SORONG, SUARAPAPUA.com — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Yalimu mendesak presiden Prabowo Subianto segera menarik pasukan militer dari seluruh Tanah Papua dan menolak segala bentuk program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah pusat.
Desakan tersebut disampaikan KNPB wilayah Yalimu bersama masyarakat adat di wilayah Lapago dalam aksi mimbar bebas, Jumat (15/11/2024).
Theo Loho, ketua KNPB wilayah Yalimu, dalam pernyatan sikap yang diterima Suara Papua, mengatakan, kehadiran transmigrasi tak akan memberikan dampak positif bagi orang asli Papua.
“Transmigrasi hanya akan menambah beban pemerintah di Papua serta akan memicu konflik horizontal diantara orang Papua dan non orang Papua,” ujar Theo.
Diakuinya, hingga kini rakyat Papua masih jauh dari kata sejahtera. Maka itu, kehadiran trasmigrasi hanyalah menambah beban bagi pemerintah daerah.
“Orang Papua belum sejahtera. Pemerintah pusat datangkan transmigrasi hanya menambah beban pemerintah daerah, maka kami tegas menolak transmigrasi. Baik itu transmigrasi nasional atau lokal, kami tegas menolak,” ujarnya.
Theo menambahkan, dalam aksi damai itu masyarakat adat wilayah Lapago di kabupaten Yalimo juga menolak dan mendesak presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik pasukan militer dari Tanah Papua.
“Pasukan militer tidak memberikan dampak positif, tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Papua. Kami minta presiden Prabowo segera menarik seluruh pasukan militer dari Tanah Papua,” tegasnya.
Jefri, aktivis KNPB lainnya mengatakan, aksi penolakan terhadap seluruh program pemerintah akan terus dilakukan dengan berbagai cara.
“Kami tetap menolak program pemerintah pusat. Papua bukan tanah kosong. Merdeka itu solusi damai,” ujarnya dengan tegas.
Dikabarkan, aspirasi KNPB bersama rakyat Yalimo dalam aksi damai tersebut diserahkan kepada sekretariat daerah (Sekda) kabupaten Yalimo.
Berikut pernyataan yang diserahkan itu:
Pertama, rakyat bangsa Papua di wilayah adat Lapago kabupaten Yalimo menolak semua program kebijakan pemerintah kolonial Indonesia di Tanah Papua.
Kedua, rakyat bangsa Papua di wilayah adat Lapago kabupaten Yalimo menolak dengan tegas program transmigrasi ke Papua, karena Papua bukan tanah kosong.
Ketiga, rakyat bangsa Papua di wilayah adat Lapago kabupaten Yalimo meminta presiden Prabowo Subianto hentikan upaya pengamanan konflik politik di Papua dengan kekuatan militer organik mauapun non organik.
Keempat, rakyat bangsa Papua di wilayah adat Lapago kabupaten Yalimo mengutuk pelaku teror penembakan misterius terhadap aktivitas HAM Yan Christian Warinussy, direktur LP3BH Manokwari dan pelemparan bom molotov pada kantor redaksi Jubi.
Kelima, rakyat bangsa Papua di wilayah adat Lapago kabupaten Yalimo menolak pembangunan pos militer, pendropan militer dan operasi militer yang masif dilakukan dan dalam jumlah besar di Tanah Papua.
Keenam, rakyat bangsa Papua di wilayah adat Lapago kabupaten Yalimo mendesak pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Yalimo segera gelar sidang istimewa untuk menolak program transmigrasi di Papua.
Ketujuh, rakyat bangsa Papua di wilayah adat Lapago kabupaten Yalimo mendesak presiden Prabowo Subianto hentikan semua kebijakan kepentingan politik ekonomi di Papua, dan berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua sebagai solusi damai. []
