SORONG, SUARAPAPUA.com — Aysah Indah Lestari, salah satu penyandang disabilitas dari komunitas Sorong Ramah Tuli menegaskan, penyandang disabilitas tidak minta untuk dikasihani, melainkan dihormati.
Penegasan ini dikemukakan Asyah Indah Lestari dengan bahasa isyarat yang diterjemahkan Zusana Tutuhatunewa di hadapan staf ahli gubernur Papua Barat Daya bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan (Ekubang), George Yarangga di halaman kantor gubernur Papua Barat Daya, Selasa (3/12/2024).
Kata Zusana, menurut Indah penyandang disabilitas tidak meminta belas kasihan dari pemerintah, tetapi kedatangan mereka untuk meminta perhatian terhadap hak-hak disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas.
“Penyandang disabilitas hanya ingin diperlakukan sama seperti saudara-saudari kita yang normal,” kata Indah.
Asyah Indah Lestari juga meminta pemerintah provinsi Papua Barat Daya menyediakan lapangan kerja dan fasilitas umum yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
“Kami penyandang disabilitas juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan, lapangan kerja, dan perlindungan,” ujarnya.
Sementara itu, Pariyem, ketua Himpunan Wanita Penyadang Disabiltas Indonesia (HWDI) Papua Barat Daya, mengatakan, kehadiran penyandang disabilitas di kantor gubernur Papua Barat Daya untuk mengingatkan pemerintah tentang hak-hak penyandang disabilitas yang ada di provinsi Papua Barat Daya.
“Kami penyandang disabiltas sangat sulit untuk mendapatkan jaminan kesehatan, seperti BPJS,” kata Pariyem.
Sejauh ini, diakuinya, jumlah penyandang disabilitas Papua Barat Daya belum terdata secara keseluruhan karena masih terkendala fasilitas dan pemahaman masyarakat tentang disabilitas.
“Sampai sekarang belum banyak yang sadar dan peduli terhadap penyandang disabilitas, sehingga kami juga kendala dalam mendata. Selain itu, letak geografi di Papua Barat Daya juga menjadi kendala. Tetapi kehadiran kami di sini untuk mengingatkan pemerintah bahwa kami penyandang disabilitas juga memilik hak yang sama di semua bidang,” tuturnya.
Sejumlah aspirasi disampaikan kepada pemerintah provinsi Papua Barat Daya. Diantaranya:
- Stop kekerasan fisik dan verbal kepada seluruh penyandang disabilitas dimana saja berada terkhususnya di provinsi Papua Barat Daya.
- Kepada seluruh masyarakat di wilayah Papua Barat Daya untuk melindungi kami penyandang disabilitas dan bukan mengasihani kami.
- Kami minta untuk pemerintah provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah kota, kabupaten untuk melindungi hak asasi kami sebagai manusia yang setara dengan saudara-sudara kita yang lain.
- Kami meminta untuk pemerintah provinsi Papua Barat Daya, kota dan kabupaten untuk memberikan ruang demokrasi yang sama kepada kami tanpa membedakan kami, diskriminasi kami dan menghina kami.
- Kami meminta untuk pemerintah provinsi Papua Barat Daya, kota dan kabupaten untuk menyediakan kepada kami layanan pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja yang sama secara adil
- Kami meminta untuk pemerintah provinsi Papua Barat Daya, kota dan kabupaten untuk menyediakan sekolah atau balai pelatihan khusus buat kami.
- Kami meminta untuk pemerintah provinsi Papua Barat Daya, kota dan kabupaten untuk dapat mendukung usaha-usaha mandiri (UMKM) yang kami penyandang disabilitas kelola.
- Kami penyadang disabilitas berhak mendapatkan bantuan sosial dan kemanusiaan yang sama secara adil.
Sementara itu, George Yarangga, staf ahli gubernur PBD bidang Ekubang saat menemui penyandang disabilitas mengajak mereka agar terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan hak-hak disabilitas.
“Terima kasih untuk semua yang telah mengingatkan pemerintah untuk hak disabilitas dan juga pelestarian noken. Pemerintah Papua Barat Daya selalu membuka ruang untuk seluruh masyarakat untuk berkoordinasi dan menyampaikan pendapat, sehingga pembangunan di provinsi baru ini dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Yarangga.
George juga berjanji akan meneruskan aspirasi yang telah disampaikan.
“Aspirasi penyandang disabilitas akan kami teruskan kepada bapak penjabat gubernur.” []
