ADVERTORIALBupati Jayawijaya Rapat bersama Kepala Puskesmas bahas Penanganan Stunting

Bupati Jayawijaya Rapat bersama Kepala Puskesmas bahas Penanganan Stunting

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pj Bupati Jayawijaya, Dr. Sumule Tumbo mengadakan Rapat Koordinasi  bersama Dinas Kesehaatan, DP3KB, Pertanian dan Kepala Puskemas di Kabupaten Jayawijaya guna membahas Penanganan Angka Stunting di Jayawijaya, Rabu (13/3/2024).

Kegiatan itu dilakukan di Ruang Rapat Pj. Bupati Jayawijaya di Lantai III Gedung Otonom Wamena.

Rapat tersbut dihadiriOPD  terkait diantaranya Tim PKK, Dinas Kesehatan, DP3KB, DPMK, BAPPEDA, Dinas Pertanian, dan juga Kepala Puskesmas di Kabupaten Jayawijaya.

Baca Juga:  PT Honay Ajkwa Lorentz Bersama PT Tambang Mineral Papua Rencana Bangun Pabrik Keramik dan Semen di Timika

Dalam Wawancaranya, Pj. Bupati menjelaskan pertemuan tersebut diadakan guna mencari solusi dan strategi mempercepat penanganan angka stunting di Kabupaten Jayawijaya.

Pj. Bupati juga menjelaskan bahwa semua OPD yang terlibat dalam Penanganan Stunting ini akan dikolaborasikan dalam pelaksanaan pelayanan yang berfokus, sehingga seluruh potensi yang ada pada OPD terkait dapat di satukan.

Baca Juga:  Hearing Pemda Jayawijaya dan DPRD Bahas Keterlambatan DPA

Diantaranya DPMK terkait Dana Kampung 8 persen untuk Penanganan Angka Stunting, DP3KB untuk pengadaan Dapur Sehat, Tim PKK dalam penyediaan makanan yang sehat untuk Ibu Hamil dan Anak-anak yang mengalami Stunting.

“Kita akan turun bersama-sama  ke Lapangan dan kita rencanakan untuk melakukan percontohan di Puskesmas Wamena Kota, yang difokuskan di Kampung Honai Lama,” tukasnya.

Baca Juga:  Pj Bupati Gelar Rapat Koordinasi Bersama Kepala Distrik Se-Kabupaten Jayawijaya

Pj. Bupati Jayawijaya berharap semua  potensi dan anggaran yang tersedia di OPD terkait dapat di satukan untuk mendorong Program Penanganan Angka Stunting ini.

Selain itu Pj. Bupati juga menjelaskan bahwa untuk menu makanan yang disediakan nanti akan di takar oleh ahli gizi, dan akan diolah oleh para ibu-ibu PKK Distrik.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemerintah Wajib Hormati Hak Masyarakat Adat di Provinsi Papua Tengah

0
“Dengan adanya jaminan perlindungan baik masyarakat adat dan hak-hak secara hukum itu menunjukkan bahwa masyarakat adat punya hak untuk mempertahankan hak-hak mereka. Contohnya, masyarakat berhak untuk melawan praktik-praktik perampasan hak-hak masyarakat adat, bahkan perampokan sumber daya alam milik masyarakat adat. Dengan pendidikan hukum kritis ini masyarakat semakin percaya diri untuk pegang teguh warisan leluhur tidak mudah diambil alih pihak lain,” ujar Emanuel.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.