JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ratusan pelajar dari kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, hari Senin (3/2/2025) turun jalan di Dekai, untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di masa kepemimpinannya.
Program MBG tersebut ditolak anak-anak sekolah dengan alasan bukan satu kebutuhan urgen bagi generasi Papua di kabupaten Yahukimo. Para pelajar justru menuntut pemberlakuan pendidikan gratis.
Dalam aksi demonstrasi damai yang dipusatkan di depan kantor Dinas Pendidikan kabupaten Yahukimo, para pelajar mengenakan seragam sekolah menyampaikan sejumlah pernyataan sikapnya. Pada intinya mereka menyatakan tidak menerima program MBG yang mulai diberlakukan sejak beberapa waktu lalu.
Selain pelajar SMA, dalam aksi Aliansi Pelajar Kabupaten Yahukimo itu diikuti juga ratusan murid SD dan SMP yang ada di kabupaten Yahukimo. Mereka pajangkan spanduk dan pamfet berisi sejumlah aspirasi, antara lain menolak progam MBG dan menuntut pemberlakuan pendidikan gratis.
“Kami mendesak pemerintah memperhatikan pendidikan dengan kebijakan tanpa biaya. Ya, pendidikan gratis. Program makan siang gratis itu kami tolak,” ujar salah satu pelajar dalam orasinya.
Perwakilan pelajar dari sekolah lain menyatakan bukan makan gratis, tetapi yang mereka butuhkan adalah pendidikan gratis.
“Kami tidak lapar. Kami ke sekolah untuk belajar. Sekolah bukan warung makan. Stop dengan bagi-bagi makanan,” tegas orator lainnya.
Esau Miram, wakil bupati kabupaten Yahukimo, menanggapi aspirasi dari para pelajar itu akan dievaluasi dengan mengundang para pihak terkait untuk dibahas bersama.
“Kita tampung semua aspirasi dari anak-anak sekolah ini. Saya memahami apa yang menjadi keberatan dari adik-adik sekalian. Kami akan mengundang pihak terkait untuk dibahas dan dievaluasi lagi,” ujarnya.
Wabup akui program MBG telah diluncurkan sejak awal Januari lalu menindaklanjuti program unggulan Prabowo-Gibran. Hingga kini menurutnya, sebagian sudah dijalankan di sejumlah sekolah.
Sebenarnya, kata Esau, program makan bergizi itu direspons positif anak-anak sekolah karena merasa senang. Hanya saja, setelah ada aspirasi penolakan, pihaknya akan mengundang pihak dinas dan dewan guru untuk bahas bersama.
“Sekarang ada penolakan ini perlu kami undang para guru supaya sampaikan apa yang menjadi penyebabnya hingga muncul penolakan dari anak-anak sekolah,” tandasnya sembari akui program MBG merupakan program nasional yang diberlakukan di seluruh Indonesia berdasarkan peraturan presiden nomor 83 tahun 2024.
Terpisah, Hukum Mohi, anggota DPRP Papua Pegunungan dari daerah pemilihan (Dapil) Yahukimo, menyatakan pentingnya pendampingan dalam pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah.
Program ini memang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA, juga bayi balita (bawah lima tahun), ibu hamil, dan ibu menyusui, namun menurut Mohi, satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah penyaluran makanan bergizi harus benar-benar layak.
“Program makan bergizi gratis itu harus dijalankan dengan baik agar anak-anak kita tumbuh sehat dan pintar. Dananya sudah tersedia, tetapi satu hal terpenting itu adanya pendampingan agar makanan bergizi yang disalurkan benar-benar layak dan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Mohi, Senin (3/2/2025).
Perlunya pendampingan dan pengawasan tersebut dimaksudkan agar program MBG tidak disalahgunakan yang tentunya rawan penyalahgunaan anggaran dan penyediaan menu tak sesuai standar gizi.
“Harus ada pihak yang bertanggungjawab dalam mengawasi jalannya program ini, seperti halnya pendamping dana desa. Kalau tidak ada pengelolaan yang baik, makanan bergizi gratis itu bisa saja tidak tepat sasaran,” ujar politisi Nasdem itu.
Selain makan bergizi gratis, Mohi tekankan perlunya perhatian terhadap pendidikan gratis bagi siswa-siswi di semua jenjang pendidikan. Pendidikan gratis menurutnya, harus dikelola lebih baik agar berjalan maksimal, termasuk memfasilitasi beasiswa bagi siswa berprestasi yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri agar kelak sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang tercukupi.
“Selain program makan bergizi gratis, sebaiknya ada pendidikan gratis. Itu jauh lebih bagus karena Papua butuh SDM berkualitas. Dalam pelaksanannya memang harus ada pendampingan, pengawasan dan evaluasi agar nantinya tidak gagal,” tandasnya.
Para pelajar Yahukimo dalam orasinya mendesak pemerintah memperbaiki sistem pendidikan di daerah dan fokus dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik, termasuk memastikan pendidikan gratis yang berkualitas. Mereka yakin masa depan mereka akan lebih cerah hanya dengan pendidikan layak ditunjang akses yang memadai. []
