JAYAPURA< SUARAPAPUA.com— Sebanyak 12 Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda dan sebanyak 30 Individu Pelajar yang Bersolidaritas menerbitkan pernyataan Sikap dan solidaritas terhadap aksi #IndonesiaGelap.
Pernyataan itu disampaikan pelajar Indonesia di Belanda pada, 21 Februari 2025. Dalam pernyataan itu ada sejumlah poin pernyataan sikap yang berisi sejumlah poin kritikal situasi Indonesia belakangan.
Pernyataan ini menyoroti berbagai kebijakan kontroversial dan langkah-langkah yang dinilai tidak pro-rakyat serta berpotensi memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan demokrasi di Indonesia.
Vadaukas Valubia Laudza, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda menyatakan bahwa pelajar Indonesia di Belanda turut memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal kebijakan pemerintah yang kian jauh dari kepentingan rakyat.
“Sebagai pelajar Indonesia di Belanda, kita bukan sekadar saksi atas dinamika yang terjadi di tanah air, tetapi juga bagian dari komunitas intelektual yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal demokrasi, menolak kebijakan yang mengorbankan rakyat, dan memastikan bahwa pembangunan berorientasi pada keadilan sosial,” ujar Vada dalam pernyataannya yang diterima suarapapua.com pada, Jumat (21/2/2025).
Dalam pernyataan sikap nomor 001/PS/PPIBelanda/II/2025, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda menyampaikan sejumlah desakan utama kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran, antara lain untuk mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berimplikasi terhadap sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Selain itu, Pelajar di Belanda menilai bahwa pengesahan Pasal 60A draf revisi UU Minerba yang memungkinkan universitas menerima keuntungan langsung dari hasil pertambangan sebagai upaya sistematis untuk melemahkan independensi kampus. Karenanya, mereka menuntut untuk membatalkan revisi UU Minerba yang melemahkan independensi kampus.
Tuntutan lainnya adalah untuk mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), menghentikan pengangkatan pejabat tidak berkompeten dan penggemukan kabinet, menghentikan dan mencopot anggota TNI aktif di jabatan sipil serta menghentikan Program Strategis Nasional (PSN) yang terbukti merugikan masyarakat.
Perhimpunan Pelajar di Belanda juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang program Danantara dan membukanya kepada publik secara transparan.
Terlebih terdapat dugaan konflik kepentingan dalam penyelenggaraannya dan berisiko menciptakan turbulensi ekonomi, menurunkan kepercayaan investor, serta melemahkan stabilitas fiskal apabila tanpa landasan yang matang.
Lewat pernyataan sikap tersebut, Pelajar Indonesia di Belanda juga mengajak seluruh pelajar Indonesia di berbagai belahan dunia untuk turut bersuara atas situasi Indonesia yang dinilai kian “gelap” ini.
Mereka juga berharap aparat keamanan tidak merespon demonstrasi dengan tindakan represif, serta menghargai kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.
