JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Begitu tersiar informasi mengenai rencana program transmigrasi akan diaktifkan pemerintah di era presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, sontak saja muncul sikap tolak dari masyarakat Papua. Berbagai komponen masyarakat menyampaikan sikap penolakannya.
Beberapa hari kemudian setelah Kabinet Merah Putih dilantik, Kementerian Transmigrasi tampak melunak hingga menyatakan tak akan ada transmigrasi dari luar Papua. Itu bisa jadi karena ada gelombang aksi penolakan dari berbagai komponen masyarakat Papua di berbagai wilayah di Indonesia.
Setiba di Merauke, ibu kota provinsi Papua Selatan, Sabtu (16/11/2024), Menteri Transmigrasi (Mentrans) Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, program transmigrasi yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini tak ada perpindahan penduduk dari luar Papua.
Pernyataan sama dari Mentrans disampaikan kembali saat diwawancarai wartawan di sela-sela kunjungan kerja (kunker) ke Merauke.
“Saya menjamin tidak ada pendatang dari luar Papua yang masuk ke Papua melalui program transmigrasi. Yang difokuskan adalah yang sudah ada itu dibenahi dan diperbaiki, kemudian ditingkatkan kesejahteraannya melalui pendidikan, kesehatan dan pendapatan mereka,” ujar Mentrans.
Dalam kunker ke Merauke, Mentrans didampingi Kasrem 174/ATW Kolonel Inf Ahmad Hadi Hariono, melakukan panen bersama dan peninjauan kawasan transmigrasi di kampung Telagasari, distrik Kurik, kabupaten Merauke.
Kunker Mentrans dalam rangka menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat kawasan transmigrasi guna mendukung percepatan pembangunan di kabupaten Merauke. Setelah panen di lokasi lahan food estate, kegiatan dilanjutkan dengan tatap muka dan dialog bersama para petani dan masyarakat kawasan eks transmigrasi distrik Kurik dan kampung Ivi Mahad.
Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, ukuran keberhasilan Kementerian Transmigrasi adalah kesejahteraan dan persatuan harus satu ibarat satu koin mata uang yang tak terpisahkan.
“Pemerintahan yang baru ingin menghadirkan program transmigrasi yang lebih komprehensif yang lebih utuh yang lebih menyeluruh yang betul-betul memadukan antara pendatang dengan penduduk setempat. Tidak ada yang saling ditinggalkan, makanya kami sampaikan kepada seluruh pegawai di Kementerian Transmigrasi bahwa ukuran keberhasilan Kementerian Transmigrasi adalah kesejahteraan dan persatuan itu harus satu, seperti satu koin mata uang yang tidak terpisahkan,” pungkasnya.
Jikapun pemerintah melalui Mentrans kian melunak dengan pernyataan demikian, sikap rakyat Papua jelas tetap tolak program transmigrasi. Apapun namanya, baik transmigrasi umum maupun transmigrasi lokal, sama bagi masyarakat adat Papua, tetap tidak diterima. []
