TIOM, SUARAPAPUA.com — Kabupaten Lanny Jaya, provinsi Papua Pegunungan, saat ini tanpa lembaga legislatif lantaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) periode 2019-2024 telah berakhir masa kerjanya per 27 Januari 2025. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera memastikan pelantikan anggota DPRK terpilih periode 2024-2029.
Desakan tersebut dikemukakan Hernison Kogoya, ketua Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Lanny Jaya (FPP-LJ), mengingat masa jabatan DPRK periode 2019-2024 telah berakhir dan perlu dilakukan pengambilan sumpah dan janji anggota DPRK hasil Pemilu 2024.
“Lembaga legislatif kabupaten Lanny Jaya mengalami kekosongan sejak 27 Januari 2025 sebagai hari terakhir masa kerjanya. Sesuai aturan, pelantikan dilakukan satu hari sebelum jatuh tempo. Sekarang kami minta pemerintah daerah segera menyampaikan rencana pelantikan DPRK hasil Pemilu 2024,” ujar Hernison saat jumpa pers, Rabu (29/1/2025).
Pelantikan tersebut menurutnya sangat penting untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dan temuan di kemudian hari. Pihaknya ingatkan hal ini mesti dipikirkan secara matang agar proses aktivitas dalam roda pemerintahan di daerah berjalan baik dan lancar.
“Dilihat dari kondisi seperti ini, maka hak-hak maupun kewenangan DPRK periode 2019-2024 sudah berakhir sejak tanggal 27 Januari lalu, dan kabupaten ini tanpa lembaga legislatif. Lalu, bagaimana dengan koordinasi kerja maupun pengawasan dari legislatif? Pasti saja tidak akan berjalan selama lembaga DPRK tanpa anggota dewan terpilih. Ini sudah menyalahi aturan dan satu keanehan yang baru terjadi di tahun 2025,” tuturnya.
Terkait hal ini, Hernison Kogoya minta agar Pemkab Lanny Jaya segera memastikan agenda pelantikan DPRK periode 2024-2029.
“Pemerintah daerah tidak bisa menunda waktu pengambilan sumpah jabatan DPRK, sebab lembaga legislatif harus berjalan seirama untuk menjalankan tugas dan kewenangan sekaligus melayani masyarakat umum di kabupaten Lanny Jaya,” ujar Hernison.
Dalam kondisi daerah tanpa DPRK, ia tegaskan, lembaga eksekutif tak bisa memaksakan kehendak untuk menjalankan roda pemerintahan berjalan secara efektif.
“Pembahasan anggaran dan pengawasan mesti melibatkan DPRK, duduk bersama dan didiskusikan hingga melahirkan ide-ide konkrit yang baik dalam kesepakatan agar pelayanan publik di kabupaten Lanny Jaya dapat berjalan dengan baik,” ujar Kogoya.
Hernison juga menyatakan, jadwal pelantikan DPRK tidak boleh ditunda oleh siapapun, termasuk pemerintah daerah.
“Tidak bisa tunda dengan alasan terkendala dengan anggaran, dan lain-lain. Pemerintah kabupaten Lanny Jaya ini salah satu kabupaten yang usianya sudah cukup dewasa dan anggaran pun sangat besar, sehingga pengambil kebijakan dalam hal ini pejabat bupati bersama Sekda Lanny Jaya serta para asisten dan pimpinan OPD mesti melakukan sejumlah langkah tepat agar sebelum tanggal 27 Januari 2025 sudah harus dilaksanakan pelantikan dewab terpilih,” tandasnya.
Jika kekosongan jabatan DPRK Lanny Jaya hingga memasuki bulan Februari 2025, maka pemerintah daerah diangap gagal menjalankan tugas dan wewenangnya, serta inkonsisten dalam mengelola pemerintahan.
“Hal lain juga kami tegaskan bahwa bila DPRK Lanny Jaya periode 2019-2024 masih juga menerima hak, maka itu sesungguhnya masa jabatan sebagai DPRK sudah berakhir pada tanggal 27 Januari 2025. Hati-hati melanggar aturan, karena resikonya besar, apalagi menyangkut keuangan negara.”
Diharapkan lebih terbuka sambil kerja sama atau koordinasi dengan pihak terkait dalam mengelola sistem pemerintahan sangat penting. Oleh karenanya, penjabat bupati bersama Sekda diminta melibatkan semua komponen untuk bersatu padu menjaga ketentraman, kenyamanan dan menciptakan kedamaian di negeri tercinta ini.
Hernison Kogoya menambahkan, pesta demokrasi dalam hal Pilkada bupati dan wakil bupati di kabupaten Lanny Jaya sudah selesai sekalipun sempat diwarnai dengan konflik yang berimbas situasi keamanan.”
“Pemilu dan Pilkada tahun 2024 sudah selesai, seharusnya DPRK dilantik dari kemarin-kemarin. Tetapi mengapa masih ditunda? Sebaiknya segera dilantik agar semua kembali normal,” ujar Hernison.
Seluruh warga masyarakat di kabupaten Lanny Jaya dari Beam hingga Kwiyawega, imbuh Hernison, juga sedang menanti kapan DPRK terpilih akan dilantik. []
