Pemuda Simapitowa Perkuat Tapal Batas Adat di Bukit Rindu Nabire

0
19

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Pembersihan kawasan bukit Rindu, Nabire, Papua Tengah, kembali dilakukan para pemuda Meepago, Selasa (14/1/2025). Saat kegiatan turut didampingi Markus Butu, kepala suku Simapitowa (Siriwo, Mapia, Piyaiye, Topo, Wanggar) rayon Nabire.

Diketahui, bukit Rindu Nabire merupakan tapal batas adat antara suku Mee dan Wate di kabupaten Nabire yang telah disepakati bersama semua pihak dan ditindaklanjuti pengesahannya dengan keputusan pemerintah daerah.

“Hari kedua kami kembali kerja, melakukan rentes di tapal batas adat antara Wate Raiki dan Warai dengan suku Mee ini untuk kepentingan jangka panjang. Jangan sampai di kemudian hari ada orang ambil tanah sembarang, lalu terjadi masalah itu yang kami tidak mau. Makanya, pada hari kedua ini kami lanjut kerja lagi untuk lebih perjelas patok adat,” kata Musa Boma, salah satu tokoh pemuda Papua Tengah, kepada wartawan usai membersihkan bukit Rindu Nabire.

Baca Juga:  Jaga Tanah Adat, Para Pemuda 11 Distrik Bersihkan Tapal Batas Wate-Mee

Tiadanya tapal batas adat diantara suku-suku termasuk di kabupaten Nabire, kata Musa Boma, berpotensi terjadi konflik horizontal. Selain ada keleluasaan bagi pihak lain mencaplok tanah lantaran tak ada tapal batas tanah adat.

“Provinsi Papua Tengah sudah di Nabire sebagai ibu kota, jelas bahwa mulai dari Wapoga sampai Kobougepuga itu tidak ada tanah kosong. Tetapi jangan sampai tanah adat kami yang kosong di atas itu orang lain ambil, maka kami perkuat tapal batas adat. Untuk antisipasi itu, kami kerja perkuat tapal batas di bukit Rindu,” tegas Boma.

ads
Baca Juga:  Musda III AMAN Sorong Raya Awal 2025, PD Bakal Ditingkatkan Jadi PW

Kepala suku Markus Butu menyatakan sangat mendukung inisiatif dari kelompok pemuda membersihkan wilayah tapal batas. Hal ini menurutnya perlu didukung semua pihak agar tanah adat masing-masing suku diperjelas sekaligus diperkuat demi menghindari kemungkinan pencaplokan tanah adat oleh pihak lain.

“Perlu keterlibatan 13 kepala suku yang ada di wilayah Tota Mapiha saat kerja di lokasi perbatasan ini. Termasuk semua pegawai negeri, pejabat, pengusaha dan pemuda Simapitowa dari 13 distrik di wilayah Tota Mapiha harus terlibat,” tutur Butu.

Baca Juga:  Pemkab Paniai Gelar Ibadah Natal dan Sambut Tahun Baru 2025

Dengan begitu, Markus Butu yakin tanah adat yang hingga kini masih kosong dan terdapat banyak potensi alam itu tetap terjaga demi kepentingan generasi penerus.

“Saya mengajak semua pihak harus jaga tanah adat ini, apalagi ada banyak kekayaan alam. Dari sekarang harus amankan supaya orang lain jangan gampang masuk dan klaim. Sudah dipatok, jadi mari bergabung dengan kelompok ini untuk sama-sama jaga tapal batas,” pintanya. []

Artikel sebelumnyaRatusan Pengungsi Koroptak di Wamena Butuh Perhatian Pemerintah
Artikel berikutnyaPemkab Mimika Resmi Dipimpin Pejabat KPK, Ada Apa?