia harus segera klarifikasi atas pernyataannya, karena dana sebesar itu hoaks, tidak pernah ada, lalu dinarasikan seolah benar untuk menyerang pribadi saya lantaran sedang dalam situasi Pilkada. Kami tunggu klarifikasinya,” ujar Yudas Tebai saat jumpa pers di Nabire, Sabtu (9/11/2024).
Klarifikasi tersebut ditunggu tiga hari.
“Terhitung sekarang, dalam tiga hari harus ada klarifikasi. Kalau tidak diklarifikasi, ya berurusan saja dengan pihak berwajib. Kami akan laporkan dengan tuduhan pembohohan publik dan pencemaran nama baik,” tegasnya.
Dalam debat publik pertama, Yudas Tebai yang baru-baru ini melepaskan jabatan kepala Dikbudpora kabupaten Dogiyai, diserang paslon lain dengan sejumlah pernyataan dan pertanyaan. Komentar mereka rata-rata tak sesuai fakta, cenderung mengada-ada demi kepentingan politik.
Contohnya ketika salah satu paslon bilang proses pendidikan di seluruh kabupaten Dogiyai macet selama lima tahun terakhir. Faktanya tidak. Lagian tak disertai secara spesifik sekolah mana yang mogok belajar mengajar. Begitupun tuduhan tentang pemotongan hak guru, atau dana tugas akhir, pemondokan/asrama, dan lain-lain, yang faktanya tak pernah terjadi.
“Tuduhan-tuduhan itu harus disertai data dan bukti. Bohong kalau data-datanya tidak bisa perlihatkan. Calon pemimpin tidak boleh bermain kata tanpa data. Tuduhan tanpa bukti itu pembohongan publik. Bagian ini yang nanti berurusan dengan pihak berwajib,” sambungnya.
Selama debat berlangsung dalam beberapa segmen itu, paslon tertentu seperti sedang mencari-cari alasan dan cela untuk menjatuhkan wibawa dan pamor seorang Yudas Tebai yang selama memimpin Dikbudpora justru bagus kinerja dan prestasinya.
Momentum tepat untuk menggali lebih dalam visi, misi dan program kerjanya agar makin dipahami masyarakat, justru tak efektif lantaran cenderung terjebak dengan mindset negatif kepada salah satu paslon. Bahkan statement tanpa data alias hoaks itu dilontarkan di hadapan penjabat bupati dan sekretaris daerah (Sekda) kabupaten Dogiyai yang hadir di ruang debat publik pertama.
Ketua KPU kabupaten Dogiyai Elias Petege dalam sambutan sebelumnya menekankan forum terhormat ini bukan ajang saling menjelekan atau menyalahkan di antara satu sama lain.
Elias minta debat publik mesti dimanfaatkan sebaik mungkin agar menyampaikan ke seluruh masyarakat apa visi, misi, dan program kerja yang mau ditawarkan.
Kenyataan justru berubah, dalam debat publik putaran pertama lebih didominasi penyampaian narasi hoaks dan provokatif. Lima paslon cenderung “serang” satu paslon.
Debat publik pertama yang diselenggarakan KPU kabupaten Dogiyai bertema “Transformasi pembangunan ekonomi, sosial budaya, strategi dan inovasi pengelolaan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dogiyai”. []