SORONG, SUARAPAPUA.com—- Himpunan mahasiswa asal Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang berstudi di kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar aksi demo damai di Kantor DPRD Makassar mendesak Pemerintah Pusat menarik militer dari Kabupaten Puncak.
Aksi mahasiswa Puncak yang dilakukan pada 14 Februari 2025 di Kota Makassar itu didamping pihak LBH Papua.
Aksi itu dilakukan pihaknya dengan tuntutan menolak kehadiran aparat militer di Kabupaten Puncak dan mendesak petinggi militer untuk menarik anggotanya terkait dugaan pembunuhan Tarina Murib pada 2023 diungkap.
Unius Kulua, koordinator aksi mengatakan aksi yang dilakukan mahasiswa Puncak karena situasi di distrik-distrik di Kabupaten Puncak kurang kondusif pasca pendropan aparat militer di daerah tersebut.
“Tentara Indonesia semakin banyak di drop di Puncak, membuat masyarakat di beberapa distrik ketakutan. Termasuk rumah ibadah telah dikuasai oleh aparat, termasuk kebun-kebun,” ujar Kulua kepada suarapapua.com, Jumat (14/2/2025).
Ia kembali menyatakan agar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk segera mengusut tuntas kasus pembunuhan alm. Tarina Murib.
“Kasus pembunuhan ibu Tarina Murib harus di usut tuntas, Presiden, Panglima TNI, Kapolri segara usut tuntas dan tangkap pelaku pembunuh ibu Tarina Murib,” ungkapnya.
Yuwen Wenda, wakil koordinator aksi menjelaskan aksi mahasiswa Puncak itu berjalan aman dan kondusif, yang mana aksi tersebut dikawal ketat pihak aparat keamanan.
“Meskipun banyak pihak keamanan yang hadir, tetap aksi ini berjalan aman,” ujarnya.
Berikut poin pernyataan yang disampaikan kepada pihak DPRD Kota Makassar, untuk ditindaklanjuti kepada Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Kapolri, dan Komnas HAM Republik Indonesia.
- Segera tarik kembali TNI yang telah didrop di kabupaten Puncak dan Intan Jaya.
- Kapolda Papua segera tangkap dan adili pelaku pembunuhan terhadap ibu Tarina Murib sesuai hasil rekomendasi komnas HAM RI No. 845/PM.00/R/X/2024.
- Segera mencabut empat (4) ijin pertambangan galian A dan B di Kabupaten Puncak.
- DPRD Kabupaten Puncak segera bentuk Pansus untuk usut pelaku pelanggaran HAM di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya.
- Segera evaluasi kinerja Dandim dan Kapolres Kabupaten Puncak, sebab pelayanan terhadap masyarakat oleh TNI dan Polri tidak sesuai SOP.
- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto segera tarik militer dari seluruh Tanah Papua.
