SORONG, SUARAPAPUA.com — Jaringan Damai Papua (JDP) menyambut baik rencana aktivis resolusi konflik internasional asal Finlandia, Juha Christensen, dalam memediasi penyelesaian konflik Papua. JDP menilai sangat penting adanya dialog antara Papua dan Jakarta untuk mengakhiri konflik kemanusiaan yang terus terjadi selama ini di Tanah Papua.
Hal itu dikemukakan Yan Christian Warinussy, juru bicara JDP, menganggapi tawaran Juha Christensen ke pemerintah Indonesia.
“Terpenting menurut kami dari JDP, adanya komitmen yang kuat pada pemerintahan presiden Prabowo Subianto untuk segera mendorong penyelesaian konflik sosial politik di Papua,” kata Warinussy melalui pesan WhatsApp ke Suara Papua, Sabtu (25/1/2025).
Warinussy berpendapat, konflik sosial politik yang beresiko menjadi kasus kejahatan terhadap kemanusiaan harus segera dibawa ke dalam dialog damai. Hanya dengan cara itu menurutnya, berbagai konflik berkepanjangan di Tanah Papua dapat diakhiri.
“Saya percaya, penyelesaian konflik bersenjata yang terus masif terjadi di Tanah Papua hanya bisa dicapai melalui damai semata,” ujar Yan.
Sebagaimana dilansir Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Christensen telah menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik di Papua
Juha Christensen menurut Yusril telah menawarkan diri sebagai mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok di Papua, juga kelompok pendukung kemerdekaan Papua di luar Indonesia.
“Sejauh in, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua, sebagaimana dilakukan pada masa pemerintahan presiden SBY,” katanya melalui keterangan pers di Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Yusril menjelaskan, kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua selama ini diselesaikan melalui mekanisme pengadilan umum. Katanya, pemerintahan Prabowo Subianto akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.
“Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat,” kata Yusril.
Dari berbagai sumber pemberitaan sebelumnya diketahui Juha Christensen pernah terlibat dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 dengan lahirnya perjanjian Helsinki.
Selain itu, Juha Christensen juga sebagai negosiator dalam pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens pada tahun 2023-2024 setelah disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Egianus Kogeya di Ndugama.
Pilot asal Selandia Baru itu disekap selama kurang lebih 18 bulan sejak aksi penyanderaan di distrik Paro, kabupaten Nduga, 7 Februari 2023.
Sumber Wikipedia mencatat, Juha Christensen adalah mantan eksekutif perusahaan farmasi. Sebelum terlibat dalam proses perdamaian Aceh, ia telah tinggal selama beberapa dekade di Indonesia, dan berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Juha juga sangat dekat dengan Farid Husain, salah satu calon negosiator dari Indonesia beberapa tahun silam terkait upaya penyelesaian konflik Papua. []
