JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Majelis Rakyat Papua (MRP) provinsi Papua Tengah mengaku mendapat pengaduan dari masyarakat Papua Tengah yang secara terbuka menyatakan menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat sejak awal 2025.
Hal itu disampaikan Wenior Pakage, ketua Pokja Agama MRP Papua Tengah, kepada suarapapua.com, Selasa (4/2/2025) dari Nabire.
Menurut Pakage, aduan dan penolakan itu disampaikan masyarakat Papua Tengah karena trauma dan ketakutan lantaran makanan tersebut disediakan aparat keamanan.
“Masyarakat Papua Tengah mengadu dan menolak makanan bergizi gratis buat anak-anak sekolah, karena makanan disediakan oleh pihak TNI dan Polri,” katanya.
Kedua, kata Pakage, pengaduan dan penolakan itu disampakan karena orang Papua ada dalam situasi konflik.
“Takut dengan makanan itu anak-anak mereka jangan sampai ada apa-apa setelah dimakan, siapa tahu makanannya kotor atau mungkin tercampur racun. Ada anggapan bahwa itu bisa menyebabkan pemusnahan. Oleh karena itu, masyarakat minta agar program yang ini ditiadakan saja. Jadi, itu semua karena ada keraguan,” bebernya.
Masyarakat juga, lanjut Pakage mempertanyakan terkait pertanggungjawaban pihak pengelola program MBG jika terjadi hal-hal di luar dugaan.
“Kemudian ada yang sampaikan bahwa kalau nanti terjadi apa-apa terhadap anak-anak mereka karena makan siang itu, siapa yang akan menjamin dan siapa yang bertanggungjawab? Ini pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Wenior, MRP Pokja Agama Papua Tengah mengusulkan agar DPR, MRP, gubernur dan pihak yang bertanggungjawab dengan program makan siang gratis untuk duduk bersama guna mencari solusi atas pengaduan masyarakat.
“Harus cari solusi secara bersama, agar program tersebut bisa dilihat secara baik. Apakah akan dilakukan atau tidak. Jika diberlakukan, bagaimana solusinya dan jika tidak apa solusinya,” tukas Pakage.
Ia menambahkan, berdasarkan pengaduan masyarakat, mayoritas menolak program makan siang bergizi gratis itu diberlakukan di sekolah-sekolah.
“Mereka tolak dan sebagai solusinya dana untuk program itu dialihkan saja kepada sekolah gratis. Bayarkan biaya sekolah bagi siswa-siswi di setiap sekolah, supaya mereka menimba ilmu secara gratis,” pungkasnya.
Ratusan pelajar se-kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, turun jalan di Dekai, untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (3/2/2025). (Ist)
Sebelumnya, Senin (3/2/2025), ratusan pelajar dari kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, turun jalan di Dekai, untuk menolak program MBG yang dicanangkan presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di masa kepemimpinannya.
Program MBG tersebut ditolak anak-anak sekolah dengan alasan bukan satu kebutuhan urgen bagi generasi Papua di kabupaten Yahukimo. Para pelajar justru menuntut pemberlakuan pendidikan gratis.
Dalam aksi demonstrasi damai yang dipusatkan di depan kantor Dinas Pendidikan kabupaten Yahukimo, para pelajar mengenakan seragam sekolah menyampaikan sejumlah pernyataan sikapnya. Pada intinya mereka menyatakan tak menerima program MBG yang mulai diberlakukan sejak beberapa waktu lalu.
Selain pelajar SMA, dalam aksi Aliansi Pelajar Kabupaten Yahukimo itu diikuti juga ratusan murid SD dan SMP yang ada di kabupaten Yahukimo. Mereka pajangkan spanduk dan pamfet berisi sejumlah aspirasi, antara lain menolak progam MBG dan menuntut pemberlakuan pendidikan gratis.
“Kami mendesak pemerintah memperhatikan pendidikan dengan kebijakan tanpa biaya. Ya, pendidikan gratis. Program makan siang gratis itu kami tolak,” ujar salah satu pelajar dalam orasinya. []
