SORONG, SUARAPAPUA.com — Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, melakukan kunjungan kerja ke provinisi Papua Barat Daya (PBD) pada momentum ulang tahun ke-23 Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Dalam kunjungan kerja ke PBD, Wamendagri tampil sebagai keynote speaker pada dialog kebangsaan dengan topik “Merajut kesatuan, implementasikan mendukung Asta Cita, wujudkan Papua yang mandiri, adil dan sejahtera”. Kegiatan berlangsung di auditorium Universitas Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, Kamis (21/10/2024).
Dalam pemaparannya, Ribka Haluk menjelaskan delapan Asta Cita dan 17 program prioritas presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
Adapun delapan misi Asta Cita dimaksud:
- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Setelah Asta Cita dibeberkan, ia kemudian mengajak masyarakat dan pemerintah provinsi untuk bersama-sama melangkah demi percepatan pembangunan di daerah otonom baru (DOB) Papua agar sejalan dengan Asta Cita atau delapan prioritas utama Prabowo-Gibran dalam masa kepemimpinannya selama lima tahun.
Selain itu, Ribka juga mengaku Otsus sebenarnya telah berhasil karena ada ruang-ruang proteksi yang telah diberikan kepada orang asli Papua, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Otsus, polisi noken, dan proteksi lainnya. Tetapi, ia tak pungkiri dengan masih adanya pro kontra tentang keberhasilan Otsus di Tanah Papua.
Mantan penjabat gubernur Papua Tengah itu sempat menyinggung program Prabowo-Gibran tentang program gizi gratis bagi anak-anak di sekolah. Menurutnya, membangun sumber daya manusia (SDM) Papua tak hanya dari pendidikan, tetapi pola makan bergizi di rumah pun perlu diperhatikan karena hal tersebut berdampak pada tumbuh kembang anak-anak.
“Tadi saya kunjungan ke satu sekolah. Saya langsung tanya sudah sarapan atau belum. Dua anak jawab belum karena buru-buru ke sekolah. Kalau anak-anak tidak sarapan pagi, maka saat di kelas kurang fokus dalam belajar. Membangun sumber daya manusia tidak hanya pendidikan, tetapi kita perhatikan asupan gizi anak juga. Program makan gratis merupakan program pak Jokowi, tetapi belum dijalankan, sehingga akan dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran,” jelas Ribka menyampaikan materinya.
Sementara, Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, M.Si, dalam sambutannya menyebutkan adanya perubahan yang terjadi selama Otsus 23 tahun di Tanah Papua.
Menurutnya, Otsus dan pemekaran telah mengurangi angka kemiskinan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dalam data grafis yang dipaparkan menunjukan angka penuruan kemiskinan. Tahun 2011, angka kemiskinan 28,59 hingga terus mengalami penurunan menjadi 18,13 pada tahun 2023-2024.
Penjabat gubernur Papua Barat Daya menambahkan, semua pimpinan di Tanah Papua melakukan percepatan pembangunan berdasarkan Perpres nomor 24 tahun 2023 tentang rencana induk percepatan pembangunan (RIPPP) 2022-2041. Kerangka pikir RIPPP 2022-2041 dengan visi terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera. []
