Pelajar West Papua Minta Hentikan Penjualan Miras, PSN dan Pengiriman Transmigrasi

0
46
Aksi solidaritas pelajar West Papua di Dogiyai membentangkan sejumlah poster penolakan Miras, PSN dan transmigrasi ke Tanah Papua. (Supplied for Suara Papua)
adv
loading...

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) – Meepago gelar aksi demonstrasi damai di Moenemani, Kabupaten Dogiaya, Provinsi Papua Tengah pada 13 Januari 2025. Aksi damai itu dilakukan dengan tujuan pelarangan penjualan Minuman Keras (Miras), penolakan transmigrasi lokal dan nasional, serta penolakan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain solidaritas pelajar, aksi tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Dogiayai untuk menyuarakan keprihatinan atas sejumlah kasus yang terjadi di tanah Papua karena dampak kebijakan pemerintah yang terkesan tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

Dalam aksi itu massa mendesak DPRD Kabupaten Dogiyai untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan penjualan minuman keras di wilayah tersebut. Karena Miras dianggap merusak moral generasi muda Papua dan menjadi ancaman besar bagi masa depan mereka.

Baca Juga:  Mahasiswa Puncak di Makassar Desak Pemerintah Ungkap Pelaku Penembakan Tarina Murib

Siswa-siswi itu membawa sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan penolakan terhadap penjualan Miras, PSN dan pengiriman transmigrasi. Sekaligus mereka menolak tambang ilegal yang dioperasikan di wilayah tersebut.

Koodinator lapangan SPWP Meepago Nove Yobee mengatakan bahwa Miras merusak moral generasi muda Papua, menghambat pemikiran kritis, dan merusak persatuan keluarga.

ads

Menurutnya, negara menggunakan alat seperti pendidikan dan Miras sebagai alat untuk melemahkan generasi Papua dan memaksakan asimilasi budaya Indonesia.

“Pengiriman transmigrasi lokal maupun nasional juga sebagai bentuk kolonialisme modern yang mengancam kedaulatan dan budaya masyarakat Papua. Terutama kami menolak penempatan transmigran di wilayah Kabupaten Dogiyai dan seluruh wilayah tanah Papua,” tukas Yobee dalam orasinya sebagaiman pernyataan massa aksi.

Baca Juga:  Solidaritas Kemanusiaan Salurkan Bantuan Dana dan Pakaian Bagi Pengungsi di Papua

Selain itu kata Yobee, proyek strategis nasional yang melibatkan 40 perusahaan di Papua tengah, termasuk 3 perusahaan besar di Dogiyai akan menghancurkan hutan, merusak lingkungan dan merampas tanah adat.

Ando Douw dari SPWP-Meepago menegaskan bahwa pelajar Papua bersikap dan berkomitmen untuk terus terlibat dalam perjuangan melawan Miras, transmigrasi, dan perusahaan yang mengeksploitasi tanah adat Papua.

Aksi Solidariras Pelajar West Papua di Dogiyai. Mereka membentangkan sejumlah poster dan spanduk penolakan Miras, PSN dan transportasi ke tanah Papua. (Supplied for SP)

“SPWP menekankan bahwa generasi muda Papua adalah harapan emas yang akan menentukan masa depan wilayah tersebut. Oleh sebab itu segera cabut izin 3 perusahaan besar yang akan beroperasi di Dogiyai,” tegas Douw.

Selan itu ia mendesak pihak DPRD Kabupaten Dogiyai untuk segera membuat Perda pelarangan Miras di Kabupaten Dogiyai. Selain itu hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merusak hutan Papua.

Baca Juga:  Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Militer Indonesia di Papua Barat Dikecam

Termasuk kata dia transmigrasi juga adalah bentuk nyata kolonialisme di Papua. Meski kata dia yang diprioritaskan adalah pendidikan dengan menyediakan buku dan guru, bukan ekskavator dan senjata.

“Jadi demonstrasi damai ini sebagai sikap penegasan, terutama generasi muda Papua tidak akan diam terhadap kebijakan yang merusak kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan. SPWP berkomitmen untuk terus memobilisasi massa dan terlibat dalam aksi-aksi mendatang demi memperjuangkan hak-hak rakyat Papua,” pungkasnya.

Aksi tersebut dimulai pada pukul 07.02 WP di Tokapo, tepatnya di depan SMKN 1 Dogiyai.

Pada pukul 11.05 WP, massa aksi bergerak ke lapangan umum Teoh Makai Moanemani sebagai titik akhir. Di sana, orasi dilakukan bergantian oleh partisipan, simpatisan, dan sejumlah elemen lainnya hingga usai.

Artikel sebelumnyaRatusan Anak di Batdey Raya Mau Belajar, Pemkab Tambrauw Belum Seriusi Pendidikan
Artikel berikutnyaTPNPB Bertanggung Jawab Atas Penembakan Anggota Polisi di Puncak Jaya