JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa Papua bersama organisasi solidaritas di provinsi Sulawesi Utara menyatakan dengan tegas sikap tolak program transmigrasi dan proyek strategis nasional (PSN) serta seluruh kebijakan negara Indonesia di Tanah Papua.
Pernyataan penolakan tersebut mengemuka dalam aksi nasional mahasiswa Papua di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (15/11/2024).
Aksi nasional digelar bersama tujuh organisasi mahasiswa Papua, yakni Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua (IMIPA) pusat Manado, IMIPA cabang Tomohon, IMIPA cabang Tondano, IMIPA cabang Poli Kairagi, KNPB Konsulat Indonesia, AMPTPI DPW Indonesia Tengah, dan komunitas Mahasiswa Katolik Cenderawasih Papua (MKCP) Sulawesi Utara.
Dalam orasinya mereka dengan tegas menyatakan, PSN dan program transmigrasi ke Tanah Papua yang dicanangkan presiden Prabowo Subianto merupakan ancaman yang sangat serius bagi masyarakat asli Papua. Karena program ini akan membuka pintu besar demi menyingkirkan sekaligus menghilangkan tatanan kehidupan manusia Papua di atas tanahnya sendiri.
“Program ini memang bukan baru karena lagi pernah diterapkan sejak era presiden Soekarno, Soeharto dan lainnya. Pada masa lalu program transmigrasi diatur dalam Repelita atau rencana pembangunan lima tahun. Tetapi kebijakan pemerintah kolonial tidak punya landasan hukum yang kuat untuk kembali menerapkan kebijakan yang sama di seluruh Tanah Papua. Maka, kami tolak transmigrai dan PSN,” ujar Timon Peyon, pengurus cabang IMIPA Tondano dalam orasinya.
Ditegaskan, hingga kini belum ada kajian ilmiah yang mendukung kebijakan politik Indonesia diterapkan di Tanah Papua. Sehingga, mahasiswa Papua di provinsi Sulawesi Utara menegaskan kepada pemerintah Indonesia untuk hentikan program transmigrasi dan PSN di Tanah Papua.
“Semua dilakukan sepihak tanpa satupun ada persetujuan dari orang Papua. Pemerintah kolonial tidak memiliki kajian ilmiah untuk mengirim pasukan militer sebagai bagian dari mobilisasi umum demi mencapai target negara kolonial. Jadi, ini jelas membawa dampak buruk bagi masyarakat asli Papua, yang pada gilirannya terjadi pembantaian, pelanggaran HAM dan pemusnahan etnis,” tegasnya dengan suara keras.
Untuk itu, pemerintah Indonesia diminta libatkan pemerhati lingkungan, ahli pemanasan global, dan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan kajian, peninjauan dan menguji seluruh kebijakan negara yang berujung mengeksploitasi sumber daya alam Papua.
“Semua kebijakan politik dari Indonesia di Tanah Papua selalu membawa bencana bagi orang Papua. Sudah cacat hukum dan cacat moral, bahkan tidak relevan dan selalu saja merugikan kaum pribumi, juga tetap dipaksakan. Kalau sudah begini, pasti saja ada tujuan terselubung. Masyarakat Papua tahu hal itu. Makanya, kami tegas sampaikan bahwa semua kebijakan dari negara kolonial harus diuji, ditinjau dan bila perlu dibatalkan mengingat besar sekali dampak buruknya di kemudian hari,” ujarnya lagi.
“Oleh karena itu, kami tolak dengan tegas program PSN, transmigrasi serta beroperasinya semua perusahaan dan investasi di Tanah Papua,” ujar Martinus Matulesi Giban dari KNPB Konsulat Indonesia.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah Indonesia dalam hal aparat keamanan termasuk BIN dan BAIS berhenti meneror para aktivis Papua merdeka, aktivis mahasiswa, lembaga media massa termasuk para jurnalis.
Negara juga didesak segera tarik militer organi dan non organik dari seluruh Tanah Papua. Juga harus membuka akses bagi lembaga internasional termasuk media internasional masuk ke Tanah Papua.
Termasuk mendesak adanya ruang penentuan nasib dan masa depan sendiri sebagai solusi damai yang demokratis melalui referendum. Hal ini demi kemanusiaan, harkat dan martabat manusia, orang Papua agar menghindari ancaman kepunahan sekaligus memperbaiki nama baik Indonesia di mata dunia internasional.
Berlangsung Aman
Awalnya, para mahasiswa bergerak dari Asrama Kamasan V Putra Manado. Mereka datang dari berbagai kota di Sulawesi Utara melakukan long march menuju kantor DPRD provinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi dan kondisi yang dialami rakyat Papua, termasuk menolak PSN dan transmigrasi yang dirancang pemerintah dibawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Transmigrasi.
Aksi dimulai setelah tiba di kantor DPRD Sulawesi Utara pada Pukul 11.30 WITA, koordinator bersama juru bicara bernegosiasi dengan pihak dewan hingga diizinkan masuk ke halaman kantor lembaga legislatif.
Orasi disampaikan secara bergantian selama hampir dua jam hingga akhirnya statement dibacakan pada Pukul 13.20 WITA. Selanjutnya pernyataan sikap tersebut diserahkan ke DPRD Sulawesi Utara yang diterima langsung salah satu anggota dewan, Louis Carl Schramm.
Massa aksi dengan tertib membubarkan diri pada Pukul 14.10 WITA untuk selanjutnya kembali ke Asrama Kamasan Putra. []
