SORONG, SUARAPAPUA.com — Konsolidasi Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) dan pemuda adat region Papua diselenggarakan selama dua hari (21-22/12/2024) dihadiri 35 orang pemuda adat dari PD BPAN Moi Sigin, PD BPAN Moi Kelim, PD BPAN Moi Salkma, PD BPAN Moi Abun, dan PD BPAN Maya. Juga, pemuda adat dari Moi Klabra.
Kegiatan ini difasilitasi ketua umum Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) bersama tim Seknas BPAN dan DePAN Region Papua. Diperkuat dengan hadirnya ketua PHD AMAN Sorong Raya Feki Mobalen dan ketua PHD AMAN Malamoi Tori Kalami.
Hero Aprila, ketua umum BPAN, menyatakan. peningkatan kapasitas anggota dan pengurus BPAN sangat penting, khususnya pemuda adat di region Papua. Sebab menurutnya, ketika masyarakat adat tidak mampu mengelola wilayah adat sendiri, maka jelas para investor akan melirik peluang yang ada di wilayah adat tersebut, lalu masuk dan merampasnya seperti terjadi saat ini.
“Sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kapasitas diri pemuda adat di Papua. Hal itu harus dilakukan berbasis potensi yang ada. Misalnya pelatihan tentang cara mengelola potensi SDA di wilayah adat masing-masing wilayah pengorganisasian,” ujarnya.
Selain itu, Hero mengaku sering terjadi misskomunikasi sebagai hambatan tersendiri bagi pemuda adat dalam melakukan kerja-kerja organisasi hingga menjaga, melindungi dan menggali potensi di wilayah adatnya.
“Pemuda adat punya niat dan tujuan yang sama untuk menjaga dan melindungi wilayah adat, hanya saja kurangnya koordinasi dan komunikasi ini menjadi tantangan tersendiri. Tetapi, kedepan, kita harus perbaiki dan benahi kekurangan ini,” ucapnya.
Hero menambahkan satu hal yang belum pernah dilakukan seperti pelatihan telah diagendakan. Jika semua berjalan tanpa kendala, kegiatannya sudah bisa digelar tahun depan.
“Kita akan upayakan tahun 2025 ada kegiatan pelatihan.”
Sementara itu, Esau Klagilit, ketua BPAN region Papua, menyatakan mendukung apa yang menjadi harapan dari ketua umum BPAN. Kata Esau, memang sangat perlu dan penting untuk meningkatkan kapasitas pemuda adat untuk mengelola potensi wilayah adat.
Esau juga akui banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi pemuda adat dalam mengelola potensi tersebut, apalagi tidak ada dukungan dari pihak pemerintah.
“Masyarakat adat bisa mengelola potensi wilayah adatnya, tetapi ada kendala dalam pemasaran. Kita ambil contoh soal penjualan pinang, di pasaran banyak penjual sudah bukan lagi orang Papua,” kata Klagilit.
Oleh sebab itu, selain peningkatan kapasitas, pihaknya akan mendorong dan mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berpihak pada masyarakat adat.
“Kita akan mendesak pemerintah untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang berpihak pada masyarakat adat. Ketika sudah ada Perda, maka kita bisa mendorong untuk mengelola potensi-pontesi yang ada di wilayah adat,” ujarnya. []
